Pemilu dan Harapan Rakyat

Besok rakyat Indonesia akan melaksanakan hajatan besar, yaitu memberikan suara dalam pemilihan umum yang skalanya besar dan kompleks.

Berskala besar karena melibatkan lebih dari 192 juta pemilih dan kompleks karena memilih presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota DPR dari pusat sampai tingkat kabupaten/kota secara sekaligus. Karena skalanya yang besar dan tingkat kompleksitasnya tinggi, persiapan logistik menjadi sangat penting. Di dalam logistik itu termasuk kotak suara, kertas suara, beragam formulir, dan tinta.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas dan relawan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang mendistribusikan logistik Pemilu 2019 ke kecamatan/kelurahan dari gudang penyimpanan di Kawasan PRPP, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (15/4/2019). KPU menjamin seluruh logistik akan tiba TPS paling lambat sehari sebelumnya dengan dibantu perangkat kecamatan dan kelurahan.

Hingga kemarin distribusi logistik berjalan relatif lancar. Pengiriman juga dilakukan hingga ke daerah yang tahun lalu terkena bencana, seperti Palu di Sulawesi Tengah, Lombok Utara, serta Lampung Selatan dan Banten. Masyarakat sejauh ini juga bergairah mengikuti pemilu.

Di tengah upaya menyelenggarakan pemilihan umum yang termasuk terbesar di dunia ini, memastikan terlaksananya pemilu yang memenuhi asas jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) haruslah menjadi pegangan penyelenggara. Kredibilitas pemilu menentukan kelanjutan kehidupan demokrasi yang menjadi pilihan kita bersama dan juga untuk kredibilitas penyelenggara pemerintahan yang akan terpilih melalui pemilu besok.

Secara umum pemilihan di luar negeri berlangsung baik meski ada beberapa masalah dalam pemungutan suara. Pemilu di luar negeri diselenggarakan lebih dulu karena menyangkut, antara lain, pengiriman surat suara kembali ke Tanah Air untuk penghitungan suara. Jumlah pemilih di luar negeri ada lebih dari 2 juta orang.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) membantu memindahkan logistik Pemilu 2019 ke ruang penyimpanan di Kantor Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta, Senin (15/4/2019). Logistik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif Pemilu 2019 mulai dikirimkan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke tingkat kelurahan di wilayah Jakarta.

Beberapa masalah itu, antara lain, surat suara yang sudah tercoblos di Selangor, Malaysia. Kita mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum karena dengan cepat mengambil keputusan tidak menghitung surat suara yang tercoblos dan pemilu di Malaysia tetap dilaksanakan pada Minggu (14/4/2019). KPU juga berjanji akan terus menyelidiki kasus tersebut.

Di Sydney, Australia, ratusan calon pemilih tidak dapat memberikan suara, Sabtu (13/4). Banyak calon pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan mereka baru dapat mencoblos setelah pemilih yang terdaftar dalam DPT memberikan suara. Waktu yang tersedia hanya satu jam, membuat banyak calon pemilih belum sempat mencoblos saat TPS yang berada di gedung sewaan ditutup.

Pemerintah telah memberikan mandat kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu disertai anggaran yang besar. KPU telah bekerja keras sejak perencanaan hingga pelaksanaan menuju pemungutan suara. Penyediaan logistik hanyalah satu bagian dari penyelenggaraan pemilu. Pekerjaan berikut yang tidak kalah penting adalah memastikan proses setelah pencoblosan hingga saat penetapan pemenang dalam pemilu berjalan transparan, kredibel, dan akuntabel.

Rakyat berharap pemilu besok terselenggara dengan damai serta berlangsung secara jurdil dan luber. Menjadi tugas penyelenggara pemilu memastikan harapan itu terpenuhi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Logistik pemilu yang masih terselamatkan dari genangan air dan lumpur di gudang penyimpanan logistik pemilu di GOR PGRI, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Senin (15/4/2019). Air dan lumpur masuk ke gudang karena tembok gedung jebol setelah hujan deras mengguyur kawasan ini pada Minggu (14/4/2019) malam. Saat ini sedang diinvetaris kotak suara dan logistik lain yang rusak untuk dimintakan ganti ke KPUD.