Sudah 90 hari lebih berlalu sejak Indonesia memulai keanggotaannya sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Selama 90 hari pula Indonesia turut memberikan ”cita rasa” dalam perhelatan diplomasi di badan keamanan dunia tersebut. Dalam tempo dua hari keanggotaannya, Indonesia memprakarsai pernyataan pers terkait situasi serangan teroris di utara Provinsi Sar-e-Pul dan Provinsi Balkh, Afghanistan. Ini merupakan produk pertama DK PBB pada 2019 dan Indonesia penggagasnya. Selain resolusi dan Presidential Statement (PRST), Pernyataan Pers adalah produk utama DK PBB yang mencerminkan posisi DK terhadap situasi yang dinilai mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Dalam hal kepemimpinan, rekam jejak Indonesia menanggulangi terorisme menjadikan Indonesia dipercaya memimpin Komite Sanksi Al Qaeda dan ISIL (Komite 1267). Komite ini memiliki mandat melaksanakan dan mengawasi penerapan sanksi DK terhadap pelaku atau individu yang membantu aksi teror Al Qaeda dan ISIL.
Indonesia melalui Wakil Tetap RI juga dipercaya memimpin Komite Non-Proliferasi dan Senjata Pemusnah Massal (Komite 1540) dan Komite Sanksi Taliban (Komite 1988). Kepercayaan yang masif mengingat anggota lainnya hanya dipercaya memimpin satu atau dua badan subsider DK PBB yang ada. Indonesia juga memprakarsai Pernyataan Pers serangan teroris di Provinsi Sistan-Baluchestan (Iran), di Sulu (Filipina) dan Christchurch (Selandia Baru). Penyusunan Pernyataan Pers dalam waktu sehari bukanlah hal mudah. Setiap kata ataupun kalimat harus disetujui oleh semua anggota.
Indonesia juga dipercaya sebagai co-penholder bersama Jerman untuk isu Afghanistan. Kepemimpinan kolektif Indonesia dan Jerman berhasil mendorong diadopsinya secara konsensus Resolusi DK PBB 2460 mengenai perpanjangan mandat United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) pada 22 Maret yang lalu. UNAMA berperan penting dalam mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan dalam mendukung rekonsiliasi politik Afghanistan. Terlebih, peran aktif Indonesia menegaskan kesinambungan antara diplomasi bilateral dan multilateral yang Pemerintah RI lakukan guna perdamaian Afghanistan.
Indonesia turut pula memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan di Rakhine State. Sebagai anggota ASEAN dan OKI, Indonesia menjadi mitra utama DK PBB dalam menjembatani kerja sama guna mencari solusi berkelanjutan di Myanmar.
Terkait Timur Tengah, Indonesia bekerja sama dengan Kuwait untuk terus mendorong penyelesaian isu Palestina di DK PBB dan pada berbagai badan PBB lainnya, baik dari segi politik, keamanan, maupun kemanusiaan. Indonesia juga berkontribusi dalam mendorong penyelesaian konflik di Yaman dan Suriah. Konsisten dengan sikap Menlu RI Retno Marsudi, pesan khusus yang Indonesia selalu tegaskan dalam Dewan adalah mengedepankan pentingnya keselamatan penduduk sipil dan perhatian atas aspek kemanusiaan.
Fokus Indonesia
Fokus Indonesia tidak terbatas untuk kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Ketika Dewan membahas krisis Venezuela, Indonesia menunjukkan bahwa sebagai Anggota Tidak Tetap Indonesia dapat mengambil posisi yang independen dan berprinsip, serta tidak terbawa arus perselisihan kekuatan dunia. Indonesia tidak terseret pada berbagai poros yang ada, tetapi justru mendesak PBB untuk bersatu, menghentikan retorika, serta mencari solusi konkret. Dewan yang tak dapat mengambil sikap karena beda persepsi akan akar masalah, akhirnya gagal secara kolektif karena mengesampingkan krisis kemanusiaan rakyat Venezuela. Tak sedikit warga sipil Venezuela, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan wartawan New York memuji sikap bernas Indonesia itu.
Terkait pemeliharaan perdamaian, Indonesia adalah salah satu penyumbang pasukan perdamaian terbesar. Retorika saja tak cukup. Keberadaan pasukan Indonesia di Timur Tengah ataupun Afrika menunjukkan kontribusi konkret Indonesia. Indonesia baru saja mengirimkan tambahan 850 personel pasukan perdamaian ke Misi PBB di Republik Demokratik Kongo, kontingen Polisi Wanita ke Haiti, dan Wakil Tetap RI aktif dalam kunjungan DK PBB ke Guinea Bissau, Pantai Gading, Mali, dan Burkina Faso.
Diplomasi Indonesia yang menjembatani pihak bertikai guna mencapai konsensus dalam Dewan turut meningkatkan kepercayaan kepada Indonesia. Kepercayaan yang jadi modal penting bagi pasukan yang bertugas di wilayah konflik. Baik host country maupun kelompok bersenjata menghargai pendekatan community engagement oleh pasukan Indonesia. Terbukti, 26 Maret lalu, kelompok bersenjata Kongo memilih menyerahkan senjatanya kepada pasukan perdamaian Indonesia.
Pada tataran multilateral, Indonesia juga terus aktif dalam penyusunan norma global di bidang pemeliharaan perdamaian dengan ikut serta pada platform A4P (action for peacekeeping), menyelenggarakan financing for peacekeeping, semuanya guna mendorong penguatan kapasitas peacekeepers, dan mendorong pendekatan peacekeeping menjadi peacebuilding. Sebagaimana Menlu Ali Alatas pernah sampaikan, merajut perdamaian dan keamanan internasional adalah bagian dari mendukung pembangunan nasional guna memenuhi amanat Konstitusi. Itikad dan ikhtiar Indonesia yang perlu ditunjang oleh partisipasi bebas-aktif Indonesia dalam gegap gempita percaturan politik internasional.
Masih banyak yang akan Indonesia lakukan dalam sisa keanggotaannya di DK PBB. Pada 90 hari pertama, Indonesia telah menunjukkan sikap aktif dan tak tinggal diam dalam membantu menjaga perdamaian dan keamanan dunia, bermodalkan pengalaman diplomasi dan kepercayaan dunia yang telah dipupuk semenjak Kemerdekaan RI.
Dian Triansyah Djani Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York
