Memahami Kontrak dan Divestasi Freeport
Perpanjangan kontrak Freeport yang sedang dirundingkan sekarang ini, mendapat perhatian luas masyarakat. Pertambangan Freeport adalah proyek besar yang memengaruhi kepentingan rakyat banyak, oleh karenanya perdebatan dalam masalah ini sangatlah sehat dan amat diperlu- kan. Namun, perdebatan harus didasarkan atas pengetahuan cukup.
Tulisan ini sekadar upaya membantu pemahaman itu agar berguna bagi perbincangan masyarakat dalam masalah ini.
Presiden Direktur Freeport McMoran Richard Adkerson (tiga dari kiri) dan Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin menandatangani kesepakatan awal divestasi saham PT Freeport Indonesia disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Kamis (12/7/2018). Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) memiliki 51 persen saham tersebut dengan nilai transaksi sebesar 3,85 milliar dollar AS.KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)12-07-2018
Persetujuan Kontrak Karya (KK) Freeport dibuat berdasar pada Undang-undang (UU) No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kontrak ini berlaku selama 30 tahun sejak dimulainya masa operasi. Freeport mulai beroperasi sejak 1973, dan kontrak berakhir pada 2003.
Sesuai aturan dalam KK tersebut, pada 1988, Freeport mengajukan permohonan untuk memperpanjang KK karena adanya indikasi mineralisasi di wilayah baru, yaitu Grasberg. Freeport merencanakan investasi sekitar 2 miliar dollar AS, dan karena nilainya cukup besar, permohonan diajukan oleh Freeport 15 tahun sebelum masa berlakunya berakhir.
Kegiatan operasi pertambangan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, beberapa waktu lalu. Kontrak karya FI akan berakhir pada 2021 dan bisa mengajukan perpanjangan operasi paling cepat pada 2019.Kompas/Agus Susanto (AGS)12-05-2012
Namun, pemerintah menilai KK tahun 1967 itu mengandung banyak kelemahan dan terlalu menguntungkan bagi Freeport. Antara lain, perusahaan terdaftar di Delaware, Amerika, dan tunduk kepada hukum Amerika. Tidak ada kewajiban mengenai lingkungan hidup. Pengaturan perpajakan sama sekali tidak mengikuti UU perpajakan yang berlaku, baik jenis pajak maupun strukturnya.
Tidak ada kewajiban pengembangan masyarakat (community development). Akibatnya keberadaan Freeport tak memberi dampak secara langsung terhadap masyarakat setempat. Tak ada ketentuan pengalihan kepemilikan kepada pihak nasional, penggunaan tenaga kerja lokal dan produksi dalam negeri.
Kesempatan koreksi
Permohonan perpanjangan ini dilihat oleh pemerintah sebagai suatu kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Atas dasar itu, pemerintah memutuskan bahwa KK Generasi I itu tidak diperpanjang, tetapi diubah dengan KK baru, yaitu KK Generasi V yang pada waktu itu terlepas dari KK Freeport, konsepnya memang sedang disiapkan.
Dengan demikian, tidak benar ada perpanjangan terhadap KK Freeport tahun 1967, yang ada justru pembatalan dan pemberlakuan ketentuan-ketentuan baru, karena ketentuan yang lama sangat merugikan.
Staf PT Freeport, beberapa waktu lalu, mengecek salah satu rangkaian proses flotasi atau pengapungan mineral seperti tembaga, emas, dan perak di salah satu pabrik pengolahan konsentrat, Tembagapura.Kompas/B Josie Susilo Hardianto (JOS)02-02-2012
Maka, dimulailah perundingan menyangkut semua aspek dalam KK. Materi yang menyangkut kewajiban keuangan, pada setiap tahapan negosiasi dilaporkan secara tertulis kepada menteri keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
Sebagai hasil negosiasi tersebut, diperoleh perbaikan-perbaikan dalam KK baru yang memberi lebih banyak keuntungan bagi negara dan bangsa Indonesia. Antara lain: harus menggunakan perusahaan dalam bentuk PT yang terdaftar di Indonesia, dengan demikian tunduk kepada hukum Indonesia; semua ketentuan tentang kewajiban keuangan mengikuti sistem yang berlaku di Indonesia; harus mengikuti peraturan perlindungan lingkungan yang berlaku.
