Pertarungan Presiden Amerika Serikat Donald J Trump dengan kubu Partai Demokrat dalam isu pembangunan tembok perbatasan memanas.
Isu pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat (AS) dan Meksiko merupakan hal penting bagi Trump. Penyebabnya, isu ini mendapat perhatian besar dari kelompok masyarakat pendukungnya. Selain itu, dalam kampanye pemilihan presiden tahun 2016, Trump berjanji akan mendirikan tembok di perbatasan AS-Meksiko jika terpilih nanti.
Dengan biaya pembangunan 15 miliar dollar AS (Rp 212 triliun), bahkan hitungan The Washington Post menyebut bisa mencapai 25 miliar dollar AS (Rp 353,2 triliun), tembok itu tak sebanding dengan manfaat yang diberikannya.
Suplai narkoba dari Meksiko ke AS, misalnya, dinilai tak terhambat dengan adanya tembok. Penyebabnya, sebagian besar narkoba selama ini masuk dengan disamarkan bersama berbagai barang lain di dalam kendaraan yang melintas di pos perbatasan resmi. Narkoba yang diselundupkan bukan lewat pos resmi tergolong sedikit. Kalaupun ada, penyelundupan dilakukan melalui terowongan bawah tanah yang dibuat secara diam-diam.
Maka, gagasan Trump membuat tembok di perbatasan Meksiko-AS sepanjang 3.100 kilometer dapat dikatakan bertujuan politis, bukan praktis. Trump, ditulis BBC, pernah mengklaim total panjang tembok tinggi yang perlu dibangun kurang dari 1.700 kilometer dan biayanya maksimal 12 miliar dollar AS. Hitungan ini dinilai tak sesuai kenyataan.
Bulan lalu, Trump bersikeras Kongres menyetujui anggaran yang di dalamnya mengatur pengucuran 5,7 miliar dollar AS bagi pembangunan tembok perbatasan. Demokrat yang sejak awal tahun ini mendominasi DPR AS menolaknya. Anggaran lantas tidak disetujui dan berdampak pada penghentian pembayaran bagi sekitar 800.000 pegawai federal.
Trump lalu pada Selasa (8/1/2019) malam waktu Washington berpidato di Ruang Oval Gedung Putih dan disiarkan lewat televisi. Ia menekankan pentingnya tembok untuk mengatasi krisis kemanusiaan pengungsi dan mencegah penyelundupan serta masuknya imigran ilegal. Langkah ini dinilai analis bertujuan membuat perdebatan publik beralih dari seputar penghentian pembayaran gaji pegawai federal ke seputar pembangunan tembok.
Langkah Trump direspons Ketua DPR Nancy Pelosi (Demokrat) dan Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer (Demokrat). Menurut mereka, klaim urgensi pembangunan tembok yang disampaikan Trump tidak benar.
Kebuntuan pun terus terjadi gara-gara rencana pembangunan tembok perbatasan. Demokrat bersedia mengeluarkan regulasi secara parsial yang memungkinkan pengucuran gaji pegawai, tetapi tetap tak mau menyetujui anggaran pembangunan tembok. Sampai kapan kebuntuan terjadi, belum ada yang bisa memastikan. Yang jelas, saat ini warga AS yang menjadi pegawai federal tersandera dalam pertarungan terkait rencana pembangunan tembok perbatasan yang bertujuan sangat politis itu.