logo Kompas.id
OpiniPemikir Strategi Kebijakan
Iklan

Pemikir Strategi Kebijakan

Oleh
Anwar Nasution
· 7 menit baca

Dewasa ini, pemerintah tidak punya lembaga pemikir yang memberikan nasihat kepada presiden dan pemerintah berdasarkan analisis dan opini keahlian yang dilandasi oleh fakta lapangan, grafik ataupun riset yang serius.

https://cdn-assetd.kompas.id/GIfSju8lzxYxNNCMllvokQL9_Ck=/1024x1656/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2F80399368_1560171030.jpg

Karena juga diisi oleh orang-orang yang kurang pas kualifikasinya, lembaga pemerintah, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB) serta Lembaga Administrasi Negara (LAN), gagal melakukan fungsinya untuk mengubah organisasi pemerintah dan mencari talenta baru guna mengisi jabatan pemerintahan ataupun pegawai negeri sipil (PNS) yang diperlukan dalam era baru setelah reformasi. Di dalam negeri, kita melakukan demokrasi politik, menghentikan Dwifungsi ABRI, mengenalkan otonomi daerah, serta menggunakan mekanisme pasar dalam pengendalian ekonomi makro dan mikro. Sementara itu, mata rantai produksi global (global supply chains/GSC) menjadi kian terikat. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) masa lalu kini digantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dan berbagai dewan. Berbeda dengan Wantimpres yang sekarang, personel DPA dulu diisi para politisi dan mantan menteri sehingga lebih mampu memberikan saran dan nasihat yang berharga.

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000