Indonesia dan Indo-Pasifik

Pada 20 Maret 2019, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan pertemuan High Level Dialogue on Indopacific Cooperation (Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Indo-Pasifik) di Jakarta.

Pertemuan tersebut selain dihadiri oleh negara-negara ASEAN juga diikuti oleh sejumlah negara besar yang dalam beberapa tahun terakhir ini telah aktif meluncurkan strategi-strategi politik, ekonomi, dan pertahanan yang mencakup kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik atau Indo-Pasifik. Indonesia termasuk salah satu negara yang juga aktif mengembangkan strategi untuk kerja sama Indo-Pasifik. Mengapa?

Kemajuan ekonomi dan pertimbangan strategis lainnya juga mendorong negara-negara kawasan untuk memodernisasi dan meningkatkan kapasitas militernya. Perkembangan tersebut perlahan, tetapi pasti telah mengubah peta kekuatan di kawasan, yang beberapa dekade pasca-Perang Dunia II didominasi oleh Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Jepang. Perubahan-perubahan strategis tersebut membawa peluang dan tantangan. Peluang untuk terus meningkatkan kemajuan sosial-ekonomi negara-negara kawasan dan tantangan untuk mengatasi kecurigaan dan ketidakpercayaan, dan mempertahankan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Menyikapi perkembangan strategis tersebut, sejumlah kekuatan kawasan telah mengajukan berbagai strategi yang bertolak pada kepentingan nasional masing-masing. Strategi Indo-Pasific dan AS, misalnya, kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) China, dan strategi kawasan yang diluncurkan Jepang, Australia, India dan Korea Selatan. Situasi ini menciptakan peluang-peluang baru karena berbagai strategi tersebut umumnya didukung oleh pendanaan dan sumber daya lain yang ditujukan untuk pengembangan kawasan. Di sisi lain, jika tidak dikelola dan dikomunikasikan dengan baik, berbagai strategi tersebut akan mempertajam rivalitas/persaingan strategis di antara kekuatan-kekuatan di kawasan.

Titik sentral

Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Indo-Pasifik yang telah mengalami peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan yang cukup signifikan. Indonesia berkepentingan untuk mempertahankan kondisi Indo-Pasifik yang tetap kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa membiarkan situasi politik, ekonomi, dan keamanan kawasan ditentukan semata-mata oleh negara-negara lain. Sebaliknya, Indonesia harus terus aktif ikut serta menentukan arah perkembangan strategis kawasan Indo-Pasifik.

Perspektif Indo-Pasifik secara otomatis menempatkan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara sebagai titik sentral yang menghubungkan kawasan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi strategis tersebut menyebabkan berbagai strategi Indo-Pasifik yang dikembangkan negara-negara lain secara langsung atau tidak langsung pasti akan berdampak pada kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia dan ASEAN perlu mengembangkan strategi Indo-Pasifik yang bertolak dari kepentingan-kepentingan strategis negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai negara berkembang, Indonesia belum bisa semata mengandalkan kekuatan materialnya (ekonomi dan militer) untuk memengaruhi dan membentuk kondisi kawasan yang kondusif dari sisi kepentingan nasional. Oleh karena itu, kebijakan kawasan ditekankan pada pengembangan tatanan, mekanisme, institusi kerja sama kawasan yang memungkinkan semua negara baik besar, menengah dan kecil mengelola kepentingan bersama.

Suatu mekanisme kerja sama kawasan yang memungkinkan negara-negara untuk mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan dan membahas serta mengelola potensi konflik, ketidakpercayaan, kecurigaan, dan berbagai bentuk ancaman lainnya. Suatu tatanan kerja sama kawasan di mana gagasan, pemikiran, dan inisiatif strategis memiliki pengaruh yang tidak kalah besarnya dengan kekuatan material.

Kebijakan kawasan Indonesia pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ketahanan nasional, yaitu membangun ketahanan kawasan. Oleh karena itu, kerja sama ASEAN merupakan salah satu sokoguru/pilar kebijakan politik luar negeri RI.

Stabilitas kawasan Asia Tenggara di mana Indonesia berada akan selalu menjadi prioritas Indonesia. Komunitas ASEAN yang bertumpu pada tiga pilar kerja sama politik-keamanan, ekonomi, dan sosial- budaya merupakan perwujudan upaya Indonesia serta negara-negara ASEAN lainnya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang resiliens, damai, stabil, dan sejahtera.

Namun, sebagai kawasan yang terbuka, stabilitas kawasan Asia Tenggara tidak semata-mata bergantung pada negara-negara Asia Tenggara. Banyak negara luar kawasan yang memiliki kepentingan dan juga kemampuan untuk memengaruhi situasi serta kondisi di Asia Tenggara. Karena itu, ASEAN juga mengembangkan kerja sama dengan sejumlah negara luar kawasan Asia Tenggara, melalui forum, seperti ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, dan ARF.

Pada intinya, kerja sama ASEAN dengan negara-negara mitra adalah untuk memastikan agar kekuatan-kekuatan luar kawasan Asia Tenggara tersebut menghormati dan mendukung upaya ASEAN menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera. Itu sebabnya untuk menjadi negara Mitra Wicara ASEAN dan anggota EAS, salah satu persyaratan pokok adalah menjadi pihak pada Treaty of Amity and Cooperation.