Selain itu, wajib mengalihkan saham ke pihak nasional Indonesia, dengan ketentuan sampai dengan 51 persen kepada perusahaan/perorangan nasional dalam waktu 20 tahun; lima tahun setelah penandatanganan kontrak, 20 persen sahamnya sudah harus dimiliki pihak nasional Indonesia; melaksanakan community development bagi masyarakat setempat; membangun smelter (sudah beroperasi di Gresik, Jawa Timur); secara maksimal menggunakan tenaga kerja dan barang/produk dalam negeri; serta tarif royalti rata-rata lebih tinggi.
Aktivitas tambang terbuka Grasberg, PT Freeport Indonesia di Papua, Sabtu (12/5). Tambang terbuka Grasberg (kawasan puncak) yang menjadi andalan selama ini akan ditutup pada 2016, potensi yang mulai ditambang dari deposito bawah tanah masih akan berproduksi hingga 2041. Tahun 2041 adalah masa berakhirnya seluruh kontrak (dan masa perpanjangan) Freeport di kawasan ini.Kompas/Agus Susanto (AGS)12-05-2012
Freeport menyetujui syarat-syarat ini dan setelah melakukan berbagai tahap perundingan yang diikuti oleh berbagai instansi pemerintah, dan melalui persetujuan DPR, dengan surat persetujuan dari Presiden diberlakukan KK Generasi V pada akhir 1991. Dengan demikian, dihentikannya KK Generasi I Freeport sebelum waktunya justru menguntungkan Indonesia, karena telah menghentikan keuntungan bagi Freepot yang berlebihan, 12 tahun lebih cepat.
Kelalaian pemerintah?
Mengenai divestasi, sejak KK Generasi I Freeport, pemerintah mempunyai saham sekitar 9 persen di Freeport. Freeport bersedia segera melepas lagi saham menjadi 20 persen, namun menteri keuangan memutuskan hanya membeli saham 1 persen untuk membulatkan saham pemerintah menjadi 10 persen. Dengan pertimbangan kemampuan keuangan negara pada waktu itu, menteri keuangan menyarankan agar sisa saham 10 persen ditawarkan kepada swasta nasional.
Pelepasan saham kepada swasta nasional telah dilakukan oleh Freeport. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 20 Tahun 1994 yang keluar pada periode kabinet berikutnya, saham milik swasta itu dibeli kembali oleh Freeport. Hingga kini saham milik Indonesia di Freeport kembali menjadi 10 persen yaitu yang milik pemerintah.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2F466285_getattachmentf1925930-79fe-43de-807e-ac5a362f0938457670.jpg){kind=logo}
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan CEO Freeport-McMoran Inc, Richard C Adkerson (kanan ke kiri) saat memberikan keterangan pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8). Freeport-McMoran Inc selaku induk usaha PT Freeport Indonesia menyatakan kesediaan untuk menjalankan sejumlah kesepakatan antara lain pembangunan smelter dan divestasi saham sebesar 51% terkait kelanjutan operasional di Indonesia.Kompas/Raditya Helabumi (RAD)29-08-2017
Sebagai perusahaan yang terdaftar di bursa saham Amerika, Freeport sangat diawasi oleh pemerintahnya, baik melalui United States Securities and Exchange Commission maupun oleh aturan-aturan yang sangat ketat dalam UU anti-korupsi yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di luar negeri (Foreign Corrupt Practices Act).
Bagi pengusaha yang terlibat dalam penyuapan atau KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) hukumannya berat sekali, dan melalui Biro Investigasi Federal (FBI), Pemerintah Amerika punya perangkat yang sangat canggih untuk mendeteksinya. Terbongkarnya kasus korupsi mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak adalah berkat temuan FBI, juga berbagai kasus korupsi di banyak negara terbongkar sebagai hasil penyelidikan FBI, termasuk beberapa kasus korupsi di Indonesia.
Kawasan Banti di Tembagapura menjadi salah satu titik bagi para pendulang emas liar. Para pendulang yang umumnya suku Amungme itu mengais emas dari sisa-sisa pertambangan Freeport. Ribuan warga menggantungkan hidup di limbah tailing itu.
Sekarang ada hal yang dipertanyakan, kenapa tidak diambil alih saja tambang Freeport oleh pemerintah pada waktu itu? Di masa sebelumnya juga ada yang mempertanyakan mengapa Pemerintah Indonesia begitu lalai sehingga menghasilkan KK di tahun 1967 yang begitu menguntungkan Freeport.
Sesungguhnya tambang Freeport adalah PMA pertama pada waktu Indonesia berusaha keluar dari kemelut ekonomi 1960-an. Untuk menjalankan roda pemerintahan dan memobilisasi ekonomi, Indonesia sepenuhnya harus tergantung pada bantuan luar negeri. Pendapatan per kapita di bawah 60 dollar AS (57 dollar AS, menurut Bank Dunia atas dasar kurs yang berlaku), menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Dalam konteks ini kita harus menengarai kebijakan pemerintah pada waktu itu.
