DPR
Dalam Kompas (29/9/2018) halaman 2 tertulis bahwa dari 6.607 caleg DPR, 49,1 persen di antaranya pengusaha atau swasta. Masyarakat sipil harus solid awasi parlemen. Saya akan mencoba.
Parlemen adalah lembaga tinggi negara. Di Indonesia, ada beberapa pengusaha yang hebat seperti Erick Tohir, Chairul Tanjung, dan Sukamdani. Erick Tohir sebagai Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018 bisa sukses karena kemampuan manajerialnya; Chairul Tanjung mampu mengelola Trans Luxury Hotel dan Transmart; dan Sukamdani hebat karena berpihak kepada rakyat.
Kalau saya boleh usul, dalam DPR yang akan datang, kalangan pengusaha hendaklah setaraf dengan ketiga tokoh di atas. Para pengusaha diharapkan dapat mendidik dan mengajak anggota lain dalam DPR agar giat bekerja, tidak mempermainkan uang negara yang juga uang rakyat, dan tidak bertindak koruptif seperti membolos karena ini berarti: makan gaji buta. Alangkah baik di DPR dipasang alat presensi elektronik dengan sidik jari.
Demikian usul saya.
Mohon rakyat tidak dikecewakan. Rakyat harap hati-hati memilih calon anggota badan legislatif negara dalam Pemilu 2019.
Titi Supratignyo
Pondok Kacang Barat,
Tangerang Selatan, Banten
Tanggapan Komisi Pemilihan Umum
Menjawab surat lbu Tina Tjandraningsih di Kompas (8/10/2018), ”Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih”, perihal nama beliau dan anggota keluarganya yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.
Pertama, bahwa benar nama yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPT. Ini disebabkan pada waktu pencocokan dan penelitian oleh petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih yang bersangkutan tidak dapat ditemui.
Berdasarkan penjelasan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, pendataan pemilih di kawasan perumahan kluster sering mengalami hambatan akses dan/atau tidak mudah menemui warga setempat pada saat pencocokan dilakukan. Situasi seperti ini sudah terjadi sejak pemuktahiran data pemilih untuk Pilkada 2018.
Kedua, pada masa perbaikan DPT (6-13 September 2018), PPS menerima laporan dan melakukan perbaikan DPT berdasarkan laporan masyarakat dan self-assesment. Selanjutnya, hasil perbaikan itu disusun dan direkapitulasi pada Rapat Pleno PPS Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, pada 13 September 2018.
Sehari setelah rapat pleno inilah masuk laporan melalui surat dari lbu Tin Tjandraningsih dengan menyertakan fotokopi dokumen kependudukan berupa kartu keluarga.
Ketiga, pada masa penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) kedua yang dilakukan hingga 13 November 2018, nama lbu Tina Tjandraningsih dan keluarga akan dimasukkan ke dalam DPT sehingga pada saat pemungutan suara pada 17 April 2019 dapat menggunakan hak pilihnya.
Demikian penjelasan kami.
Nur Syafirah
Kepala Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum
Permohonan Maaf
Pada kesempatan ini, sehubungan dengan surat saya dalam rubrik Surat Kepada Redaksi, Kompas (11/10/2018), ”Layanan Bank”, yang mengandung keteledoran dan menimbulkan persoalan yang merusak nama baik Bank DKI dan harian Kompas, saya, Agustinus Astanta, dengan tulus dan rendah hati mohon maaf atas keteledoran tersebut.
Saya berjanji lebih teliti dan mengecek data dengan akurat. Sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan saya itu. Semoga ini menjadi pembelajaran saya, terutama dalam bidang tulis-menulis. Persoalan tersebut sudah kami selesaikan secara kekeluargaan dengan baik.
Agustinus Astanta
Taman Mula Sakti, Kaliabang Tengah,
Bekasi Utara, Jawa Barat
