Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras membangun tembok perbatasan. Wewenang sebagai pemimpin tertinggi eksekutif akan diterapkannya.
Pembangunan tembok di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko merupakan isu penting yang diangkat Trump dalam kampanye tahun 2016. Kepada pendukungnya, ia berjanji akan membangun tembok perbatasan yang kokoh guna menekan masuknya migran ilegal ataupun narkoba ke wilayah AS. Meski sejumlah laporan menyebutkan banyak migran dan narkoba didapati diupayakan masuk ke AS lewat pos resmi, Trump tetap gigih memperjuangkan tembok perbatasan. Tak mengherankan, beberapa kalangan melihat pembangunan tembok perbatasan bersifat simbolis dan politis.
Untuk mewujudkan pembangunan tembok yang tidak murah itu, Gedung Putih beberapa waktu lalu mengajukan dana pembangunan 5,7 miliar dollar AS. Namun, Kongres menolaknya. Kebuntuan terjadi karena kedua belah pihak tetap pada sikap masing-masing. Anggaran lantas tidak disetujui dan berdampak pada penghentian pembayaran bagi sekitar 800.000 pegawai federal. Penghentian operasional sejumlah instansi federal ini memakan waktu hingga 35 hari dan tercatat sebagai shutdown terlama sepanjang sejarah AS.
AFP/GETTY IMAGES/JOE RAEDLE
Para migran tiba di lokasi "Annunciation House" di El Paso, Texas, untuk menjalani perawatan setelah dibebaskan oleh pihak Bea Cukai dan Imigrasi Amerika Serikat, Senin (14/1/2019). Presiden Donald Trump mengajukan dana 5,7 miliar Dolar AS untuk membangun tembok tambahan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.
Dalam pembahasan anggaran berikutnya, beberapa hari lalu, pemerintah dan Kongres menyepakati untuk mengucurkan dana bagi pembangunan tembok perbatasan sebesar 1,38 miliar dollar AS. Dengan tercapainya kesepakatan ini, shutdown tidak terjadi lagi. Namun, seperti diberitakan harian ini, kemarin, jumlah itu jauh lebih kecil daripada yang diusulkan oleh Gedung Putih, 5,7 miliar dollar AS.
Pejabat Gedung Putih mengakui, Trump akan menandatangani draf rancangan anggaran yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Senat dan DPR. Namun, Trump dijadwalkan akan mengeluarkan perintah eksekutif (executive order) dan menyatakan kondisi darurat nasional. Dengan menerapkan wewenangnya sebagai pemimpin tertinggi eksekutif itu, Trump dapat mengambil sebagian dana dari pos anggaran lain untuk membiayai pembangunan tembok.
Pelaksana Tugas Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney mengatakan, ada sejumlah pos yang sebagian dananya dapat dialihkan. Salah satu di antaranya ialah sebagian dari dana bantuan 13 miliar dollar AS yang disetujui Kongres tahun lalu. Dana ini diperuntukkan bagi penanganan bencana di Puerto Riko dan sejumlah negara bagian AS. Pos lainnya dapat berasal dari proyek-proyek Angkatan Darat AS.
Namun, perintah eksekutif dan penetapan kondisi darurat nasional akibat ancaman migran ilegal dapat mengundang serangan dari pihak yang berseberangan. Demokrat bisa mempersoalkan keputusan tersebut. Belum lagi pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan Trump dimungkinkan untuk mengajukan tuntutan hukum. Dengan kata lain, usaha keras Trump membangun tembok perbatasan akan terus menghadapi ”perlawanan”.