Pilihan yang dimiliki
Sekarang sentimen yang sama muncul lagi. Wajar saja, namun mari kita melihat kembali dalam konteksnya. Freeport saat ini mengajukan perpanjangan kontrak sehubungan dengan rencana mengeluarkan investasi 20 miliar dollar AS untuk pengembangan tambang bawah tanah. Berbeda dengan tahun 1967 dan 1990, di mana rezim yang berlaku adalah KK, sekarang kita memiliki peraturan perundangan baru, yaitu UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin (kanan ke kiri) saat penandatanganan antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di Jakarta, Jumat (12/1).
Pada tahun 1990 pendapatan per kapita Indonesia di bawah 700 dollar AS (622 dollar AS, Bank Dunia atas dasar dollar berlaku) menempatkan Indonesia pada kelompok negara berpenghasilan rendah (low income country). Kondisi ekonomi sudah jauh membaik dibanding 1960-an, namun masih jauh dari kemampuan mengambilalih Freeport. Pemerintah harus meminjam uang dari IGGI/CGI dan itupun diupayakan berupa Bantuan Pembangunan Resmi (ODA), untuk membantu kebutuhan pendanaan pembangunan.
Sebut saja membangun infrastruktur perhubungan yang menyambung kepulauan kita dalam satu kesatuan Nusantara, memenuhi kebutuhan energi dari Sabang sampai Merauke, prasarana pengairan yang membuat negara kita swasembada pangan. Pendidikan sampai mencapai Wajib Belajar 6 tahun dan dilanjutkan menjadi 9 tahun. Kesehatan masyarakat melalui jaringan layanan puskesmas di seluruh penjuru Tanah Air, penurunan kemiskinan, dan berbagai kegiatan pembangunan lain di pusat maupun daerah, dalam bidang ekonomi, sosial maupun pembangunan institusi, yang hasilnya seperti apa yang dinikmati hari ini.
Seorang staf PT Freeport Indonesia, Kamis (2/2) tengah melihat proses flotasi atau pengapungan mineral tambang seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim kepada pabrik-pabrik pencoran.Kompas/B Josie Susilo Hardianto (JOS)02-02-2012
Dalam kondisi ketergantungan itu, bagaimana pemerintah mendapat 2 miliar dollar AS untuk hanya membiayai satu proyek? Selain masalah dana, berbagai kegiatan penambangan seperti yang dilakukan Freeport memerlukan teknologi cukup canggih manakala penguasaan teknis dan teknologi kita masih demikian rendah, dan BUMN-BUMN belum berkembang seperti sekarang.
Sekarang Indonesia memiliki posisi ekonomi yang jauh lebih baik dibanding memasuki dekade 1990-an. Indonesia bahkan sudah termasuk 20 besar negara di dunia berdasarkan PDB (G-20), dan berada dalam posisi ke-16. Indonesia sudah termasuk dalam negara berpendapatan menengah (middle income country).
Pendapatan per kapita 2016 mencapai 3.570 dollar AS (Bank Dunia, atas dasar dollar AS berlaku). Pendapatan itu artinya enam kali lebih besar dibanding 1990 atau 63 kali dibanding 1967. Posisi ekonomi yang semakin membaik, membuat pilihan-pilihan yang dimiliki Indonesia kini semakin luas dan tentu saja posisi tawar juga semakin kuat dalam berunding dengan Freeport.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2F408656_getattachment7224f15b-65b5-4dd8-85c1-ba85f71f50a8400042.jpg){kind=logo}
Suasana tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, Papua, beberapa waktu lalu. PT Freeport menginvestasikan 4 miliar dollar AS untuk membangun tambang bawah tanah dan akan menambah 15 miliar dollar AS jika perpanjangan kontrak disetujui pemerintah.
Perundingan dengan Freeport tentu bukan hanya soal pemilikan saham, meskipun itu sangat penting. Tetapi juga menyangkut banyak hal, antara lain pajak dan royalti, lingkungan terutama limbah buangan (tailing), pembangunan masyarakat Papua, keselamatan kerja dan teknologi tambang bawah tanah (sekarang panjang terowongan sudah sekitar 600 km, dan akan menjadi 1.000km) dan lain sebagainya. Perundingan itu harus dikawal oleh masyarakat, oleh informed public, yang sekarang di era informasi terbuka sudah lebih mudah dilakukan, baik melalui media tradisional maupun media sosial.
