Indonesia dan Tunisia, didukung Perancis, Rusia, dan China, memotori resolusi DK PBB yang mengecam rencana Israel menganeksasi permukiman Tepi Barat, Palestina.
Oleh
·2 menit baca
Dari 15 negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Nigeria dan Afrika Selatan juga ikut mendukung rancangan resolusi yang diedarkan Indonesia dan Tunisia kepada anggota DK PBB di Markas Besar PBB, di New York, Amerika Serikat, Rabu (5/2/2020) (Kompas, 6/2/2020). Beberapa negara, seperti Belgia, Estonia, dan Vietnam, diharapkan ikut mendukung rancangan resolusi itu.
Inggris yang awalnya mendukung rancangan perdamaian Palestina yang digagas Presiden AS Donald Trump juga belum jelas sikapnya, tetapi akhir-akhir ini memperingatkan Israel untuk tidak mencaplok wilayah Tepi Barat. Belum jelas bagaimana negara-negara yang tersisa di DK PBB itu akan memilih.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan menghadiri sidang DK PBB yang dijadwalkan pada Selasa (11/2/2020). Palestina berharap DK PBB mengeluarkan resolusi bahwa rancangan perdamaian yang ditawarkan Presiden Trump melanggar aturan internasional.
”Rencana Trump merupakan kebalikan dari resolusi DK PBB tentang konflik Palestina. Dan, rancangan resolusi ini mencakup penolakan terhadap kesepakatan Trump-Netanyahu,” kata Saleh Rafat, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Dalam rencana Trump, AS memberikan sejumlah konsesi kepada Israel dan menawarkan pembangunan ibu kota negara Palestina di Abu Dis, di luar Jerusalem. AS juga memberikan konsesi kepada Israel untuk menganeksasi wilayah permukiman Israel di Tepi Barat dan Jerusalem Timur serta Lembah Jordan, wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borell menyatakan, proposal Trump menyimpang dari parameter internasional. ”Perdamaian berkelanjutan hanya bisa dibangun jika diputuskan melalui negosiasi langsung dua pihak yang mempunyai masalah,” katanya.
Penasihat Keamanan Nasional Presiden Trump, Robert O’Brien, mengatakan, rencana Trump tidak sempurna. Namun, dia mendesak Palestina merundingkan ketentuan kesepakatan yang diusulkan. ”Hal ini bisa menjadi peluang terakhir untuk solusi dua negara,” kata O’Brien di Meridian International Center, Washington, Rabu (5/2/2020).
Perdamaian berkelanjutan hanya bisa dibangun jika diputuskan melalui negosiasi langsung dua pihak yang mempunyai masalah.
Kita mendukung Indonesia memotori rancangan itu meskipun mungkin akan diveto AS. Jika AS memvetonya, Palestina bisa membawa rancangan itu ke Majelis Umum PBB yang memiliki anggota 193 negara. Majelis Umum PBB bisa mengambil keputusan yang dapat menunjukkan besar dukungan dunia terhadap perjuangan Palestina.
Palestina berhak atas Tepi Barat yang dianeksasi Israel pada 1967. Sudah waktunya Palestina bebas dari pendudukan dan rasialisme. Seperti setiap penjajahan pada abad lalu, Israel tak akan mampu menaklukkan penduduk dengan kekerasan.