Demonstran pro-Brexit berunjuk rasa di luar Gedung Parlemen di Westminster, London, Selasa (8/1/2019). Saat ini, Perdana Menteri Theresa May menyerahkan arah proses Brexit kepada parlemen.
Sebulan menjelang tenggat Inggris harus keluar dari blok Uni Eropa pada 29 Maret 2019, parlemen menyetujui perpanjangan tenggat Brexit.
Ada sedikit kemajuan dari tarik-menarik antara Perdana Menteri Theresa May dan Majelis Rendah Inggris. May kini menyerahkan arah proses Brexit kepada parlemen.
Ia mengajukan tiga opsi kepada parlemen yang akan divoting pada 12 Maret mendatang, yaitu menerima kesepakatan Brexit yang sudah ”diperbaiki”, memilih Inggris keluar dari UE tanpa kesepakatan, atau meminta UE menangguhkan tenggat Brexit. Sampai dengan 12 Maret May akan berupaya untuk menegosiasikan kembali dengan Brussels isu-isu yang ditolak parlemen, khususnya terkait backstop perbatasan Irlandia Utara.
Jika pada 12 Maret parlemen menolak kesepakatan Brexit yang telah ”diperbaiki”, pada 13 Maret parlemen akan melakukan voting apakah Inggris akan keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan. Jika parlemen juga menolak Brexit tanpa kesepakatan, voting akan berlanjut dengan apakah parlemen setuju untuk menangguhkan tenggat Brexit.
Pada voting Rabu (27/2/2019) malam, mayoritas di parlemen (502 dari 650 suara) mendukung amendemen yang diusulkan anggota Konservatif, Yvette Cooper, yang isinya menyatakan, pemerintah harus membuat UU untuk memperpanjang tenggat Brexit jika kesepakatan Brexit ataupun opsi tanpa kesepakatan ditolak.
Di kesempatan yang sama, usulan alternatif yang diajukan Partai Buruh bahwa Inggris tetap masuk dalam pabean bersama Uni Eropa ditolak dengan suara 323-240. Amendemen yang diusulkan Partai Nasionalis Skotlandia bahwa pemerintah akan menghindari Brexit tanpa kesepakatan ”dalam situasi apa pun” juga ditolak dengan selisih tipis. Padahal, bulan lalu mayoritas anggota parlemen menginginkan opsi tanpa kesepakatan dihindari.
Artinya, perkembangan selama sebulan ke depan masih dinamis meski sudah hampir dipastikan Inggris akan meminta penangguhan tenggat Brexit. Penangguhan hanya bisa diberikan jika semua 27 anggota UE menyetujuinya. Persoalannya, langkah apa yang akan dilakukan Inggris seandainya permintaan penangguhan dipenuhi Brussels?
Sejumlah tokoh UE menyatakan permintaan penangguhan harus disertai dengan alasan kuat, misalnya perlu waktu untuk penyelenggaraan referendum atau pemilihan umum.
Pemimpin oposisi Jeremy Corbyn menyatakan, Partai Buruh kini mendukung referendum kedua karena menganggap rakyat Inggris memiliki hak untuk menentukan masa depan negara. Namun, May menolak tegas opsi ini.
Jika waktu penangguhan selama tiga bulan akan digunakan May untuk membujuk Brussels mengubah kesepakatannya, tampaknya juga akan sia-sia karena sejak kesepakatan ditandatangani November lalu Brussels bergeming dengan menyatakan bahwa kesepakatan Brexit tak bisa diutak-atik lagi.
