Langkah Awal Atasi Terorisme

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua dari kanan) menghadiri pertemuan ”Christchurch Memanggil Aksi” yang dipimpin Presiden Perancis Emmanuel Macron (keempat dari kanan) di Istana Elysee, Paris, Perancis, Rabu (15/5/2019) sore waktu setempat. Dalam pertemuan ini, sejumlah kepala negara bersama-sama memperkuat komitmen untuk mengatasi terorisme, salah satunya dengan menangani penyebaran konten-konten bermuatan radikal di internet.

Para pemimpin dan perusahaan teknologi terkemuka dunia berkomitmen mengekang penggunaan media sosial oleh kelompok ekstremis untuk tujuan terorisme.

Komitmen itu dicapai pada pertemuan Christchurch Call to Action, Rabu (15/5/2019), di Istana Elysee, Paris, Perancis, yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan para kepala negara dan kepala pemerintahan ini digagas Presiden Perancis Emmanuel Macron dan PM Selandia Baru Jacinda Ardern bersamaan dengan pertemuan para menteri digital dari sejumlah negara maju bertajuk ”Tech for Humanity”.

Hadir dalam pertemuan ini, antara lain, PM Inggris Theresa May, PM Norwegia Erna Solberg, dan Raja Abdullah II dari Jordania. Hadir pula para pemimpin perusahaan digital dan media sosial, seperti CEO Twitter Jack Dorsey, Presiden Microsoft Brad Smith, dan pendiri Wikipedia Jimmy Wales.

Wapres Kalla menegaskan, kerja sama semua pihak bisa dilakukan dengan menyiapkan kode etik, mempromosikan aturan mandiri (self-regulation), dan mengawasi lalu lintas siber dalam setiap industri. Hal itu akan membantu pemerintah mengatasi konten terorisme dalam jaringan serta menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia termasuk kebebasan berpendapat. (Kompas, 16/5/2019)

Menurut Kalla, Indonesia berharap Christchurch Call to Action ini bisa memfasilitasi semua sumber daya yang bisa membangun kewaspadaan masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan public-private partnership dalam mengatasi ekstremisme dan kekerasan.

Penanda tangan sepakat untuk bekerja sama dengan kalangan industri mengembangkan alat yang bisa mendeteksi dan menghapus konten terkait terorisme. Pengawasan bisa dilakukan manusia atau kecerdasan buatan, dan itu harus menjadi prioritas.

Perusahaan teknologi juga perlu meninjau algoritma setiap pemilik akun untuk mencegah konten terlarang menyebar dan mempromosikan apa yang biasa dikenal ”alternatif yang kredibel, positif, atau kontranarasi”. Mereka juga berjanji akan berinvestasi bersama dan memperluas Forum Internet Global untuk Penanggulangan Terorisme (GIFCT), yang didirikan Facebook, Microsoft, Twitter, dan Youtube pada 2017, untuk mencegah eksploitasi platform mereka.

Sayang, AS menyatakan tak bisa bergabung dengan inisiatif ini. Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan mendukung ”semua tujuan” dari Christchurch Call to Action ini. ”Namun, saat ini kami tidak dalam posisi untuk bergabung dengan inisiatif ini,” demikian pernyataan AS.

Penangkapan jaringan teroris pimpinan Abu Hamzah di Sibolga menunjukkan bahwa mereka tergolong amatir. Mereka belum pernah mencicipi medan jihad seperti Filipina selatan atau Afghanistan. Namun, bahaya yang ditimbulkan mereka kurang lebih sama dengan mereka yang terlatih.

Oleh karena itu, inisiatif Macron dan Ardern perlu terus dikuatkan, dan Indonesia sering menjadi sasaran terorisme dengan korban cukup banyak. Inisiatif tersebut dapat mengurangi pemaparan paham radikalisme di media sosial yang pada akhirnya dapat mengerem penyebaran paham radikal.