Demokrasi seharusnya lebih dihargai. Demokrasi membutuhkan perhatian dan kewaspadaan yang konstan. Demokrasi terus membutuhkan partisipasi yang lebih luas dan dalam dari warga negara.
”Apakah demokrasi memberikan hasil?” Ini merupakan tema dalam Bali Democracy Forum (BDF) tahun lalu yang diselenggarakan dengan sukses oleh Kementerian Luar Negeri RI. Hal itu menjadi perdebatan saat ini dengan perkembangan tantangan yang dihadapi demokrasi di seluruh dunia.
Pembicara dan peserta BDF tahun lalu berusaha mencoba menemukan berbagai solusi dan ide untuk mempertahankan, memperkuat diri, dan lebih lanjut mempromosikan kekuatan dan nilai demokrasi. Pada kesempatan ini, saya memberikan penghargaan kepada tokoh utama dari BDF dan pihak penyelenggaranya, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri RI.
Demokrasi untuk kemakmuran
BDF pada tahun ini akan menyentuh tema penting lainnya, ”Demokrasi untuk Kemakmuran” (Democracy for Prosperity). Ini merupakan pertanyaan yang tepat bagi kita mengingat meningkatnya ketidaksetaraan di dalam dan di antara bangsa- bangsa serta tantangan yang melemahkan dasar demokrasi. Selama beberapa dekade, kita tengah bergumul dengan pertanyaan ”Apakah demokrasi benar- benar menyejahterakan rakyat?”.
Bersama dengan Indonesia, Korea Selatan sering disebut sebagai negara yang mengejar demokratisasi dan pembangunan ekonomi pada saat bersamaan selama lebih dari 40 tahun. Menurut hemat saya, Korea Selatan telah berhasil memenuhi kedua tujuan tersebut hingga tingkat tertentu di dalam periode satu generasi. Masyarakat Korea Selatan telah berjuang demi demokrasi sepanjang sejarah modern seraya berjuang untuk transformasi ekonomi.
Sejak musim gugur tahun 2016 hingga musim semi tahun 2017, jutaan warga Korea turun ke jalan di puluhan kota sepanjang negeri untuk ”unjuk rasa cahaya lilin” terus-menerus setiap akhir pekan selama 20 minggu. Mereka meminta pengunduran diri Presiden Park Geun-hye saat itu karena perannya dalam skandal yang menyangkut korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagian besar warga Korea dengan bangga menyebut unjuk rasa besar-besaran tersebut berikut drama politiknya sebagai ”Revolusi Lilin”. Dengan terjadinya ”Revolusi Lilin”, masyarakat Korea telah membawa demokrasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Pengunjuk rasa menuntut lebih dari sekadar pelengseran presiden yang berkuasa. Mereka ingin menciptakan masyarakat yang lebih adil.
Peristiwa di Korea Selatan baru-baru ini menggambarkan dengan baik pentingnya tema BDF tahun ini ”Demokrasi untuk Kemakmuran” yang akan didiskusikan pada 6-7 Desember. Terutama di tengah meningkatnya ketidaksetaraan antarnegara, bagaimana mencapai demokrasi dan kemakmuran bersama-sama telah menjadi tantangan yang menentukan dalam dekade ini. Cara pembagian kekayaan, kekuasaan, dan hak istimewa memengaruhi kualitas pemerintahan. Hal ini juga meruntuhkan kekokohan dan ketahanan demokrasi.
Demokrasi dan pembangunan
Sebagaimana telah ditunjukkan Korea Selatan dengan pengalamannya, demokrasi adalah pendorong untuk mengurangi tingkat kemiskinan, memperbaiki pelaksanaan hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, demokrasi adalah dasar untuk meraih pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Tanpa demokrasi, perdamaian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kesetaraan jender tidak bisa dibangun meskipun tingkat pembangunan ekonomi tertentu telah tercapai. Yang terpenting, hasil dari pembangunan ekonomi tidak dapat diserahkan kepada warga negara tanpa demokrasi.
Demokrasi seharusnya bermakna lebih dari sekadar pernyataan yang dangkal, khususnya bagi mereka yang mengalami ketimpangan ekonomi yang parah. Suara para warga negara yang mendambakan demokrasi dan hak asasi manusia di negara-negara berkembang seharusnya didengarkan dan kita harus melangkah maju dalam membantu menguatkan kapasitas mereka.
Tidak ada jawaban yang mudah untuk mengatasi ketidaksetaraan dan menjamin kemakmuran. Namun, satu hal yang pasti, demokrasi diperlukan bahkan jika tidak terdapat pra-kondisi yang cukup untuk menargetkan ketidaksetaraan dan mencapai kemakmuran ekonomi.
Korea Selatan secara aktif berpartisipasi dalam BDF sejak dibentuk pada tahun 2008. Saya berharap peristiwa proses demokratisasi di Korea Selatan yang sejajar dengan kinerja ekonomi tinggi yang berkelanjutan dapat memberikan kontribusi bagi kesuksesan BDF tahun ini.
Kim Chang-beom Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia
