Kekerasan kembali terjadi di Tanah Papua. Sebanyak 31 pekerja pembangunan jalan Trans-Papua dikabarkan tewas ditembak.
Pihak kepolisian mengonfirmasi kabar itu. Aparat keamanan pun telah diturunkan ke kawasan tersebut. Menurut Kepala Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa, seperti dikutip Kompas, 4 Desember 2018, para pekerja dari PT Istaka Karya sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Yaurak. Belum ada penjelasan resmi dari otoritas soal motif penembakan dan pelaku penembakan. Disebut-sebut, kelompok kriminal bersenjata berada di balik penembakan tersebut, yang dilakukan bertepatan dengan aksi 1 Desember 2018.
ANTARAFOTO/ MARIUS FRISSON YEWUN
Keluarga korban mendatangi Kodim 1702 Jayawijaya untuk mengetahui kondisi keluarganya yang diduga menjadi korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wamena, Papua, Selasa (4/12/2018).
Kita berduka dan berbelasungkawa kepada keluarga korban. Mereka adalah orang-orang yang berjasa membuka isolasi, membuka jalan, di bumi Papua. Pembangunan Trans-Papua adalah program Presiden Joko Widodo dalam Nawacita melalui payung membangun dari pinggiran. Trans-Papua menghubungkan Asmat, Nduga, dan Jayawijaya sepanjang 284 kilometer. Meskipun manfaatnya belum bisa dirasakan sekarang, Trans-Papua diyakini akan bisa menekan harga-harga di Papua. Itu semua akan membawa manfaat bagi warga Papua.
Membuka isolasi di Papua tentu mempunyai risiko besar. Kelompok kriminal bersenjata masih sering melakukan aktivitas mengganggu keamanan di Papua. Potensi gangguan keamanan inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah dan aparat keamanan. Para pekerja harus dipastikan bisa bekerja dengan aman dan nyaman untuk membuka isolasi di Papua. Mereka yang bersedia bekerja di wilayah yang sangat berisiko adalah orang-orang yang terpanggil.
Penembakan terhadap 31 warga sipil harus diungkap, termasuk dari mana asal senjata itu. Pengungkapan kasus itu menjadi tugas aparat kepolisian. Apa pun motifnya, termasuk motif politik untuk mencari perhatian internasional atas eksistensi berbagai kelompok di Papua, pada peringatan 1 Desember 2018, hukum harus tetap ditegakkan.
Papua tetap membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Masalahnya sangat kompleks. Pertarungan kepentingan elite terkadang memanfaatkan bumi Papua. Butuh pendekatan holistik di Papua. Pendekatan terhadap Papua bukan sekadar pembangunan fisik belaka, melainkan juga pembangunan untuk mengambil hati warga Papua. Perlu ada narasi dan sosialisasi bahwa pembangunan di Papua pada ujungnya adalah untuk kesejahteraan warga Papua itu sendiri. Narasi tersebut bukan hanya di dalam negeri karena perang narasi soal Papua juga terjadi level internasional.
Pendekatan keamanan, pendekatan hukum, tetap harus dilengkapi dengan pendekatan kultural, dengan menempatkan warga Papua sebagai titik sentral, menempatkan warga Papua sebagai ”tuan rumah” di tanah sendiri. Keterlibatan para elite di Papua sangat diperlukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan Papua. Partisipasi politik para elite Papua yang tersebar di berbagai kelompok sangat diperlukan. Elite Papua tetap perlu dilibatkan untuk penyusunan kebijakan di Papua.
