Legalkan Saja Pungli PTSL
Ekspektasi saya bahwa kemarakan pemberitaan pungutan liar terkait Pendaftaran Tanah Sistematika Lengkap (PTSL) atau sertifikat tanah gratis akan dilindas habis oleh aparatur negara ternyata angan-angan belaka.
Buktinya, status laporan saya di situs saberpungli.id dengan nomor laporan 2019/02/18/22/87877769 selama hampir dua minggu tidak berubah dari laporan masuk. Padahal, pada 21 Februari 2019 saya sudah mengirim surel beserta bukti-buktinya ke lapor@saberpungli.id maupun ke WA 081295000112, statusnya sudah dibaca, tetapi tanpa respons. Terakhir saya coba menelepon call centre 082112131323. Rupanya yang saya dengar di telepon: ”nomor yang anda tuju tidak dapat dihubungi”.
Percuma saja gembar-gembor pemberantasan pungli apabila warga yang mau melapor tidak direspons. Padahal, korban pungli PTSL ini, saya yakin, jumlahnya banyak, terutama di DKI Jakarta. Dalam kasus saya, oknum RW pun berani membuat kuitansi dan menahan surat-surat tanah saya yang mau saya tarik sebab sertifikat tak kunjung selesai.
Pada hemat saya, pungli PTSL itu wajib dan perlu, bahkan legalkan saja, supaya rakyat tahu harus membayar berapa dan kepada siapa.
Arie Fernando
Kalibata City, Jakarta Selatan
Tol Layang Cikampek
Tol layang Cikampek ditargetkan dapat digunakan saat mudik Lebaran, awal Juni 2019. Hingga awal Maret 2019, target ini terkesan sulit dicapai. Terlihat masih banyak sekali tiang berdiri kokoh dan belum terpasang girder yang melintang di atasnya. Apa mungkin proyek ini rampung dalam waktu kurang tiga bulan lagi?
Sungguh sayang jika masa selesai pembangunan Tol Layang Cikampek mundur. Terasa Transjawa jadi mubazir. Bayangkan, saat gairah masyarakat begitu tinggi memanfaatkan Transjawa untuk mudik dengan harapan lancar hingga ke kampung halaman, yang dihadapinya malah kemacetan berat menghadang ketika baru meninggalkan Jakarta.
Penyelesaian Tol Layang Cikampek juga akan menggairahkan kembali perjalanan ke arah Bandung; sudah lebih dari setahun mereka yang bepergian ke Bandung menderita karena macet yang luar biasa.
Mohon Presiden Jokowi menyempatkan waktu meninjau pengerjaan proyek Tol Layang Cikampek.
Yan Lesmana
Jl Delima III, Duren Sawit,
Jakarta Timur
Babi Kuning
Dalam rubrik Kata Kota Agus Hermawan, ”Babi Kuning”, di Kompas (3/3/2019) tersua ”babi kuning” merupakan akronim dari Batak, Bima, dan Kuningan, yakni kelompok mafia jabatan berdasarkan etnisitas yang sangat kontrareformasi. Atau, memang sisa kontraproduktif Orde Baru yang bersembunyi di balik birokrasi Pemprov DKI?
Untung ada Basuki Tjahaja Purnama yang jeli memberantasnya. Sebaiknya di mana pun sukuisme yang kontra-Pancasila harus segera dihapus para kepala daerah.
Suyadi Prawiro S
Selakopi, Pasir Mulya, Bogor
Kecewa Berasuransi
Saya Antonius Sujata, pensiunan pegawai negeri/Ketua Ombudsman RI, amat kecewa terhadap pelayanan Asuransi Bumiputera. Saya pemegang polis nomor 2002349452 dengan uang pertanggungan Rp 78 juta dan jatuh tempo pada 1 Agustus 2018. Juga pemegang polis nomor 2004493747 dengan pertanggungan Rp 28 juta dan jatuh tempo pada 1 Desember 2018. Sampai saya menulis surat ini, Asuransi Bumiputera tak membayar uang pertanggungan yang meliputi Rp 98 juta meski staf customer care membuat pernyataan bahwa Bumiputera akan membayar pada 20 Januari 2019. Saya sudah mondar-mandir meminta realisasi agar Bumiputera segera melaksanakan kewajibannya.
Antonius Sujata
Jl Gempol, Bambu Apus,
Cipayung, Jakarta Timur
