Kerja Sama Penanggulangan Bencana ASEAN-Korea

Kompas/Agus Susanto

Gempa dan gelombang tsunami meluluhlantakkan kawasan Lampare Kota, Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Selasa (28/12/2004). Ribuan mayat tergeletak begitu saja dari pinggir jalan hingga sekitar puing-puing bangunan yang ambruk.

Saya berkesempatan untuk menghadiri acara the International Disaster Relief Cooperation Meeting di Aceh, Indonesia, pada 2008. Aceh provinsi paling ujung sebelah barat laut Indonesia yang menjadi saksi dari tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004 yang menelan 170.000 korban jiwa.

Pada pertemuan tersebut, Gubernur Provinsi Aceh Irwandi Yusuf menyampaikan apresiasinya kepada komunitas internasional atas bantuan yang diberikan untuk pemulihan Aceh. Gubernur Irwandi mengungkapkan, sebelumnya ia adalah pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurut dia, kejadian tsunami 2004 telah berkontribusi pada penghentian konflik berdarah berkepanjangan antara GAM dan Pemerintah Indonesia. Saya menyaksikan kesedihan dalam matanya saat ia menjelaskan, meskipun tragedi itu menyebabkan kengerian yang tak tergambarkan, secara paradoks juga membawa perdamaian di tanah Aceh.

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada awal Januari 2019, saya mendapatkan kesempatan ke Indonesia untuk kedua kalinya ketika Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan (Ministry of the Interior and Safety) Republik Korea menugasi saya bekerja pada Misi Diplomatik Korea untuk ASEAN (the Mission of the Republic of Korea to ASEAN) yang berlokasi di Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi dramatis melebihi 5 persen per tahun, kawasan ASEAN kemudian muncul sebagai motor pertumbuhan ekonomi global. Karena itu, banyak negara berupaya untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan kawasan ini.

Seiring dengan perkembangan kawasan ASEAN, Pemerintah Korea mengumumkan Kebijakan Baru ke Arah Selatan (the New Southern Policy) pada tahun 2017 dengan tujuan menciptakan ”sebuah komunitas damai dan sejahtera yang berpusat pada masyarakat bersama dengan ASEAN”. Tiga pilar dalam Kebijakan Baru ke Arah Selatan yang dikenal dengan istilah 3P, yaitu masyarakat (people), kesejahteraan (prosperity), dan perdamaian (peace), mengarah pada sebuah hubungan luas dan inklusif yang tidak hanya meliputi kerja sama ekonomi, tetapi juga pertukaran sosiokultural, mematahkan paradigma ASEAN hanya sekadar target pasar untuk Republik Korea.

AFP/2019 ASEAN-ROK COMMEMORATIVE SUMMIT

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mempersilakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat mereka menggelar pertemuan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Korea Selatan, Senin (25/11/2019). Indonesia dan Korea Selatan telah menyelesaikan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA).

Seiring dengan perkembangan kawasan ASEAN, Pemerintah Korea mengumumkan Kebijakan Baru ke Arah Selatan (the New Southern Policy) pada tahun 2017 dengan tujuan menciptakan ”sebuah komunitas damai dan sejahtera yang berpusat pada masyarakat bersama dengan ASEAN”.

Untuk menerapkan 3P yang merupakan visi Kebijakan Baru ke Arah Selatan, sejumlah proyek kerja sama di berbagai bidang antara Korea dan ASEAN terus dikembangkan. Salah satunya adalah kerja sama dalam bidang penanggulangan bencana, sebuah bidang pokok yang mencakup ketiga pilar tersebut.

Kawasan ASEAN terus menghadapi bencana alam yang berskala besar setiap empat sampai lima tahun sekali, seperti tsunami Samudra Hindia tahun 2004, topan Nargis tahun 2008, topan Haiyan tahun 2013, dan gempa di Sulawesi tahun 2018. Dengan demikian, penanggulangan bencana telah menjadi sektor vital dan secara aktif didiskusikan oleh negara-negara ASEAN. Hal ini terlihat dalam pembentukan Perjanjian ASEAN dalam Penanggulangan Bencana dan Respons Emergensi (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response) yang mengikat secara hukum.

Proyek kerja sama

Belakangan ini, ASEAN telah menyambut baik kerja sama dengan Republik Korea dalam pengembangan sistem penanggulangan bencana ASEAN. Boleh jadi, sambutan baik ini merupakan hasil dari meningkatnya kepercayaan terhadap Korea. Hal ini berasal dari bantuan proaktif Korea yang diberikan untuk ASEAN ketika terjadi  bencana berskala besar.

Bantuan tersebut termasuk dengan mengirimkan Tim Bantuan Kebencanaan Korea (Korea Disaster Relief Team) dan bantuan logistik kebencanaan. Selain itu, Korea juga menyalurkan bantuan berupa teknologi kebencanaan untuk mencegah serta menganalisis bencana, misalnya sistem peringatan prediksi banjir di Asia Tenggara.

Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan serta Badan Pemadam Kebakaran Nasional Republik Korea bersama ASEAN sepakat untuk mengimplementasikan beberapa proyek. Salah satunya dengan memberikan pelatihan  penanggulangan bencana di kawasan ASEAN dan pengembangan program-program pelatihan yang berbasis teknologi dan informasi.

Proyek-proyek kerja sama inilah yang memberikan kesempatan berharga untuk merealisasikan semangat 3P. Sebab, melalui proyek- proyek kolaboratif ini, Korea dapat berkontribusi dalam pengembangan kapasitas penanggulangan bencana ASEAN dengan berbagi pengalaman dan teknologi. Selain itu, Korea juga akan memperoleh manfaat dan pengalaman dari ASEAN.

Sebab, melalui proyek- proyek kolaboratif ini, Korea dapat berkontribusi dalam pengembangan kapasitas penanggulangan bencana ASEAN dengan berbagi pengalaman dan teknologi.

Bukanlah ideologi politik, pemikiran, atau uang yang secara ajaib dapat mengakhiri pemberontakan berdarah selama bertahun-tahun di Aceh. Melainkan, rasa empati yang terbangun antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Kedua belah pihak menyetujui bahwa membantu para korban tsunami Samudra Hindia 2004 memulai hidup baru merupakan agenda yang paling mendesak. Berkenaan dengan itu, usaha-usaha untuk menguatkan kerja sama dalam penanggulangan bencana antara ASEAN dan Korea yang bertujuan melindungi setiap hajat hidup rakyat tanpa mendahulukan kepentingan pribadi merupakan fondasi tulus untuk menciptakan ”sebuah komunitas ASEAN-Korea yang berpusat pada masyarakat”, yang merupakan tujuan dari Kebijakan Baru ke Arah Selatan.

Lee Soo Hong, First Secretary, Misi Diplomatik Korea untuk ASEAN