Kehutanan dan RUU Cipta Kerja

Walaupun secara normatif memberikan kemudahan para investor, RUU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan ketidakadilan, memperburuk tata kelola, serta melemahkan perlindungan hutan maupun penegakan hukum.

ARSIP PRIBADI

Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan, IPB University

Ketika semua sudah dikatakan dan dijalankan, konservasi sesungguhnya adalah tentang manusia, yaitu tentang keseimbangan yang harus dicapai antara manusia dan alam. Itu harus memenuhi kebutuhan orang miskin dan orang-orang yang dirampas, yang secara ironis mereka berbagi pedesaan mereka dengan kekayaan biologis bumi (Wright, 1988).

Apa yang akan dijawab oleh Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mungkin perlu memperhatikan keseimbangan pemanfaatan alam maupun empati bagi yang miskin sebagaimana disebut Maurice Wright itu. Dengan kata lain, upaya penciptaan lapangan kerja dan eksploitasi alam secara berkelanjutan—dalam hal ini hutan, termasuk berbagai dampaknya—tidak dapat dipisahkan.

Secara substansial, upaya menciptakan lapangan kerja adalah turunan atau dampak dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Ia tidak dapat terwujud apabila pengelolaan hutan tidak dapat dilakukan secara bijaksana dan lestari. Itu berarti, mengeluarkan pasal-pasal Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke dalam RUU Cipta Kerja dengan hanya fokus pada satu hal, yaitu kecepatan dan kemudahan investasi, perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, karena berpotensi meruntuhkan baik kehutanan maupun lapangan kerja secara keseluruhan.

Kelemahan dan risiko

Artikel ini mencoba hanya melihat kelemahan dan risiko RUU Cipta Kerja (draf tertanggal 13/2/2020) yang dikaitkan dengan UU Kehutanan, untuk maksud mendapat pokok-pokok yang perlu dicermati lebih lanjut, sebagai berikut.

Pertama, isi RUU Cipta Kerja cenderung melemahkan isi maupun membatasi perubahan UU Kehutanan yang akan dilakukan melalui program legislasi nasional pada tahun ini. Dalam RUU Cipta Kerja tidak ada definisi-definisi mengenai hutan, kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, dan lainnya yang menjadi pokok bahasan.

Dalam RUU Cipta Kerja tidak ada definisi-definisi mengenai hutan, kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, dan lainnya yang menjadi pokok bahasan.

Diperkirakan definisi itu mengikuti definisi dalam UU Kehutanan. Dengan begitu, perubahan UU Kehutanan nanti tidak dapat dilakukan secara fundamental karena terikat pada definisi-definisi dalam RUU Cipta Kerja. Padahal, untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan perkiraan kondisi 15 hingga 20 tahun mendatang, dalam revisi UU Kehutanan definisi-definisi itu sudah saatnya perlu disesuaikan.

Kedua, ketidakadilan dalam pemanfaatan hasil hutan. RUU Cipta Kerja menghapus perizinan bagi perorangan dan kelompok masyarakat dalam bentuk koperasi. Itu artinya, RUU Cipta Kerja tak mengikuti Pasal 5 UU Kehutanan yang menyebut terdapat hutan negara dan hutan hak, dan dalam penjelasan pasal itu disebut adanya pembagian hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan rakyat.

Dengan begitu, dalam RUU Cipta Kerja, perizinan berusaha di kehutanan tidak menyertakan masyarakat lokal dan adat. Untuk maksud itu, Pasal 27 dan Pasal 29 UU Kehutanan yang mengatur izin khusus bagi perorangan dan koperasi dihapus.

Akses terhadap sumber daya hutan bagi koperasi dan badan usaha milik desa, berdasarkan RUU Cipta Kerja, hanya dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan usaha besar, yaitu badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan swasta yang dapat memperoleh perizinan berusaha.

GAKKUM KLHK

Petugas penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan satuan polisi pamong praja mengungkap aktivitas tambang timah ilegal di kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Gunung Menumbing, Sabtu, (18/1/2020).

