Surat Kepada Redaksi

Tingkat Korupsi

Menurut data Transparency International, negara yang rendah tingkat korupsinya adalah Selandia Baru, Denmark, Swiss, dan Finlandia, sedangkan di Asia adalah Singapura. Yang tertinggi tingkat korupsinya Somalia.

Indonesia dilaporkan memasuki darurat korupsi (Kompas, ”Surat kepada Redaksi”, 21/11/2018). Di Indonesia banyak yang cerdas dan berbudi, mengapa sampai dilaporkan separah itu?

Sebagai warga dunia, kita harus memperbaiki diri, jangan sampai tertinggal terlalu jauh dari negara lain. Usaha kita antara lain tidak menganggap uang negara sebagai uang pribadi, tidak terima suap atau menyuap, dan tidak membuat laporan bohong/palsu. Mari ramai-ramai menuju tingkat rendah korupsi.

Titi Supratignyo

Tangerang Selatan, Banten

Beli Rumah Subsidi dan Tertipu

Saya membeli rumah subsidi di Bukit Parahyangan Residence, Padalarang, Jawa Barat, pada Desember 2016 dengan cicilan KPR. Tanda jadi saya bayar saat itu juga di Kantor Pemasaran PT Sukses Bangun Parahyangan di Jalan Cimareme 259, Padalarang. Direktur PT SBP Rahmat Hidayat.

Tanda jadi saya bayar untuk rumah di Kavling E16 kepada petugas administrasi, Nia, yang waktu itu didampingi petugas pemasaran, Eron. Harga rumah Rp 160 juta. Menurut Nia, konsumen dikenai biaya peningkatan mutu Rp 55 juta yang, jika dibayar sebelum 2017, dapat potongan 5 persen. Seminggu setelah bayar tanda jadi itu, tawaran Nia saya penuhi dengan membayar Rp 52.250.000.

Juli 2017, Nia menawarkan cicilan tunai bertahap selama dua tahun sampai lunas Rp 105 juta. Sejak Agustus 2017, saya cicil Rp 4.375.000 tiap bulan. Cicilan saya selalu tepat waktu. Sejak cicilan ini saya bayar, saya selalu datang ke lokasi pembangunan rumah. Namun, tak ada perkembangan: tetap merupakan sebidang tanah.

Pada Mei 2018, saya ke Kantor Pemasaran SBP. Saat itu tak lagi di kantor yang selama ini saya tuju, tetapi pindah ke Ruko Cimareme Indah 9. Pintu tertutup. Karyawan sembunyi. Nia keluar dan mengatakan, Kavling E16 diganti dengan Kavling G17 karena pemiliknya sudah melepas haknya.

Pada Juli 2018, E16 tetap merupakan sebidang tanah, G17 sudah 90 persen selesai. Tak ada orang di Kantor SBP. Orang-orang yang saya jumpai di kompleks itu mengatakan orang-orang SBP sudah kabur.

Saya disarankan minta surat rumah kepada notaris Henry Samudra Gamal. Notaris itu saya hubungi dan janji bertemu Agustus 2018. Saya datang sesuai waktu yang ditentukan, tetapi ia tidak bisa dihubungi. Pegawai pemasaran SBP yang saya temui sebelumnya—Nia, Bowo, Hadi, Tumpal—kabur.

Pada Oktober 2018, saya sudah mengadukan masalah ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Baleendah, Bandung, dan diterima Arif dan Kurniawan. Menurut Arif, surat panggilan pemeriksaan pengadilan sudah dikirim ke Kantor SBP, tetapi kembali karena kantor tutup.

Melalui surat ini, saya mohon bantuan kepada lembaga yang berwenang di negara ini atas masalah yang saya hadapi.

Irene Farida

Jalan Gunung Gede, Kayuringin Jaya,

Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat

Tanggapan PT KAI

Terima kasih atas pilihan Sdr Budi Sartono, yang menulis keluhan di surat pembaca Kompas (28/11/2018), menggunakan kereta api sebagai pilihan moda transportasi favorit. Terkait sistem pembatalan tiket, saat ini penumpang bisa melakukan penjadwalan ulang atau pembatalan tiket melalui aplikasi KAI Access. Jadwal ulang dan pembatalan melalui KAI Access ini dapat dilakukan maksimal 24 jam sebelum jadwal keberangkatan KA.

Terkait prosedur pengembalian bea tiket KA, KAI memberikan dua pilihan kepada konsumen: pengambilan langsung atau tunai di stasiun dan transfer via bank. Pengambilan bea tiket secara tunai atau pengembalian via transfer dilakukan setelah hari ke-30. Untuk pengembalian via transfer, jika sampai dengan hari ke-45 bea tiket belum masuk ke rekening pemohon, hubungi 121 (021-121 dari ponsel).

AGUS KOMARUDIN

Vice President Hubungan Masyarakat PT Kereta Api Indonesia (Persero)