APBN 2019: Sehat, Adil, Mandiri

Cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Sebuah cita-cita yang harus terus diperjuangkan dari generasi ke generasi. Sebagai penerus yang tengah memegang estafet mandat, kita harus menggunakan seluruh sumber daya dan upaya serta pikiran dan tenaga untuk menggerakkan Indonesia maju terus mendekat pada tujuannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen negara memiliki peran penting untuk mencapai tujuan tersebut. Rancangan APBN (RAPBN) 2019 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna  DPR, 16 Agustus 2018, adalah untuk mendukung investasi dan daya saing dengan fokus pembangunan sumber daya manusia.

Penyusunan RAPBN 2019 dilakukan secara saksama dan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak menuju keseimbangan baru. Asumsi yang digunakan untuk perhitungan RAPBN 2019 meliputi pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,3 persen, tingkat inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.400/dollar AS, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,3 persen, harga minyak mentah Indonesia sebesar 70 dollar AS/barrel, lifting minyak 750.000 barrel per hari (bph), dan lifting gas diperkirakan 1.250.000 bph.

Instrumen keadilan dan fokus SDM

Dengan dinamika global yang sangat tinggi serta menimbulkan ketidakpastian, RAPBN 2019 harus sehat sehingga mampu mengelola dan meredam ketidakpastian tersebut. RAPBN 2019 menjadi instrumen untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan ke tingkat 8,5 hingga 9,5 persen, indeks kesenjangan ditargetkan turun antara 0,38 hingga 0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia menuju 71,98 sebagai wujud perbaikan kualitas SDM. Dengan demikian, RAPBN 2019 menjadi instrumen mewujudkan keadilan karena berpihak terutama bagi mereka yang masih miskin, tertinggal, dan rentan.

Demografi Indonesia yang didominasi kelompok milenial mengharuskan pemerintah untuk fokus pada investasi SDM agar menghasilkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter sehingga dapat menjadi aset bangsa yang berkualitas dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang pesat dan berkompetisi di dunia internasional.

Sesuai mandat konstitusi, 20 persen dari total belanja negara adalah untuk pendidikan, yaitu Rp 487,9 triliun. Anggaran tersebut adalah untuk 20,1 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar, sebanyak 57 juta siswa mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan partisipasi murni untuk pendidikan dasar dan menengah. Program beasiswa Bidik Misi yang menyasar 471.800 mahasiswa dan 6.000 penerima program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi kaum milenial agar dapat melanjutkan pendidikan sarjana sampai tingkat doktoral. Pemerintah juga akan mendorong program pendidikan kejuruan dengan fokus dan terintegrasi lintas kementerian dengan alokasi dana Rp 17,2 triliun.

Selain pendidikan, untuk mempersiapkan SDM yang sehat, pemerintah juga mengalokasikan 5 persen anggarannya untuk program kesehatan yang difokuskan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting. Program Jaminan Kesehatan Nasional akan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan tertinggal. Tahun 2019, jumlah penerima bantuan iuran melalui Kartu Indonesia Sehat akan meningkat dari 92,4 juta menjadi 96,8 juta jiwa. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas akan ditingkatkan dari 86 persen menjadi 95 persen.

Tonggak pembangunan SDM ini tidak terlepas dari kelanjutan pembangunan infrastruktur yang merupakan kebutuhan dasar agar segenap anak bangsa dapat terhubung dalam suatu jalur konektivitas antardesa, kota, dan pulau melalui darat, laut, dan udara. Keterhubungan yang telah dibangun selama empat tahun terakhir serta didukung sarana infrastruktur lain yang memadai, seperti jaringan listrik, air, fasilitas kesehatan dan pendidikan, membuat manusia Indonesia siap untuk menyongsong masa depan yang gemilang.

Kesehatan dan kemandirian APBN

Untuk dapat melaksanakan berbagai program pembangunan di tahun 2019 tersebut, dalam kondisi ketidakpastian global, RAPBN dijaga agar tetap sehat dan kredibel. Seperti halnya manusia, APBN yang sehat diperlukan agar pemerintah dapat melaksanakan seluruh aktivitas perekonomiannya secara aktif dan berkelanjutan. Indikator kesehatan APBN dapat dilihat pada rasio defisit APBN yang merupakan terendah dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 2,25 persen terhadap produk domestik bruto/PDB (2014) menjadi 1,84 persen terhadap PDB (RAPBN 2019). Indikator lainnya adalah defisit keseimbangan primer sebesar 0,13 persen dari PDB, yang juga terendah selama lima tahun terakhir.

RAPBN 2019 juga dirancang agar adil dan merata sehingga dapat menghasilkan perluasan lapangan kerja yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran pada rentang 4,8 hingga 5,2 persen. Selain itu, transfer ke daerah dan dana desa ditingkatkan dari Rp 763,6 triliun menjadi Rp 832,3 triliun. Manfaat yang diterima program pemberian bantuan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) juga meningkat dua kali lipat di tahun 2019. Peningkatan ini diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pencapaian Nawacita. Peran desa terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan jumlah rata-rata penerima dana desa yang meningkat dari Rp 800,5 juta menjadi Rp 973,9 juta.

Dari sisi kemandirian, RAPBN 2019 dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan negara yang tumbuh 12,6 persen di 2019. Angka ini meningkat pesat dibandingkan pertumbuhan 2014-2017 yang rata-rata 3,8 persen. Kontribusi pendapatan negara dari sektor perpajakan juga semakin meningkat menuju kemandirian. Kontribusi penerimaan negara dari pajak meningkat dari 74 persen di 2014 menjadi 83,1 persen di tahun 2019. Dari sisi pembiayaan, pemerintah terus mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang diupayakan menurun secara bertahap.

Untuk dapat menyongsong masa depan yang gemilang, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo menyiapkan fondasi yang kokoh bagi tegaknya bangunan mahaagung bernama Indonesia. Fondasi tersebut adalah SDM yang sehat dan cerdas serta tersedianya infrastruktur penunjang yang lengkap. Segala daya upaya ini agar Indonesia bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) karena adanya kekurangan SDM yang andal dan kesenjangan infrastruktur dengan negara lain.

Untuk memperkuat fondasi tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Semua elemen masyarakat harus terlibat bersatu padu dalam kesatuan gerak dan langkah dalam menyukseskan pelaksanaan APBN 2019. Alangkah indahnya apabila setiap kita dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi terbentuknya fondasi yang kuat bagi negara ini. Hingga suatu saat, kelak, kita akan berbangga hati menyaksikan tegaknya bangunan kokoh dan terpandang di seluruh dunia, yang bernama Indonesia.

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan RI