Indonesia juga sepenuhnya menyadari bahwa stabilitas kawasan Asia Tenggara sangat bergantung pada situasi dan kondisi di kawasan yang lebih luas yang mengelilingi kawasan Asia Tenggara, yaitu kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, tidak cukup bagi ASEAN untuk memengaruhi perilaku negara-negara mitra terhadap kawasan Asia Tenggara, tetapi juga diperlukan upaya untuk dapat memengaruhi perilaku antara negara-negara mitra secara umum terutama mereka yang juga merupakan kekuatan kawasan dan global agar kondusif bagi kawasan Asia Tenggara, bagi kawasan Indo-Pasifik ataupun bagi kepentingan global.

Upaya ke arah ini sudah dirintis saat Indonesia menjadi ketua ASEAN dan EAS pada tahun 2011 di mana pada pertemuan EAS di Bali disepakati Declaration of EAS on the Principles for Mutually Beneficial Relations yang memuat prinsip-prinsip panduan hubungan antarnegara EAS. Gagasan Indo-Pacific Treaty

yang dilontarkan Menteri Luar Negeri RI periode 2009-2014, Marty Natalegawa, juga merupakan upaya untuk memengaruhi tata perilaku di antara negara-negara anggota EAS.

Konsep Indo-Pasifik yang diajukan Indonesia pada intinya juga merupakan upaya memengaruhi tata perilaku negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Suatu upaya untuk membangun kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, sejahtera, dan kondusif bagi kepentingan nasional Indonesia khususnya dan bagi kawasan Asia Tenggara melalui kerja sama ASEAN.

Visi kawasan Indo-Pasifik

Konsep Indonesia memuat visi yang jelas mengenai kawasan Indo-Pasifik, yaitu sebagai suatu kawasan kerja sama bukan rivalitas, sebagai kawasan untuk pembangunan dan kemakmuran bersama, menekankan perspektif maritim dalam kerja sama kawasan, serta memandang kawasan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia sebagai satu kawasan Indo-Pasifik yang terintegrasi dan terinterkoneksi.

Konsep Indonesia tersebut juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang selama ini mendasari berbagai mekanisme kerja sama kawasan, antara lain seperti prinsip keterbukaan (open regionalism), transparansi (dalam tata perilaku), inklusif (melibatkan pemangku-pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan bersama), penghormatan atas hukum-hukum internasional, pengakuan kedaulatan negara, dan sentralitas ASEAN.

Konsep Indo-Pasifik Indonesia memberikan prioritas pada penguatan tatanan, mekanisme dan institusi kerja sama kawasan. Dalam hal ini, Indonesia tidak bermaksud membentuk mekanisme atau organisasi kawasan yang baru. Sebagaimana disampaikan Menlu RI dalam artikel di Jakarta Post (20/3/2019), Indonesia di satu sisi ingin memperkuat mekanisme kerja sama kawasan yang sudah dikembangkan ASEAN dengan negara-negara mitranya, seperti forum EAS, ARF, dan ADMM Plus.

Di sisi lain, Indonesia juga ingin mendorong kerja sama antara ASEAN led mechanisms tersebut dengan negara dan organisasi lain di kawasan Indo-Pasifik untuk menangani isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Mekanisme kawasan yang dikembangkan ASEAN, khususnya EAS, harus menjadi motor penggerak utama kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, di mana ASEAN dan negara-negara utama di kawasan Indo-Pasifik adalah anggota EAS.

Namun, tentu saja keanggotaan EAS tidak mencakup seluruh kawasan Indo-Pasifik sehingga perlu didorong kerja sama yang dimotori EAS dan terbuka melibatkan pemangku kepentingan lain untuk menangani isu-isu tertentu yang menjadi kepentingan bersama di kawasan Indo-Pasifik (prinsip inklusif).

Konsep kerja sama Indo-Pasifik yang dikembangkan Indonesia juga tidak dimaksudkan untuk menyaingi berbagai strategi Indo-Pasifik yang dikembangkan kekuatan-kekuatan lain. Kawasan Indo-Pasifik cukup luas untuk

dapat mengakomodasi berbagai strategi kerja sama kawasan.

Konsep Indonesia yang menekankan pada penguatan dan pengembangan tatanan, mekanisme dan institusi kerja sama kawasan, yang berpusat pada ASEAN, justru akan membantu meredam peningkatan persaingan strategis di kawasan Indo-Pasifik.

Yang perlu menjadi perhatian Indonesia dan ASEAN adalah agar berbagai strategi Indo-Pasifik yang dikembangkan oleh negara-negara di kawasan harus dapat berkontribusi bagi pengembangan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera, dan tidak sebaliknya. Indonesia dan ASEAN sebagai penggerak utama berbagai institusi kerja sama kawasan memiliki peran penting untuk memastikan terwujudnya hal tersebut.

Dalam konperensi pers seusai High Level Dialogue, Menlu RI menyampaikan adanya banyak kesamaan pandangan di antara negara-negara peserta mengenai tujuan dan prinsip-prinsip kerja sama Indo-Pasifik. Hal ini merupakan titik tolak yang positif dalam membangun sinergi kerja sama dan menghindari rivalitas strategis di Indo-Pasifik.

Pertemuan HLD juga menunjukkan pentingnya peranan forum/mekanisme/institusi kawasan di mana negara-negara dapat melakukan dialog untuk membangun saling pengertian yang lebih baik dan berupaya menjembatani perbedaan-perbedaan. Strategi Indo-Pasifik yang menekankan pentingnya peran institusi dan mekanisme kerja sama kawasan merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, sejahtera.

RM Michael Tene Pemerhati dan Praktisi Hubungan Internasional