”Tragedi” Kematian Petugas Pemilu

Hingga akhir April 2019, tercatat ada 318 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal. Jumlah yang sakit mencapai 2.232 orang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengonfirmasi jumlah tersebut. Kementerian Keuangan pun mengalokasikan santunan dalam empat jenis santunan: meninggal, cacat permanen, luka berat, dan luka sedang.

Benarkah ini ”tragedi” pemilu Indonesia?

Cukup sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Secara ilmiah, penyebutan sekaligus pengusungan narasi bahwa petugas KPPS yang meninggal sebagai ”korban pemilu” ini masih dapat diperdebatkan.

Untuk menjawab persoalan itu, dibutuhkan kajian ilmiah dengan metodologi yang tepat dan data yang akurat. Menyimpulkannya dengan hanya merujuk pada angka kematian dan kesakitan adalah sebuah ketergesaan. Imatur.

Isu ini kemudian dijadikan bahan bakar politik untuk menyerang atau bertahan. Petugas pemilu diletakkan dalam narasi kepahlawanan untuk menegaskan betapa ”berdarah”-nya pemilu yang telah dilaksanakan sembari menafikan faktor lain yang berpotensi besar untuk menurunkan kualitas pemilu itu sendiri.

Di sisi lain, angka kematian ini dijadikan bahan kritik betapa buruknya pelaksanaan pemilu. Sebagian, bahkan, menuduh pemilu serentak menjadi penyebab utama sehingga pengusulnya perlu dipidanakan. Ada pula yang menyuarakan perlunya otopsi dan penyelidikan terhadap kematian massal ini.

Pelajaran

Namun, apakah kajian ilmiah yang mendalam perlu dilakukan untuk mendefinisikan ulang ”korban” atau ”tragedi” pemilu? Kajian akademik tentu diperlukan untuk memberikan batasan yang tegas dan mereduksi kemungkinan pengambilan kesimpulan yang imatur dan politis pada masa depan. Akan tetapi, yang lebih penting dari itu adalah mengambil pelajaran dari pelaksanaan pemilu yang memang sejak awal terindikasi tidak sehat.

Ada banyak faktor teknis di lapangan yang dapat memicu perburukan kesehatan dan harus dievaluasi secara mendalam. Dalam kacamata awam, faktor tersebut sudah dapat dideteksi tanpa kajian ilmiah yang rumit.

Jika peraturan buruh saat ini memberikan batasan waktu kerja maksimal delapan jam, begitu pulalah seharusnya pola kerja KPPS. Perlu ada sif kerja. Memforsir tenaga KPPS melebihi kelaziman adalah kezaliman. Jika terbukti dibiarkan tanpa langkah pencegahan apa pun sebelumnya, inilah kezaliman yang terstruktur.

Implikasinya adalah kebutuhan petugas KPPS yang lebih banyak. Untuk meningkatkannya, intensi dan ketertarikan masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan sukarela ini harus dipacu. Jika angka partisipasi pemilih telah menyentuh angka 81 persen (Litbang Kompas), angka partisipasi kontribusi sukarela pun juga harus ditingkatkan.

Memperbaiki sistem

Inilah tugas bersama pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk membuat pesta demokrasi menggairahkan. Pemerintah, lewat KPU, juga perlu menyusun langkah perbaikan dalam beberapa tahun ke depan untuk melindungi keselamatan petugas KPPS. Tanpa itu, peningkatan ketertarikan untuk kontribusi sukarela menjadi muskil.

Kedua, batasi siapa yang pantas (eligible) sebagai petugas. Bukan hanya batas usia minimal, melainkan juga batas usia maksimal sehingga risiko negatif terhadap kesehatan dapat direduksi. Sekitar 33 persen responden survei Kompas menyebutkan bahwa penghitungan surat suara yang banyak telah memakan waktu dan melelahkan petugas, serta menjadi ganjalan utama pemilu. Ini bentuk tekanan yang pertama.

Tidak hanya dari situ. Tekanan itu datang dari mana-mana. Pemilih yang menumpuk, bahkan kadang disertai teriakan, protes, dan menggebrak meja adalah stressor tersendiri. Saksi dan petugas partai yang menajamkan pengawasan adalah tekanan lain. Juga dari kerumunan media sosial yang tiap hari menggebuk mereka dengan isu ketidakwajaran proses dan ketidakpercayaan. Meski lebih kecil angka 13 persen pemilih yang tidak percaya pada hasil pemilu menunjukkan bahwa tekanan itu dirawat selama berhari-hari atau berminggu-minggu lewat suara media massa dan media sosial.

Semua pihak ingin menang. Tapi, di luar kemenangan itu, apakah benar kita tengah berusaha memperbaiki demokrasi dan beranjak dari peristiwa yang kita sebut tragedi pemilu ini? Di titik ini, kita sulit untuk menerkanya. Seperti sulit pula bagi kita untuk menerjemahkan secara ilmiah apa yang kita sebut sebagai ”tragedi” kematian massal ini.

Tragedi sungguhan itu adalah jika kita memutuskan untuk abai terhadap akar masalah dan keluar dari konteks untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu pada masa depan. Tragedi sebenarnya itu adalah jika kita merawat ketegangan itu berlarut-larut dan membiarkan bangsa ini tersesat untuk menemukan jalan kemenangannya. Tragedi sesungguhnya adalah kehilangan empati terhadap siapa pun yang meninggal, bagaimanapun ia disebut: pahlawan atau korban.

Karena dengan begitu, boleh jadi kita termasuk penabur benih risiko kematian untuk mereka tanpa harus menunjuk hidung siapa pun.

Ahmad Fuady Pemerhati Politik Kesehatan