Di depan sidang DK PBB, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menya- takan, proposal perdamaian dari Amerika Serikat menghilangkan hak merdeka negara Palestina.
Oleh
·2 menit baca
AFP/SPENCER PLATT
Presiden Palestina Mahmoud Abbas (tengah) menyampaikan pernyataan di Sidang Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB di New York, AS, Selasa (11/2/2020).
Sebelumnya, Abbas dilaporkan akan menarik permintaan voting atas rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) guna menolak proposal perdamaian Timur Tengah usulan Presiden AS Donald Trump. Rancangan tersebut dimotori Indonesia dan Tunisia.
Diduga akibat tekanan AS, salah satunya berimplikasi pada pencopotan Duta Besar Tunisia untuk PBB Moncef Baati. Baati dinyatakan tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Luar Negeri Tunisia saat mengusung rancangan resolusi ke DK PBB (Kompas, 12/2/2020).
Pada sidang khusus DK PBB, Selasa (11/2/2020), Presiden Palestina Mahmoud Abbas duduk di samping mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert. Pada awal pidato, Abbas mengatakan siap melanjutkan negosiasi di bawah payung internasional mengenai kesepakatan damai, bukan didasarkan pada rencana administrasi Trump. Rencana Trump disebut Abbas menghancurkan solusi dua negara yang menjadi acuan penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Meski demikian, Olmert mengatakan, Abbas membuat kesalahan saat tak menerima rencana perdamaiannya pada tahun 2008. Selama dua tahun sejak Desember 2006, Olmert dan Abbas bertemu 36 kali. Saat itu, Olmert mengusulkan ada perbatasan permanen antara Israel dan Palestina, dan berjanji menarik warga Israel dari sebagian besar Tepi Barat.
AFP/EMMANUEL DUNAND
Gadis-gadis Palestina memegang petisi dengan peta era mandat Inggris atas Palestina (kiri) dan peta terkini wilayah Palestina tanpa wilayah dan permukiman yang dicaplok Israel ketika mereka ikut serta dalam demonstrasi yang diikuti para perempuan pendukung gerakan Hamas. Unjuk rasa itu memprotes proposal perdamaian Timur Tengah yang dikenal sebagai Transaksi Abad Ini. Proposal itu diajukan Presiden AS Donald Trump.
Pembicaraan itu terhenti karena faksi-faksi dalam Palestina terpecah. Fatah mengendalikan Otoritas Nasional Palestina di Tepi Barat dan Hamas memerintah di Gaza. Permusuhan antara Gaza dan Israel pun meningkat. Mesir mengupayakan gencatan senjata Israel-Hamas pada 2008 selama enam bulan, dimulai pada 19 Juni 2008. Berakhirnya gencatan senjata menyebabkan Perang Gaza pada 27 Desember 2008.
Olmert melihat bahwa rencana Presiden Trump masih didasarkan pada solusi dua negara. ”Jika itu adalah komitmen AS, ya, harus dikejar lebih lanjut oleh semua pihak, termasuk oleh Palestina,” ujarnya di depan sidang DK PBB. Sebaliknya, Abbas menyatakan, ”Saya datang kepada Anda hari ini untuk menegaskan kembali posisi Palestina menolak proposal Amerika.” Abbas menegaskan, sikap ini didukung Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Persatuan Afrika.
Perjuangan Palestina meraih hak-haknya kian sulit setelah Trump terpilih menjadi Presiden AS tahun 2016. Kondisi internal Palestina yang sering terjadi beda pendapat di antara berbagai faksi, seperti Fatah dan Hamas, sering dimanfaatkan Israel untuk semakin memojokkan Palestina.
Langkah tegas Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengusulkan draf resolusi DK PBB adalah upaya maksimal yang bisa dilakukan Indonesia. Namun, tanpa soliditas di tubuh Palestina, Indonesia dan negara lain tak bisa berbuat banyak, apalagi menghadapi situasi politik dan ekonomi dunia yang kian tidak pasti.
