Implikasi Kebijakan Merdeka Belajar

Suka tak suka, kebijakan merdeka belajar itu memang harus dilakukan agar kita mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk menghadapi tantangan masa depan yang penuh ketidakpastian.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam temu media di Jakarta, Senin (23/12/2019), meminta agar guru jangan menunggu aturan dari pusat guna menerapkan kemerdekaan dalam belajar.

Merdeka Belajar—kebijakan yang dirancang untuk membuat lompatan besar dalam aspek kualitas pendidikan kita—telah diluncurkan. Suka tak suka, kebijakan itu memang harus dilakukan agar kita mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk menghadapi tantangan masa depan yang penuh ketidakpastian.

Untuk mencetak SDM unggul, pemerintah sungguh sangat serius. Itu sebabnya baru-baru ini Mendikbud meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Tulisan ini akan menyoroti program pertama, Merdeka Belajar, terutama implikasi terhadap implementasinya.

Kebijakan itu sungguh luar biasa semangat dan tujuannya, yaitu untuk membangun SDM unggul. Namun, kebijakan itu masih ada celah-celah yang perlu mendapatkan umpan balik. Pasokan umpan balik ini merupakan bentuk dukungan kepada Mendikbud dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar.

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan skenario perubahan pendidikan yang signifikan dan mendasar dibandingkan dengan praktik pendidikan selama ini. Perubahan pendidikan menyangkut aspek sistem makro, mikro, dan meso. Perubahan-perubahan yang terjadi di super apps seperti Grab, Gojek, dan Tokopedia, tidak bisa serta-merta diadopsi untuk institusi pendidikan.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Kepala Sekolah Kolese Kanisius Eduard Calistus Ratu Dopo menjelaskan mengenai prinsip Merdeka Belajar dengan berlandaskan kemanusiaan pada pembukaan pameran hasil belajar siswa kelas XII Kolese Kanisius di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Namun, kebijakan itu masih ada celah-celah yang perlu mendapatkan umpan balik.

Kriteria perubahan

Mengapa demikian? Karena sistem mikro, makro, dan meso yang ada di dunia pendidikan tidak bisa dikendalikan sepenuhnya seperti pada sistem super apps. Feedback loop yang saya tawarkan ini menggunakan teori perubahan sederhana yang dikemukakan oleh Jackson (2013). Menurut Jackson, agar perubahan bisa terjadi dengan cepat, kita harus memperhatikan kriteria perubahan tersebut.

Ada empat kriteria yang diformulasikan dalam teori perubahan Jackson: plausible, doable, testable, dan meaningful. Jadi, agar perubahan itu bisa cepat terjadi, watak perubahan itu harus: bisa diyakinkan dan masuk akal bagi pemangku kepentingan di tingkat sistem mikro, makro, dan meso; bisa dilakukan dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki para pelakunya; bisa diuji kebenarannya dan bisa dibuktikan; serta bisa memberi makna dan bermanfaat bagi para pelaksana dan target perubahan.

Bagaimana dengan kebijakan Merdeka Belajar? Ada celah kecil yang menyertainya. Saya rasa Mendikbud perlu segera mempersiapkan solusinya. Ketika sekolah diminta membuat soal sendiri-sendiri, banyak sekolah yang masih tidak yakin bisa melakukannya. Karena itu, Kementerian perlu melakukan sosialisasi lebih intensif.

Kompas/Priyombodo

Guru membimbing siswa kelas IX yang mengalami hambatan pendengaran di SMP Negeri 226, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2020). SMPN 226 merupakan sekolah yang ramah bagi penyandang disabilitas. Terdapat 27 siswa disabilitas dengan berbagai hambatan yang belajar di sekolah tersebut dan beberapa di antaranya adalah siswa kelas IX yang akan mengikuti ujian nasional pada April 2020. Dibutuhkan upaya pemerintah untuk membuat aturan yang mempermudah siswa disabilitas dalam mengakses ujian nasional.

Ketika sekolah diminta membuat soal sendiri-sendiri, banyak sekolah yang masih tidak yakin bisa melakukannya. Karena itu, Kementerian perlu melakukan sosialisasi lebih intensif.

Para guru dan kepala sekolah tak bisa hanya melihat Youtube paparan Mendikbud terkait dengan penghapusan USBN dan UN. Perlu ada rambu-rambu teknis yang bisa mereka gunakan untuk bertindak di lapangan. Memang betul, guru diberi kebebasan menggunakan pola USBN kalau belum siap.

Dalam konteks ini, teori X tentang motivasi kerja dari McGregor berlaku. Kementerian perlu menciptakan sistem supervisi untuk memastikan perubahan bisa segera terjadi. Sebab, menurut teori itu, banyak orang yang tidak mau bekerja keras, alias malas, dan cenderung menghindari tanggung jawab.

