Jika dianalisis konsep kelahirannya, sebagian besar kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) memang diniatkan sebagai pemutus sengketa yang berkaitan dengan perkara politik. Pada perselisihan hasil pemilihan umum presiden saat ini, MK menemukan panggilan kesejarahan selaku proses pemutus hukum dalam [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses