Harapan kepada Tim Ekonomi

Kompas/Wawan H Prabowo

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (belakang) bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju (dari kiri ke kanan) Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menghadiri rapat terbatas tentang pengelolaan cadangan beras di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju sudah mulai menjalankan tugasnya dengan tantangan berat, yaitu mengoptimalkan perkembangan ekonomi di tengah tekanan dari perlambatan ekonomi global, terutama karena perang dagang. Bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan di atas 5 persen dengan topangan investasi, meminimalkan defisit transaksi berjalan (CAD), dan penciptaan kesempatan kerja produktif, akan jadi penilaian keberhasilan tim ekonomi.

Upaya menarik investasi dilakukan dengan awal cukup baik dengan komitmen Hyundai menjadikan Indonesia pusat produksi otomotifnya di ASEAN untuk pasar domestik dan ekspor.

Inisiatif Menteri Perindustrian (waktu itu) Airlangga Hartarto (kini Menko Perekonomian) yang diteruskan Menperin yang baru, Agus Kartasasmita, dapat meyakinkan Hyundai untuk memilih Indonesia sebagai pusat produksi ASEAN. Ini juga menunjukkan, pimpinan parpol berlatar belakang profesional bisa punya kredibilitas kuat di kebijakan ekonomi.

KOMPAS/EDDY HASBY

Hyundai Santa Fe difoto di De Djolomadoe, Karangayar, Jawa Tengah, Desember 2018.

Perusahaan besar Jepang, seperti Nippon Steel, Nissan, dan Toyota, juga menunjukkan minat kuat untuk investasi lebih besar di Indonesia.

Langkah cepat ini menunjukkan upaya menarik investasi pertama-tama adalah dengan mengatasi masalah praktis di lapangan dari hambatan investasi, biasanya berkaitan dengan permasalahan pajak, tenaga ahli asing, tenaga kerja, dan penyederhanaan perizinan.

Tentu saja upaya besar seperti yang sedang disiapkan, yaitu omnibus law untuk memberikan kepastian hukum dengan mengatasi dan mengintegrasikan peraturan yang saling bertentangan, harus dilakukan. Namun, ini butuh waktu dengan proses politik yang cukup panjang dan sulit. Karena itu, langkah tepat dalam jangka pendek adalah menarik investasi dengan langsung memecahkan permasalahan praktis tersebut.

Tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju sudah mulai menjalankan tugasnya dengan tantangan berat, yaitu mengoptimalkan perkembangan ekonomi di tengah tekanan dari perlambatan ekonomi global, terutama karena perang dagang.

Pimpinan parpol di kabinet, khususnya Menko Perekonomian, Menperin, dan Menkominfo dapat mempercepat proses omnibus law untuk lebih cepat disahkan di DPR. Pimpinan partai di kabinet dapat membuat proses politik mendukung perkembangan ekonomi jika dimanfaatkan optimal. Apalagi jika sinergi dengan menteri berlatar belakang profesional juga bisa optimal.

Sekalipun situasi ekonomi dunia masih menekan, Indonesia masih dapat mengoptimalkan peluang investasi jika lingkungannya terus diperbaiki. Untuk mengurangi CAD, yang terutama dicirikan oleh defisit neraca perdagangan migas, langkah yang cepat adalah mencegah produksi minyak yang terus menurun dan sekeras mungkin mengupayakan kenaikan produksi migas.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan kepada wartawan seusai mengelilingi area kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (21/12/2019). Dengan menguasai saham 51 persen, Pertamina akan mengembangkan kawasan kilang TPPI menjadi kompleks petrokimia yang terintegerasi.

Penurunan produksi minyak terutama terjadi karena konsesi ladang minyak yang berakhir masa kontraknya diambil Pertamina, tetapi tak dilakukan investasi memadai untuk mempertahankan tingkat produksinya. Sebaiknya konsesi yang habis masa kontrak dinegosiasikan kembali dengan kontraktor yang berkemampuan besar sehingga dapat melanjutkan kegiatannya dan melakukan investasi, dengan tak perlu Pertamina harus mengambil mayoritas kepemilikan.

Investasi migas laut dalam yang besar kemungkinan dapat berproduksi dalam waktu dekat semestinya diberikan insentif, bukan malah dikenai pajak.

Selanjutnya, dalam menentukan pola konsesi apakah bagi hasil (production sharing) dengan pembayaran kembali biaya investasi (cost recovery) atau gross split harus dibuat lebih menarik bagi investor. Percuma jika pola konsesi yang diterapkan tak menarik sehingga terjadi penurunan investasi yang berarti di sisi hulu migas.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Pekerja mengecek pengeboran sumur minyak RDG-059 PT Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field di Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Selasa (5/11/2019).

Dari sisi penentu kebijakan, koordinasi Menko Kemaritiman dan Investasi dengan Menkeu dan Menteri ESDM menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan produksi migas. Percuma ditawarkan insentif pajak jika tak menarik bagi investor. Insentif tentunya diberikan bukan hanya untuk investasi baru, melainkan juga perluasan, apalagi seperti migas yang berperan besar menurunkan CAD.

Dari sisi penentu kebijakan, koordinasi Menko Kemaritiman dan Investasi dengan Menkeu dan Menteri ESDM menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan produksi migas.

Ekspor dan konsumsi

Begitu kondisi pasar global lebih memungkinkan, ekspor, khususnya nonmigas, harus dioptimalkan. Karena itu, investasi yang difasilitasi, khususnya di manufaktur, adalah yang juga memiliki komponen ekspor berarti. Industri pilihan otomotif, tekstil dan pakaian jadi, elektronika dan kimia, adalah target untuk menarik investasi dengan orientasi ekspor yang berarti. Pendekatan investasi dengan orientasi ekspor yang berarti adalah sarana utama bagi penciptaan kerja produktif.

Kompas/Priyombodo

Foto aerial proyek konstruksi kereta cepat (LRT) Jabodebek di jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (14/12/2019). Berdasarkan laporan triwulan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diproyeksi 5 persen dan 5,1 persen pada 2020.

Memfasilitasi perkembangan UKM di antaranya dengan peningkatan alokasi kredit usaha rakyat adalah langkah penting bagi penciptaan kerja dan pemerataan. Juga penting untuk menjaga seminimal mungkin kredit macetnya. Tak kalah penting, optimalisasi konsumsi masyarakat yang pertumbuhannya masih di bawah pertumbuhan ekonomi. Permintaan terhadap perumahan semestinya jadi salah satu unsur utama bagi pendorong konsumsi masyarakat dengan efek berantai terhadap perekonomian yang besar.

Sekalipun LTV (loan to value) telah dilonggarkan sehingga uang muka kredit pemilikan rumah dan kendaraan bermotor lebih rendah, dan bunga kredit juga menurun, penjualan rumah relatif stagnan dan penjualan mobil menurun. Kemungkinan penyebabnya masyarakat masih belum cukup optimistis dengan ekonomi ke depannya dan juga kekhawatiran terhadap pajak.

Benar, pemerintah membutuhkan penerimaan pajak lebih besar, tetapi caranya tidak dengan membuat takut investor, calon pembeli rumah, kendaraan bermotor, dan konsumen pada umumnya. Justru akan banyak membantu perkembangan ekonomi jika pembeli rumah paling tidak yang pertama mendapatkan insentif.

(Umar Juoro, Senior Fellow the Habibie Center)