Capaian Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagian sesuai target, tetapi sebagian yang lainnya masih harus dikejar.
Target terbaik Indonesia dalam SDGs adalah pendidikan berkualitas. Namun, kita masih menghadapi tantangan berat dalam mengurangi kesenjangan kemakmuran. Capaian lain kita yang dianggap sesuai target adalah tidak ada kemiskinan, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta tujuan industri, inovasi, dan infrastruktur.
Selain pendidikan berkualitas, tujuan Indonesia dengan capaian baik dan perlu dikelola agar memenuhi target pada tahun 2030 adalah kesetaraan jender serta kota dan permukiman berkelanjutan. Sebagai suatu kesepakatan internasional, SDGs merupakan aksi bersama semua negara mengakhiri kemiskinan, melindungi planet Bumi, dan memastikan setiap orang hidup damai dan sejahtera. Terdapat 17 SDGs yang harus dicapai sejak tahun 2016 hingga 2030.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya, Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs, yang bertujuan menurunkan jumlah orang miskin hingga separuh yang berakhir 2015 dan dianggap berhasil.
Wakil Presiden M Jusuf Kalla dalam Konferensi Tahunan SDGs 2018 di Jakarta, Senin (17/12/2018), mengakui Indonesia termasuk salah satu negara yang belum berhasil dalam mencapai tujuan kesetaraan dan keadilan.
Mengurangi kesenjangan menjadi tantangan berat bukan hanya bagi Indonesia, melainkan juga bagi banyak negara di Asia Pasifik. Capaian target Asia Pasifik untuk menurunkan kesenjangan justru mundur. Pada kenyataannya, tidak ada satu negara pun yang mencapai target untuk ke-17 SDGs.
Pemerintah terus berupaya menurunkan ketimpangan kesejahteraan yang diukur melalui rasio gini. Rasio gini Indonesia turun dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Meskipun indeks gini turun, yang menunjukkan kesenjangan menurun, angka tersebut dianggap masih terlalu tinggi.
Pencapaian target SDGs 2030 mensyaratkan pembangunan yang melibatkan semua dan menuntut transformasi sistem pendidikan, layanan kesehatan, penggunaan energi, perencanaan kota, dan penerapan teknologi informasi. Transformasi ini membutuhkan kepemimpinan di pemerintahan untuk mengajak dunia usaha dan masyarakat sipil bekerja bersama.
Dengan mengikatkan diri pada SDGs, kita memiliki kewajiban mencapai tujuan yang ukuran capaiannya ditetapkan secara internasional. Adanya ukuran yang jelas untuk tiap indikator membuat arah kebijakan dan target capaian pembangunan kita menjadi lebih jelas. Kita ingin menjadi negara maju, makmur, dan adil melalui pembangunan manusia sehingga tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan.
Pemerintah membuat SDGs sejalan dengan Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan sejumlah tujuan belum mencapai target, perbaikan kebijakan publik, terutama di daerah sebagai ujung tombak pembangunan, menjadi pekerjaan rumah bersama.