Terpilihnya Menteri Pertahanan RI yang baru, Prabowo Subianto, membuka ruang pembahasan berbagai jenis ancaman pertahanan yang akan dihadapi Indonesia di masa datang.
Oleh
Meutya Viada Hafid
·3 menit baca
Kompas/Heru Sri Kumoro
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid memasuki ruang rapat sebelum memulai rapat kerja di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat kerja tersebut antara lain untuk mendengar rencana kerja Kementerian Pertahanan serta membahas mengenai industri pertahanan dan situasi keamanan terkini.
Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds menyebut “saat ini terjadi perubahan karakter perang, tak lagi menggunakan konflik bersenjata tradisional, para ahli menyebutnya taktik zona abu-abu atau hybrid warfare.”
Lalu apa yang dimaksud dengan hybrid warfare?
Sudah sangat jarang terdengar suatu negara melakukan operasi militer bersenjata berskala besar menyerang negara lain. Negara-negara meninggalkan cara konvensional tetapi menggunakan metode lain menggunakan politik, ekonomi, informasi, kemanusiaan, dan tekanan non-militer yang bisa digunakan untuk menarik massa (Gerasimov, 2013).
Sudah sangat jarang terdengar suatu negara melakukan operasi militer bersenjata berskala besar menyerang negara lain.
Keberadaan Negara Islam di Irak dan Suriah/NIIS (Islamic State of Iraq and Syria/ISIS) merupakan contoh peperangan hibrida terhadap pemerintah Irak dan Suriah tahun 2014-2018. Metode yang digunakan NIIS tidak umum, seperti merekrut anggota memanfaatkan teknologi, media sosial. ISIS mengeksploitasi medsos, seperti menggunakan Twitter dan Facebook untuk mendapat perhatian dari jutaan Muslim di seluruh dunia (Cage, 2019).
Contoh lain, perang antara Ukraina dengan Rusia pada 2014. Pihak Rusia menggunakan metode baru, menyebar berbagai informasi negatif terhadap angkatan bersenjata Ukraina dan pemerintah Ukraina. Berbagai serangan siber itu menyebabkan upaya pendiskreditan, ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pimpinan angkatan bersenjata dan politik, dan merusak moral masyarakat dan meningkatkan desersi di antara personel militer.
Ancaman atas Indonesia
Di saat pemimpin NIIS Abu Bakr Al-Baghdadi ditemukan tewas di Suriah dan NIIS di Irak dan Suriah gagal menjatuhkan pemerintah, Asia Tenggara khususnya Indonesia dianggap tempat ideal basis NIIS di Asia Tenggara. NIIS di Indonesia telah berkembang dengan nama Jemaah Ansharut Daulah (JAD), mendominasi aksi teror di Indonesia. Serangkaian serangan teror telah terjadi di Indonesia, puncaknya pemberontakan napi teroris di rutan Mako Brimob dan serangkaian aksi terorisme di Surabaya, Jawa Timur.
Terjadi pergeseran metode yang digunakan oleh kelompok jaringan teroris di Indonesia, yaitu menggunakan medsos sebagai alat propaganda dalam merekrut anggota. Metode perekrutan yang dilakukan oleh kelompok NIIS terbukti efektif menarik banyak orang bergabung. Mudahnya kelompok jaringan terorisme dan radikalisme dalam menyebar propaganda anti-Pancasila dan konten radikal dinilai jadi salah satu alasan kelompok ini dapat terus berkembang. Penyebaran konten melalui medsos, hingga WhatsApp Group dianggap efektif.
Terjadi pergeseran metode yang digunakan oleh kelompok jaringan teroris di Indonesia, yaitu menggunakan medsos sebagai alat propaganda dalam merekrut anggota.
Teknologi seperti medsos, memungkinkan bagi seorang aktor untuk memengaruhi seluruh institusi dan infrastruktur dalam suatu negara. Tujuan utama peperangan hibrida adalah mengontrol masyarakat, memengaruhi pola pikir (mindset) masyarakat, memanipulasi masyarakat. Pihak lawan akan berusaha memanipulasi nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, memotivasi masyarakat untuk menolak nilai-nilai dasar tersebut, dan kemudian menyerang infrastruktur yang strategis di suatu negara (Danyk Maliarchuk dan Briggs, 2017).
Kompas/P Tri Agung Kristanto
Ilustrasi _ Monitor untuk memantau serangan siber di kantor pusat Inasgoc.
Kesiapan Indonesia
Perang jenis baru ini harus dipahami oleh Menhan Prabowo, karena tidak bertumpu pada kemampuan militer tetapi juga kemampuan non-militer, khususnya teknologi informasi. Penyebaran paham radikal di Indonesia merupakan upaya lawan dalam memanipulasi nilai-nilai dasar Pancasila yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Menhan harus siap akan berbagai serangan militer maupun non-militer. Menghadapi serangan militer tentunya harus melengkapi alutsista hingga mencapai Minimum Essential Force (MEF) 100 persen.
Sementara dalam menghadapi serangan non-militer seperti pemanfaatan medsos sebagai sarana propaganda kelompok jaringan teroris dan radikal, Kementerian Pertahanan perlu mengembangkan pertahanan siber. Perang di masa akan datang akan ditentukan oleh serangan non-militer seperti serangan siber. Negara lawan dan aktor non-negara saat ini meningkatkan penggunaan siber untuk memunculkan konflik dan peperangan di negara lain, dalam rangka mengumpulkan intelijen, mempromosikan narasi mereka, hingga pada akhirnya mengintegrasikan operasi siber dan operasi fisik.
Perang di masa akan datang akan ditentukan oleh serangan non-militer seperti serangan siber.
Sudah saatnya Indonesia mulai memikirkan doktrin militer siber dan kemampuan pertahanan siber menghadapi ancaman di masa akan datang.
