Juara Korupsi

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Operasi Tangkap Tangan KPK - Petugas keamanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (18/11/18) mengawal masuk Bupati Pakpak Bharat, Medan, Sumatera Utara, Remigo Yolanda Berutu untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik di gedung KPK. Remigo terjaring operasi tangkap tangan (OTT), usai menghadiri acara mendeklarasikan dukungan pada salah satu paslon pilpres. Bupati Pakpak Bharat diamankan terkait dugaan suap proyek di Dinas PUPR Phapak Bharat, Sumatera Utara.

”Saudara dipilih, bukan dilotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara he-eh, juara ha-ha-ha”. Demikian Iwan Fals dalam lagu berjudul ”Surat buat Wakil Rakyat” yang mulai beredar sejak 1987.

Lirik lagu tersebut setidaknya mengandung makna harapan serta keinginan rakyat agar para wakilnya bekerja sesuai dengan tugasnya. Pertanyaannya kemudian, apakah keinginan itu terpenuhi?

Mari kita simak sebagian data ini. Di Kompas (26/10/2018) halaman pertama, ”Kepala Daerah Tidak Juga Jera”, tersua kepala daerah yang ditangkap KPK karena kasus korupsi sepanjang 2018: 95 wali kota/bupati dan wakil bupati, serta 20 gubernur.

Kemudian di Kompas (27/10/2018) halaman pertama, ”Kesadaran Moral Dirusak”, disebutkan bahwa dari 2009 sampai 2018 ada 196 anggota DPR dan DPRD yang bermasalah dengan hukum. Data ini semakin bertambah dengan adanya beberapa anggota DPR yang ditangkap lagi oleh KPK baru-baru ini.

Kemudian Kompas (3/11/2018) pada halaman pertama memuat berita salah satu wakil ketua DPR ditahan KPK.

Dihubungkan dengan lirik lagu Iwan Fals tadi, siapakah yang juara ha-ha-ha (baca: korupsi)? Mengenaskan sekali. Ternyata hukum dan hukuman bagi para koruptor tidak membuat jera. Malah semakin menjadi-jadi kelakuan buruk mereka. Mau dibawa ke mana bangsa ini jika banyak politisi yang korupsi?

Sri Handoko, Tugurejo, Tugu, Semarang

DPR

Saya seorang ibu yang telah membaca tulisan Saudari Grace Natalie, ”Menghentikan Amplop Coklat di DPR” (Kompas, 22/10/2018, halaman 7). Terima kasih tulisannya mencerahkan.

Berdasarkan beberapa bacaan, memang benar anggota DPR RI berkecimpung dengan uang. Mengenai perjalanan dinas telah diatur dengan undang-undang sejak era Presiden Soeharto. Jadi, kalau sekarang ada permainan uang, itu terlindung oleh undang-undang.

Kalau rakyat tidak setuju dan berjuang, maka perjuangannya paling lemah, yaitu dalam hati. Kalau rakyat protes ini-itu (demo), mereka ngumpet.

Rakyat akan memilih calon anggota badan legislatif negara dalam Pemilu 2019. Yang berkuasa di atas kita adalah Tuhan, maka kita serahkan urusan ini kepada-Nya. Semoga kita dibimbing-Nya memilih wakil rakyat yang jujur dan bersih.

Titi Supratignyo, Pondok Kacang Barat, Tangerang Selatan, Banten

Ganti Rugi Proyek Tol Belum Diberi

Jalan Tol Cimanggis-Cibitung sudah dioperasikan, tetapi masalah tanah saya belum jua selesai. Tanah saya terletak di Kampung Cimatis, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, terisolasi akibat proyek ini: dibeton dan dipagari pihak konstruksi. Tanah saya besertifikat hak milik dan tidak ada sengketa. Apakah ganti rugi makan waktu lama?

Adlianof, Ciputat Timur, Tangsel

Tanggapan Home Credit

Sehubungan dengan keluhan Bapak Agus Prananto melalui rubrik Surat kepada Redaksi di Kompas (24/10/2018), ”Penipuan Tagihan”, dengan ini PT Home Credit Indonesia (”Home Credit”) menyampaikan tanggapan.

Layanan Pelanggan Home Credit telah menindaklanjuti keluhan dan menghubungi Bapak Agus Prananto selaku anak dari konsumen Home Credit, yaitu Ibu Tiong Lani Kusuma Dewi, untuk mengklarifikasi dan memberikan penjelasan lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan Home Credit, Bapak Agus Prananto dan

konsumen telah menyetujui solusi penyelesaian. Dengan demikian, keluhan telah diselesaikan dengan baik. Home Credit menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan Bapak.

Andy Nahil Gultom, Chief External Affairs, PT Home Credit Indonesia