Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tiba di pengadilan di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (8/8/2018).
Pembacaan tuduhan-tuduhan atas mantan PM Malaysia Najib Razak pada Rabu (8/8/2018) menjadi awal untuk mengurai kerumitan kasus megakorupsi 1MDB.
Kasus megakorupsi lembaga investasi 1MDB sangat kompleks. Selain melibatkan uang dalam jumlah besar, kasus ini juga melibatkan banyak yurisdiksi. Sejumlah laporan menyebutkan, uang dalam kasus 1MDB melintas di beberapa negara dengan hukum yang berbeda-beda, antara lain Amerika Serikat dan Swiss. Setidaknya disebutkan ada tujuh negara yang menjadi yurisdiksi skandal tersebut.
Mengingat situasi ini, tidak mungkin bagi Pemerintah Malaysia untuk langsung masuk pada kasus inti 1MDB dalam waktu singkat atau beberapa bulan setelah kekalahan Najib dalam pemilu 9 Mei 2018. Yurisdiksi kasus 1MDB yang berbeda-beda serta kerumitan aliran uang yang melingkupinya memerlukan waktu lama untuk diusut secara tuntas sampai menghasilkan tersangka.
Tak mengherankan, strategi yang dipakai penegak hukum Malaysia ialah mengusut kasus yang melingkupi bekas anak perusahaan 1MDB, yakni SRC International. Strategi ini ditempuh karena kasusnya dilaporkan lebih sederhana. Semua transfer disebutkan meliputi bank lokal, tak menyentuh yurisdiksi negara lain. Selain itu, saksi kunci, mantan pemimpin SRC International, telah berada di genggaman penegak hukum. Pihak penuntut yakin betul bahwa bukti pendukung keterlibatan Najib dalam kasus SRC International, yang pernah menjadi anak perusahaan 1MDB, sangat kuat.
Dalam kasus SRC International, Najib dituduh antara lain mengambil dana sedikitnya 10 juta dollar AS dari perusahaan itu. Total ada tujuh tuduhan yang dijatuhkan atas Najib, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
SRC International dibentuk pada 2011 atas perintah Najib sebagai anak perusahaan 1MDB dan disiapkan untuk melakukan investasi di sektor energi. Pada 2012, kendali SRC International dipindahkan dari 1MDB ke Kementerian Keuangan Malaysia. Atas tuduhan dalam kasus terkait dengan SRC International ini, Najib menyatakan tak bersalah. Tidak ada pelanggaran yang dilakukannya.
Kemungkinan besar, dalam waktu bersamaan dengan sidang kasus ini, penyelidikan secara lebih luas perkara 1MDB berjalan. Bukti-bukti dan saksi-saksi terus dikumpulkan. Kerja sama yang kini terjalin antara penegak hukum Malaysia dan penegak hukum negara asing, antara lain AS, terus diintensifkan. Dengan cara itu, megakorupsi 1MDB bisa diurai satu per satu. Penyelidikan juga sudah dilakukan oleh penyelidik negara lain, seperti AS.
Pembacaan tuduhan atas Najib dalam sidang pada Rabu lalu menegaskan kepada pemilih Malaysia: pergantian rezim lewat pemilu 9 Mei 2018 memberikan hasil nyata. Keinginan mayoritas pemilih, yaitu Najib diganti dan isu korupsi yang melingkupi dirinya ditelisik, terpenuhi. Kerumitan kasus 1MDB tidak menjadi alasan bagi aparat untuk mengulur-ulur waktu dimulainya sidang atas Najib.
