Pahlawan di Tahun Politik

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Capres Nomor Urut 01, Joko widodo (kiri) dan capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto bergandengan tangan saat berjalan menuju tempat duduk usai Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Pasangan capres-cawapres menaruh harapan dari dukungan para relawan di saat partai koalisi juga harus berkkonsentrasi menghadapi pemilu legislatif.

Peringatan Hari Pahlawan tahun 2018 berlangsung di tengah kontestasi politik jelang pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019.

Tema itu sengaja kita angkat agar elite yang berkontestasi, Presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dengan tim sukses mereka tetap mau mengingat jasa-jasa para pahlawan. Para pahlawan bangsa itu telah memerdekakan Indonesia dan mempersatukan Indonesia dari cengkeraman kolonial Belanda. Karena perjuangan para pahlawan itulah, Indonesia bisa menggapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Dalam naskah Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, ”Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Kemerdekaan memang telah diraih, persatuan telah dieratkan, kedaulatan rakyat telah digenggam, tetapi masyarakat adil dan makmur masih harus diperjuangkan.

Masyarakat yang adil dan makmur itulah yang harus terus diperjuangkan. Namun, kita juga mau mengingatkan agar kontestasi politik jangan sampai merobek persatuan bangsa, jangan sampai merobek persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa. Upaya untuk merobek persatuan dan merusak tenun kemajemukan adalah pengkhianatan terhadap pengorbanan para pahlawan.

Kita menangkap adanya gejala untuk mempertajam polarisasi masyarakat terjadi dalam kampanye yang mutunya rendah. Media sosial berperan besar kian mempertajam kelompok-kelompok di masyarakat. Situasi seperti itu kian diperparah ketika kebenaran ditentukan berdasarkan keyakinan atau preferensi pilihan, bukan berdasarkan akal sehat.

Dalam situasi psikologi politik itu, kita mengingatkan elite politik lebih bijak berkata-kata, lebih bijak pula mengumbar fakta demi dan untuk terjaganya persatuan bangsa. Pemimpin adalah manusia biasa yang punya kekuatan dan kelemahan. Beda pilihan biasa dan tidak harus merusak tenun persaudaraan.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Peningkatan Kesejahteraan Pemulung menyunggi karung berisi hasil barang yang dikumpulkan sembari menggendong anak kecil di kawasan Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Jumat (9/11). Meningkatkan kesejahteraan dan menjadi kelas menengah merupakan pekerjaan rumah besar yang harus dikerjakan Pemerintah Indonesia saat ini.

Kita justru mau mendorong agar kandidat presiden, dalam kontestasi politik 2019, menawarkan program untuk mengisi kemerdekaan, yakni masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang makmur dan masyarakat yang adil masihlah jauh dari harapan. Orang miskin masih ada. Kesenjangan sosial ekonomi masih terbuka. Kesenjangan geografis antara Jawa dan luar Jawa masih juga menganga. Keadilan hukum hanya manis dalam kata-kata, tetapi miskin dalam realitas.

Pekerjaan rumah mengisi kemerdekaan inilah yang harus ditawarkan kedua kandidat presiden dalam program kampanye. Masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan pendiri bangsa dan menjadi tujuan negara. Perdebatan kampanye seharusnya dimuarakan pada terminal akhir bernegara, yakni masyarakat yang adil dan makmur. Kita dorong kandidat pemimpin untuk berbicara soal program itu, bukan hanya ungkapan yang mengaduk-aduk emosi massa.