logo Kompas.id
OpiniAPBN Lestari
Iklan

APBN Lestari

Oleh
Anggoro Budi Nugroho
· 6 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/agm62S1IMeUgSxkfqFCHVAtYkpc=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2F20181031_APBN_E_web_1540979573-3.jpg
KOMPAS/PRIYOMBODO

Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya bergegas meninggalkan rapat Paripurna DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2018). Rapat Paripurna tersebut mengesahkan rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 menjadi undang-undang.

Utang luar negeri, subsidi BBM, dan BPJS adalah tiga variabel yang paling banyak mendapat sorotan publik akhir-akhir ini dari keuangan pemerintah. Sorotan atas tiga variabel itu terutama terlihat menjelang tahun politik 2019, pada saat kita akan menyelenggarakan pemilu mendatang.

Sorotan menjadi kian tajam bukan saja berkaitan dengan momen politik menjelang pemilu dan dinamika internal lainnya, melainkan juga berubahnya berbagai variabel eksternal yang berkecamuk. Hal itu terutama terkait dengan kenaikan kembali harga minyak dunia, ancaman penaikan suku bunga AS, masih pulih terbatasnya beberapa harga komoditas, serta perang dagang antara AS dan beberapa negara yang mendefisitkan transaksi berjalannya, terutama dengan China. Sementara permintaan dunia, yang dipicu Uni Eropa, masih akan stabil dan cenderung didorong negara-negara Asia Timur, sesuai laporan prediksi IMF dalam Regional Economic Outlook 2018 per Mei 2018.

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000