Foto bertanggal 4 Desember 2016, yang dirilis kantor berita resmi Uni Emirat Arab (UEA) memperlihatkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud (kedua dari kiri) duduk di sebelah Perdana Menteri UEA Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (kiri), Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (kedua dari kanan), saat menghadiri ajang Festival Warisan Sheikh Zayed di Abu Dhabi, UEA. Arab Saudi dan UEA adalah dua negara anggota kuartet Arab (selain Mesir dan Bahrain) yang memblokade Qatar.
Apakah undangan Raja Salman bin Abdulazis kepada Emir Qatar untuk hadir di pertemuan tahunan Dewan Kerja Sama Teluk terkait dengan Jamal Khashoggi?
Pertanyaan itu yang muncul ketika kita membaca Raja Arab Saudi mengundang secara resmi Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Sejak kematian Jamal Khashoggi di Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul, kerajaan sibuk membantah dugaan keterlibatan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pembunuhan Khashoggi masih menjadi tanda tanya. Atau, apakah undangan itu diberikan menyusul pernyataan Qatar keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).
Di sisi lain, Raja Salman bersama tiga negara di Timur Tengah, yaitu Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, yang memotori pengucilan terhadap Qatar. Pada 5 Juni 2017, kuartet Arab itu secara kolektif memberlakukan blokade total terhadap Qatar. Blokade itu dilandasi sejumlah tuduhan bahwa Qatar mendukung dan menjadi penyandang dana kelompok teroris di mancanegara.
Sampai September lalu, pembicaraan damai kedua belah pihak masih berlangsung, tetapi tidak ada kemajuan berarti. Sebagian pihak melihat Pangeran Mohammed bin Salman menjadi penggerak utama perselisihan, yang sampai sekarang belum berakhir. Bahkan, Kuwait dan Amerika Serikat telah mencoba menangani krisis teluk tersebut, tetapi belum berhasil.
Sejak Agustus 2017, Qatar mengumumkan pemulihan kembali hubungan diplomatik secara penuh dengan Iran. Seperti kita ketahui, Iran dan Arab Saudi terlibat persaingan perebutan pengaruh di kawasan. Dan, 15 bulan setelah munculnya krisis tersebut, Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) belum dapat menyelesaikan perselisihan, justru semakin mengeras.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GCC 2017 di Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain mengirim menteri atau wakil perdana menteri, bukan kepala negara. Pada KTT Liga Arab di Riyadh, April lalu, Qatar tidak mengirim pejabat tingginya ke pertemuan. Mereka hanya diwakili perwakilan tetap Qatar di Liga Arab.
Justru dalam pertemuan tahunan yang akan digelar di Riyadh pada 9 Desember, Raja Salman mengundang Emir Qatar untuk hadir. Undangan itu diterima sehari setelah Qatar mengumumkan keluar dari OPEC, setelah 57 tahun bergabung. Padahal, secara de facto, OPEC berada di bawah kendali Arab Saudi. Namun, Doha belum memberi pernyataan apa pun terkait undangan itu.
Di tengah kebutuhan Arab Saudi terhadap investasi asing menyusul Visi Arab 2030 dan harga minyak yang cenderung stagnan pada 60 dollar AS per barel, Arab Saudi melihat urgensi kekompakan GCC. Hal itu mungkin akan berhasil jika Qatar tidak melihat ada kaitannya dengan upaya meredam pembunuhan Khashoggi. Pertemuan hari Minggu itu akan menjelaskan apakah pengaruh Arab Saudi di kawasan masih cukup besar, baik dalam kaitannya dengan minyak maupun masalah Khashoggi.
