Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto (kanan) menyempatkan diri untuk berkuda bersama di sela-sela pertemuan mereka di Padepokan Garuda Yaksa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016). Selain sebagai bentuk silaturahmi, pertemuan itu juga untuk mendiskusikan berbagai permasalahan di Indonesia.Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT)31-10-2016
Pilpres: Pilih yang Makan Setelah Rakyat Kenyang
Harian Kompas edisi 26 Juli lalu memuat opini Jakob Sumardjo, ”Orang yang Mau Jadi Presiden”. Artikel ini saya baca sampai dua kali dengan tersenyum.
Cuplikannya: ”Usia republik ini sudah mendekati tiga per empat abad dengan tujuh presiden, tetapi sebagian besar rakyatnya masih hidup miskin”.
Lalu saya teringat pengalaman tiga bulan lalu ketika diwawancarai tetangga saya, Pak Komang. Pak Komang rajin mewawancarai beberapa warga—tukang sayur, sopir angkot, pedagang keliling, dan lain lain—lalu hasil wawancaranya diunggah ke Youtube.
Ketika memawancarai saya, temanya pilpres. Walaupun sudah didesak beberapa kali, saya tetap menolak menyebut sebuah nama. Saya kemukakan seperti yang telah dikemukakan seorang budayawan yang tinggal di Yogyakarta, bahwa untuk memilih presiden jangan pilih orang yang menyodor-nyodorkan dirinya agar dipilih menjadi presiden, atau orang yang disodor-sodorkan oleh partai politik karena mereka memakai politik dagang, menghitung laba-rugi. Pilihlah presiden yang baru mau makan setelah rakyatnya kenyang.
Saya pun mulai ”meneropong” para tokoh nasional kita dari Sabang sampai Merauke, kira-kira siapa saja yang termasuk kriteria ”baru mau makan setelah rakyatnya kenyang”. Lama saya meneropong, tetapi yang muncul justru nama saya. Saya bersedia baru makan setelah rakyat kenyang. Akhirnya saya pun tersenyum sendiri dan tahu diri: saya cukup jadi ketua RT di Lebak Bulus saja. Melayani warga dengan tulus, tak memungut biaya administrasi atau minta sumbangan atau uang ini dan itu.
Sugeng Hartono
Ketua RT 004 RW 06 Bona Indah,
Lebak Bulus, Jakarta Selatan
Ihwal Terminal Pinangranti
Bangunan megah Terminal Bus Pinangranti di Jakarta Timur yang sudah selesai di zaman Gubernur Fauzi Bowo hingga kini terkesan tidak maksimal dioperasionalkan. Sangat jarang—bahkan nyaris sepi— bus-bus antarkota singgah. Apabila tak ada bus, sudah pasti penumpang pun nihil.
Kita tahu bahwa prasarana perhubungan dibangun dengan uang rakyat melalui APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, jika akhirnya bangunan terminal yang menelan biaya puluhan miliar rupiah itu tampak mubazir, sungguh bisa disebut bahwa pemerintah dengan sengaja menghambur- hamburkan uang rakyat.
Ini saatnya wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta tergerak untuk meninjau dan menanyakan sejauh mana pemfungsian Terminal Bus Pinangranti.
Jika itu dilakukan, mohon perhatian pula kapan pelaksanaan pelebaran Jalan Pondokgede Raya yang selama ini menjadi sumber kemacetan arus bus transjakarta dan lalu lintas kendaraan menuju Jakarta lewat Jalan Tol Jagorawi.
A RISTANTO
Agape, Sinar Kasih, Jatimakmur, Pondokgede,
Bekasi, Jawa Barat
Sarang Walet dan Palangkaraya
Kota Palangkaraya memiliki Perda No 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet yang ditetapkan Wali Kota Palangkaraya, dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya pada 25 Juli 2011.
Saat ini terdapat lebih dari 500 bangunan sarang burung walet tanpa izin, alias ilegal, di dalam Kota Palangkaraya, tepatnya di kawasan permukiman padat penduduk.
Sampai hari ini, tujuh tahun berlalu, belum ada bukti nyata penindakan tegas atas pelanggaran perda tersebut. Justru kelihatannya pemerintah kota membiarkan saja bangunan-bangunan baru sarang burung walet ilegal yang semakin marak bak jamur di musim hujan.
Beginikah cermin wajah Kota Palangkaraya, yang pernah menjadi calon ibu kota negara?