Itu tak berarti semua guru dan kepala sekolah kita bertipe seperti teori X. Tentu banyak yang bertipe seperti teori Y, banyak inisiatif, bermotivasi tinggi, tidak malas, suka diberi tanggung jawab. Namun, saya yakin yang disebut belakangan ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang bertipe seperti teori X.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Para pembicara pada seminar nasional ”Digitalisasi Pengelolaan Pembelajaran dan Penguatan Pendidikan Karakter” di Kampus Universitas PGRI Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/11/2019).

Para guru dan kepala sekolah tak bisa hanya melihat Youtube paparan Mendikbud terkait dengan penghapusan USBN dan UN. Perlu ada rambu-rambu teknis yang bisa mereka gunakan untuk bertindak di lapangan.

Teliti implikasi

Dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar, pada aspek penghapusan USBN, perlu juga disiapkan penelitian yang bisa melihat implikasinya, apakah obyektivitas penilaian terjadi. Faktanya, setelah ada USBN dan UN berbasis komputer, nilai para peserta ujian terkoreksi.

Ada penurunan nilai jika dibandingkan dengan USBN dan UN yang berbasis kertas dan pensil. Artinya, persoalan integritas dan kejujuran menjadi pertanyaan. Kalau Merdeka Belajar nanti implikasinya menurunkan kejujuran sekolah, ini akan menjadi paradoks bagi diselenggarakannya survei karakter yang akan menyertai UN format baru (asesmen kompetensi minimal) pada tahun 2021.

Kemudian bagaimana dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu halaman? Kebijakan ini sungguh sangat berpihak kepada guru yang sudah lama terbebani membuat RPP yang berhalaman-halaman. Namun, kalau RPP hanya satu halaman, para guru pun tidak yakin bisa membuatnya dengan baik.

Jadi, watak perubahan RPP ini, menurut teori Jackson, termasuk tidak meyakinkan dan belum ada bukti nyata. Para guru berseloroh: ”RPP satu halaman, tetapi lampirannya kita buat lima halaman”.

Ada penurunan nilai jika dibandingkan dengan USBN dan UN yang berbasis kertas dan pensil. Artinya, persoalan integritas dan kejujuran menjadi pertanyaan.

Tantangan bagi Kementerian ialah meyakinkan dan memberi contoh RPP yang satu halaman itu agar para guru segera bisa melakukan perubahan.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Salah satu pendiri RuangGuru.com, Iman usman, menerangkan tentang inisiatif InspireProject.id untuk melatih siswa dan guru agar cakap memanfaatkan teknologi digital pada Creatormuda Summit di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Mendikbud telah memberi isyarat bahwa dalam RPP itu yang penting adalah adanya refleksi para guru sehabis mengajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berikutnya. Namun, hanya dengan isyarat itu tidak cukup meyakinkan guru meski dengan isyarat itu saya sangat setuju karena bisa keluar dari kultur RPP yang hanya formalitas dan akhirnya menjadi ”dokumen munafik”.

Umpan balik terakhir terkait dengan zonasi. Penulis sangat gembira, Mendikbud punya kebijakan untuk membuka jalur prestasi sampai 30 persen. Ini merupakan kenaikan kuota 100 persen dari praktik lama.

Kebijakan ini sangat baik karena memungkinkan anak-anak yang kreatif, cerdas, dan berbakat mendapatkan arena bersaing memasuki sekolah sesuai dengan idamannya. Celah kebijakan ini akan terjadi ketika USBN sudah tidak ada, lalu dengan kriteria apa prestasi itu ditentukan.

Oleh karena itu, jangan heran USBN itu nanti bisa berubah menjadi USBD (ujian sekolah berbasis daerah) di tingkat provinsi agar daerah itu bisa melaksanakan zonasi jalur prestasi sebanyak 30 persen.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Suasana ujian nasional berbasis komputer di SMPN 11 Jakarta, Senin (22/4/2019).

Kalau tiap sekolah melakukan ujian sendiri-sendiri, tentu hasilnya tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan menentukan siapa yang berhak masuk jalur prestasi 30 persen dalam kebijakan zonasi. Kemungkinan lain, sekolah berkualitas harus mengadakan tes seleksi dengan implikasi terjadinya moral hazard titip-menitip dari orang-orang yang berpengaruh.

Celah kebijakan ini akan terjadi ketika USBN sudah tidak ada, lalu dengan kriteria apa prestasi itu ditentukan.

(Suyanto; Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Dirjen Mandikdasmen Kemdiknas 2005-2013, Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan 2019-2023)