Indonesia dan Dewan Keamanan PBB

Bagaimana kita memaknai duduknya Indonesia di DK PBB? Kontribusi apa yang dapat dilakukan Indonesia selama duduk di DK PBB? Hampir semua negara di dunia memiliki keinginan untuk duduk dalam DK PBB. Di antara 15 negara anggota, 5 kursi diduduki anggota tetap (Permanent5 atau P5), dan 10 kursi diperebutkan (Elected10 atau E-10) dari negara anggota PBB lainnya.

Dari gambaran singkat ini, sudah terbayang beratnya perjuangan untuk dapat memenangi kontestasi ini. Perjuangan ini menjadi semakin berat jika jumlah kandidat melebihi jumlah kursi yang tersedia dari satu kawasan tertentu. Hal ini terjadi pada masa pencalonan Indonesia. Dari Asia/Pacific Group (APG) terdapat dua calon, yaitu Maladewa dan Indonesia. Persaingan dengan Maladewa bukan merupakan persaingan yang ringan. Sebagai negara kepulauan kecil, Maladewa dapat saja mendapatkan simpati dari negara-negara kepulauan kecil yang jumlahnya lebih dari separuh negara anggota PBB.

Satu hal yang membuat Indonesia cukup percaya diri adalah rekam jejak diplomasi Indonesia. Politik luar negeri Indonesia dijalankan secara konsisten dengan menghormati prinsip-prinsip internasional.

Politik luar negeri Indonesia terus berusaha menjadi jembatan bagi banyak perbedaan serta berusaha memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah dunia. Di situlah prinsip politik luar negeri yang bebas aktif sangat terasa manfaatnya bagi Indonesia. Rekam jejak diplomasi Indonesia inilah yang akhirnya membawa Indonesia memenangi kontestasi ini. Sebanyak 144 dari 190 suara negara anggota PBB diberikan untuk Indonesia.

Prioritas Indonesia di DK PBB

Kemenangan Indonesia tentunya disambut dengan sukacita. Namun, kemenangan ini melahirkan tanggung jawab yang harus ditunaikan sebaik mungkin.

Tanggung jawab sebagai anggota DK PBB pada saat dunia dipenuhi ketidakpastian tidaklah mudah. Situasi semakin tidak mudah karena adanya upaya beberapa negara untuk memudarkan multilateralisme. Jika multilateralisme memudar dan digantikan dengan unilateralisme, sudah pasti kekuatan besar akan mendominasi kekuatan kecil.

Selama dua tahun di DK PBB, Indonesia memiliki 4+1 prioritas. Pertama, terciptanya ekosistem perdamaian dunia yang lebih baik. Dalam konteks ini, Indonesia memberikan perhatian terhadap peran para penjaga perdamaian (peace keepers), termasuk bagaimana meningkatkan peran para peace keepers perempuan. Perempuan dan anak-anak merupakan korban terbanyak di setiap konflik dan perang. Indonesia menginginkan agar perempuan menjadi bagian dari upaya menciptakan perdamaian. Perempuan harus diberdayakan agar dapat menjadi agen perdamaian.

Dalam konteks ini, Indonesia secara terus-menerus akan menambah jumlah perempuan dalam tim Peace Keeping Operations (PKO) PBB asal Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia juga telah menjadi tuan rumah pelatihan para diplomat perempuan kawasan Asia Tenggara untuk perdamaian dan keamanan (women, peace, and security).

Kedua, terciptanya sinergi antara organisasi kawasan dan PBB. Dalam konteks ini, diperlukan organisasi yang kuat, yang memiliki kapasitas untuk menangani masalah kawasan dengan baik. Sinergi sangat bermanfaat agar satu masalah di kawasan tidak dibiarkan begitu saja dan mengganggu stabilitas serta perdamaian kawasan dan dunia. Untuk Asia Tenggara, sinergi ASEAN dan PBB perlu terus diperkuat.

Ketiga, meningkatkan kerja sama dalam memerangi kejahatan lintas batas, termasuk terorisme. Peristiwa Christchurch dan Sri Lanka mengingatkan kita mengenai masih nyatanya ancaman terorisme, termasuk yang dipicu oleh xenofobia. Kerja sama internasional untuk memerangi terorisme harus diperkuat, termasuk memerangi akar masalahnya. Perhatian juga perlu diberikan mengenai pengaturan media sosial sebagai media penyebar hoaks, radikalisme, dan terorisme.

Keempat, penguatan sinergi dalam rangka pemenuhan Agenda Pembangunan 2030 atau sering disebut Sustainable Development Goals 2030 (SDGs 2030). Pemenuhan SDGs sangat penting artinya bagi hajat hidup bangsa di seluruh dunia. Target-target SDGs dapat tidak tercapai jika multilateralisme terus digerus dan kerja sama internasional tidak digerakkan.

Sudah pasti negara-negara miskin (least developed countries/LDCs) tidak akan memiliki kapasitas untuk mencapai target SDGs jika kerja sama internasional tidak diperkuat. Jika target SDGs tidak tercapai, bukan tidak mungkin perdamaian dan stabilitas dunia akan terganggu.

