Masa Emas Beres-beres PNS

Mengejutkan. Di era disrupsi dan perusahaan rintisan berkembang pesat, minat generasi milenial menjadi pegawai negeri sipil di negeri ini ternyata sangat tinggi.

Jajak pendapat Kompas 16-17 November 2019 menunjukkan, sebanyak 47 persen responden mengaku masih berminat menjadi PNS. Responden survei melalui telepon ini adalah 542 mahasiswa/mahasiswi berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 provinsi, meliputi beberapa kota besar dan kecil yang dipilih secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis. (Kompas.id, 27/12/2019)

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

CPNS baru Kota Surabaya melakukan pemberkasan di Gedung Sawunggaling, Balaikota Surabaya, Senin (7/1/2019). Pemberkasan sebanyak 434 CPNS untuk mengetahui kebenaran dari syarat-syaarat yang diajukan.

Angka sesungguhnya boleh jadi bisa jauh lebih besar karena di luar itu masih ada 16,8 persen responden yang menyatakan pikir-pikir. Fenomena ini di satu sisi tentu menggembirakan. Semakin banyak yang berminat menjadi PNS, persaingan akan semakin ketat dan akan terpilih orang-orang yang berkualitas dan berintegritas. Berhasil atau gagal suatu negara pasti tidak bisa dilepaskan dari kinerja aparatur sipil negaranya, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Meski demikian, fenomena ini sekaligus juga menjadi alarm bagi pemerintah pusat, terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga pemerintah daerah untuk juga waspada.

Jajak pendapat ini menunjukkan persentase responden yang menganggap PNS sebagai profesi utama yang dicita-citakan lebih kecil, hanya 20,3 persen. Angka ini pun menurun jika dibandingkan dengan 2017, yang mencapai 26 persen. Dilihat dari motivasinya, yang menyebutkan alasan kejelasan karier hanya 34,7 persen. Kedua terbesar justru terkait adanya jaminan pensiun, 33,8 persen. Sementara itu, yang termotivasi tugas mulia 15,3 persen dan pekerjaan bergengsi 5,2 persen.

Di era disrupsi, yang perubahannya terjadi secara eksponensial yang membuat berbagai sistem menjadi cepat usang, kemudian digantikan sistem baru, negara ini membutuhkan ASN yang mampu beradaptasi dengan perubahan, inovatif, dan menyukai tantangan, bukan yang menghindari tantangan, apalagi sekadar mencari kemapanan.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Peserta seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) menunggu dimulainya tes di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, akhir Oktober 2018.

Presiden Joko Widodo, dalam pidato pertamanya setelah diangkat sumpah menjadi Presiden RI untuk periode kedua dalam Sidang MPR, sudah memimpikan adanya birokrasi yang andal tersebut. Birokrasi yang tidak monoton dan terjebak rutinitas, tetapi mengembangkan cara-cara baru untuk meningkatkan produktivitas. Bekerja cepat, tetapi juga tepat.

Bukan sekadar membuat kebijakan, berfokus pada proses, melainkan fokus pada hasil dan memastikan masyarakat menikmati pelayanan, juga hasil pembangunan. Oleh karena itu, salah satu dari lima fokus Presiden Jokowi dalam lima tahun kedua adalah membenahi birokrasi.

Pembenahan birokrasi juga merupakan cita-cita lama era reformasi, yang saat ini sudah berlalu lebih dari satu dekade, tetapi belum juga terwujud. Inilah masa emas. Saat generasi milenial masih menaruh minat sangat besar menjadi abdi negara, saatnya pula untuk beres-beres PNS. Jangan sampai terlewatkan.