Politisi sayap kanan Jair Bolsonaro resmi menjadi Presiden Brasil. Seusai dilantik pada 1 Januari lalu, berbagai persoalan membentang di hadapannya.
Sehari setelah resmi sebagai presiden, Bolsonaro, Rabu (2/1/2019), mengeluarkan sejumlah keputusan yang bertujuan mengatasi problem-problem utama Brasil. Keputusan itu meliputi pengurangan kenaikan upah minimum, serta yang paling menghebohkan ialah penyerahan urusan pengelolaan tanah milik warga suku asli kepada kementerian pertanian.
Langkah Bolsonaro itu tidak lepas dari upayanya untuk memenuhi janji kampanye dalam pemilihan presiden. Pada pilpres Oktober lalu, Bolsonaro menang telak (55,2 persen berbanding 44,8 persen) atas calon dari Partai Pekerja yang berhaluan kiri, Fernando Haddad.
Saat pilpres digelar, Brasil dirundung keprihatinan mendalam. Pemerintahan sebelumnya yang dikuasai sayap kiri didera korupsi akut. Perempuan presiden Dilma Roussef dimakzulkan karena diduga terkait kasus korupsi Petrobras. Presiden sebelumnya lagi, tokoh sayap kiri, Luiz Inácio Lula da Silva, meringkuk di penjara juga akibat skandal korupsi.
Dalam situasi itulah, dapat dipahami, calon sayap kanan seperti Bolsonaro (Partai Liberal Sosial) bisa menang besar atas lawan utamanya, Haddad. Sebagian besar rakyat Brasil tampak menginginkan kekuatan baru memimpin negara itu sehingga mereka bisa memiliki harapan segar. Suka tidak suka, demikianlah demokrasi bekerja: menjamin pergantian rezim secara berkala dan damai lewat pemilihan umum.
Selain korupsi, problem yang dihadapi Brasil ialah tingginya kriminalitas dan tekanan keuangan. Tingkat pembunuhan di negara itu 30,8 per 100.000 orang pada 2017. Sebagai perbandingan, di Meksiko, yang sedang mengalami peningkatan angka pembunuhan, angkanya 25 per 100.000 pada 2017, masih lebih sedikit ketimbang Brasil. Dengan tingkat pembunuhan yang tinggi, Bolsonaro beberapa waktu lalu berjanji memperlunak aturan kepemilikan senjata. Adapun di bidang ekonomi, tekanan pun dihadapi Brasil. Negara ini diperkirakan hanya tumbuh 1,3 persen pada 2018. Brasil baru saja mengalami pertumbuhan pada 2017, setelah resesi dua tahun.
Sementara itu, dalam isu lahan warga suku-suku asli, Bolsonaro berpandangan tanah-tanah ini harus bisa termanfaatkan dengan baik, bukan dikonservasi. Penyerahan urusan tanah warga asli dari badan perlindungan ke instansi pertanian menunjukkan lahan-lahan itu akan diambil alih untuk keperluan ekonomi. Dengan langkah ini, Bolsonaro tampak berusaha menggembirakan kelompok pengusaha pertanian yang mendukungnya meski jaminan atas warga suku asli merupakan amanat konstitusi Brasil.
Diperintah Bolsonaro yang berhaluan kanan, Brasil kini memasuki babak baru. Dengan berbagai kontroversi terkait hak asasi yang menyertainya, kebijakan-kebijakan Bolsonaro akan memberi warna penting dalam perjalanan Brasil hingga empat tahun, atau 8 tahun jika Bolsonaro terpilih kembali.