Palestina

Itulah empat prioritas keanggotaan Indonesia di DK PBB. Di samping empat prioritas itu, terdapat satu isu lagi yang selalu dekat dengan diplomasi Indonesia yang menjadi prioritas, yaitu isu Palestina. Menjelang masuk bulan suci Ramadhan, korban jiwa kembali bertumbangan di Gaza, termasuk korban ibu hamil dan anak balita.

Apa yang terjadi di Gaza merupakan satu simtom dari sebuah penyakit besar (akar masalah), yaitu masalah pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina. Perdamaian di Timur Tengah tidak akan terwujud selama konflik Palestina-Israel tidak diselesaikan secara adil dengan menggunakan parameter yang telah disepakati dunia internasional sebelumnya.

Adil dengan parameter yang telah disepakati dunia internasional menjadi kata kunci dari penyelesaian konflik Palestina-Israel. Parameter-parameter tersebut telah diperjelas melalui berbagai Resolusi DK PBB, yang berarti menjadi kewajiban semua pihak untuk menghormati dan menindaklanjutinya, di antaranya mengenai status Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Semua orang tahu perjuangan Palestina masih panjang dan terjal, tetapi jangan pernah menyerah. Indonesia akan memaknai keanggotaannya di DK PBB untuk meningkatkan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina. Di samping dukungan politik, Indonesia terus akan memberikan dukungan dalam bentuk lain bagi Palestina, mulai dari bantuan untuk para pengungsi Palestina, pengembangan kapasitas bagi kaum perempuan di kamp- kamp pengungsi, sampai pemberdayaan ekonomi.

Dalam tahun ini, Indonesia telah memberikan bea masuk nol persen (zero tariff) bagi beberapa produk ekspor Palestina yang masuk pasar Indonesia. Bantuan kerja sama pembangunan Indonesia juga diprioritaskan untuk Palestina.

Selain Gaza, di mana rumah sakit Indonesia berdiri sebagai hasil dukungan masyarakat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dengan dukungan penuh Pemerintah Indonesia, telah merencanakan pembangunan rumah sakit di Hebron.

Semua kekuatan harus dihimpun untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Satu harapan yang selalu disampaikan Indonesia kepada Palestina, yaitu persatuan Palestina. Tanpa persatuan, semakin sulit perjuangan Palestina membuahkan hasil.

Keketuaan Indonesia

Bulan Mei merupakan bulan khusus bagi Indonesia mengingat Indonesia memegang presidensi DK PBB selama satu bulan penuh. Dengan mengambil tema ”Investing in Peace” atau menabur benih perdamaian, Indonesia akan terus bekerja keras menciptakan ekosistem dunia yang lebih baik bagi perdamaian.

Pada 7 Mei 2019, Indonesia telah menggelar Pertemuan mengenai PKO. Gelaran PKO selama ini dinilai berhasil dalam memelihara perdamaian. Namun, para penjaga perdamaian perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang lebih baik agar dapat menjalankan tugas secara maksimal, sesuai dengan mandat yang lebih luas serta tantangan lapangan yang semakin besar. Peran perempuan dalam PKO menjadi perhatian pada pertemuan yang berlangsung 7 Mei 2019.

Pada 9 Mei 2019, Indonesia juga telah menggelar pertemuan mengenai Palestina, dengan fokus pada isu permukiman ilegal (illegal settlement). Pertemuan juga dihadiri oleh semua anggota DK dan negara anggota PBB. Menlu Palestina secara khusus hadir dalam pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, hampir semua negara anggota DK menyampaikan pentingnya hukum internasional dipatuhi, khususnya resolusi PBB terkait dengan pembangunan permukiman ilegal di tanah Palestina.

Pada 23 Mei 2019, Indonesia akan kembali memimpin pertemuan tingkat tinggi perlindungan masyarakat sipil di wilayah konflik (protection of civilian in armed conflict).

Selain hal tersebut, agenda padat sudah menunggu selama keketuaan Indonesia, antara lain: (i) dua pertemuan informal mengenai Peace Building Commission dan pengungsi; (ii) pertemuan-pertemuan untuk mengadopsi empat misi PBB di UNISFA, UNAMI, AMISOM, dan Sudan Selatan; (iii) 22 briefing dan pertemuan konsultasi serta antisipasi kemungkinan munculnya isu baru yang memerlukan pembahasan di DK PBB.

Yang tak kalah penting, selama Indonesia menjadi ketua, pola kerja DK PBB akan diupayakan lebih transparan dan inklusif. Indonesia juga akan menjadi penyambung kepentingan negara anggota PBB dengan DK PBB. Menjadi anggota DK PBB adalah sebuah kehormatan dan pengakuan dunia internasional. Namun, di dalamnya terdapat tanggung jawab yang sangat besar. Indonesia akan berusaha menunaikan tanggung jawab itu sebaik mungkin.

Perdamaian bukan sesuatu yang begitu saja terjadi. Perdamaian harus diupayakan. Indonesia akan terus menjadi bagian dari upaya menciptakan perdamaian dunia. Insya Allah.

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri RI