Berita tentang korporasi menjadi subyek tindak pidana memancing perbedaan pendapat ahli  terkait  pertanggungjawaban pidana. Untuk sampai pada pertanggungjawaban, doktrin hukum pidana mensyaratkan harus dibuktikan terlebih dulu melalui alat bukti sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adanya kesalahan. Kesalahan menurut doktrin hukum pidana bersifat individual, khusus korporasi, bisa pada pengurus atau pada korporasinya. Bagaimana pembuktian […]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses