logo Kompas.id
OpiniLibatkan Publik Seluasnya
Iklan

Libatkan Publik Seluasnya

Jika politik itu matematika, UU Sapu Jagat Cipta Kerja pasti akan gol dan disahkan oleh DPR. Presiden Joko Widodo mengharapkan UU itu selesai dalam 100 hari.

Oleh
· 2 menit baca

Dengan kekuasaan yang terkonsolidasi, koalisi pemerintah menguasai 427 kursi DPR dari 525 kursi atau 81 persen kursi, pasti Presiden Jokowi dan menterinya akan mudah berunding dengan DPR dan mengesahkan RUU Cipta Kerja. Hal yang sama pernah terjadi ketika Presiden Jokowi merevisi UU KPK pada akhir DPR periode 2014-2019 yang berujung uji materi di MK dan merosotnya kepercayaan publik pada KPK.

https://cdn-assetd.kompas.id/JyJ2EEPEe6vmnDbioic9deK-LQ8=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2F20200213_ENGLISH-TAJUK_B_web_1581602014.jpg
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buruh membawa poster berisi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja saat unjuk rasa di depan Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Mereka tidak ingin regulasi itu merugikan buruh demi investasi. Ada beberapa poin yang dikhawatirkan bisa mengancam hak dan kesejahteraan buruh, antara lain penghilangan upah minimum dan sistem upah per jam yang tidak diatur dengan detail, penghilangan atau pengurangan pesangon, pengurangan jam kerja, dan perubahan sistem kerja.

Setelah lama disembunyikan, substansi UU Cipta Kerja mulai terbuka. Presiden Jokowi menyerahkan Surat Presiden dan draf RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR.

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000