Apakah itu berarti dalam revisi UU Kehutanan nantinya sudah tertutup untuk membuka akses manfaat hutan bagi masyarakat lokal dan adat? Apabila demikian, berarti isi RUU Cipta Kerja bukan hanya tidak mempunyai tujuan mempercepat perizinan bagi masyarakat lokal dan adat, tetapi bahkan akan menutup seluruh perizinan perhutanan sosial yang saat ini sedang berlangsung.

Ketiga, dalam RUU Cipta Kerja tidak terdapat norma hukum yang harus dipegang untuk menjabarkan isi undang-undang menjadi peraturan yang lebih operasional. Misalnya untuk perubahan Pasal 15 (3) UU Kehutanan disebut pemerintah pusat memprioritaskan pengukuhan kawasan hutan pada daerah strategis, yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tak ada penjelasan mengenai ”daerah strategis”, apakah strategis untuk berinvestasi, misalnya berupa daerah bebas konflik atau daerah dengan infrastruktur yang sudah siap.

Sementara itu, yang perlu menjadi pertimbangan, mengapa pengukuhan kawasan hutan negara untuk pemegang izin lambat, antara lain akibat rendahnya insentif bagi pemegang izin untuk menyelesaikannya. Hal itu karena tanpa pengukuhan kawasan hutan dapat diselesaikan, izin tetap dapat berjalan dan dapat diperpanjang. Di sisi lain, tak ada program pengukuhan kawasan hutan di luar kawasan hutan negara, seperti hutan adat, bisa jadi penyebab terjadinya konflik yang dapat mengganggu investasi.

Demikian pula dalam perubahan Pasal 15 (6) disebut dalam hal tumpang tindih antara kawasan hutan dan rencana tata ruang, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih dimaksud diatur dengan perpres. Norma dasar penyelesaian itu semestinya dinyatakan dalam RUU Cipta Kerja. Hal itu penting misalnya untuk memastikan kapan wilayah tumpang tindih itu harus tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan, kapan dapat dialih fungsi agar penyelesaian tumpang tindih mendapat solusi.

Norma dasar penyelesaian itu semestinya dinyatakan dalam RUU Cipta Kerja.

Namun, upaya penyelesaian tumpang tindih juga perlu dikaitkan dengan fungsi hutan yang harus dipertahankan untuk topang daya dukung lingkungan hidup. Untuk itu, perubahan Pasal 18 (1) UU Kehutanan yang menyebut pemerintah pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau diperlukan kejelasan kriteria penetapannya.

Melemahkan

Keempat, potensi pelemahan tata kelola (governance). Dalam perubahan Pasal 19 (1) UU Kehutanan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu. Dalam hal ini, persetujuan oleh DPR untuk perubahan berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis yang ditetapkan dalam UU Kehutanan dihilangkan. Mungkin dengan maksud dapat mempercepat proses. Yang perlu dijaga kemudian adalah memperkuat hasil penelitian terpadu.

Namun, dalam RUU Cipta Kerja tidak ditegaskan apa kriteria penelitian terpadu tersebut maupun proses dan hasil kerjanya yang semestinya perlu terbuka bagi publik. Selain itu, dalam pelaksanaannya perlu dikaitkan dengan daya dukung bentang alam lebih luas sehingga perubahan Pasal 19 tersebut perlu dikaitkan dengan perubahan Pasal 18 di atas, yaitu mengenai kawasan hutan yang harus dipertahankan keberadaannya.

Kelima, sentralisasi perlindungan hutan. Dalam perubahan Pasal 48 (2) UU Kehutanan, perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Memperhatikan kondisi lapangan saat ini, arah perlindungan hutan semestinya dijalankan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya pihak melalui peningkatan rasa memiliki (sense of belonging).

KOMPAS/RENY SRI AYU

Warga suku adat Kajang beberapa waktu lalu menggelar upacara Andingingi. Upacara ini sebagai bentuk mendinginkan Bumi. Hutan adat Kajang adalah salah satu yang mendapat SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penetapan sebagian kawasannya sebagai hutan adat.

Dari pengalaman lapangan, perlindungan hutan tak lagi dapat hanya menggunakan pendekatan command and control. Dalam hal ini, hak-hak masyarakat atas hutan dengan memanfaatkan fungsinya, yang jadi insentif melakukan perlindungan, perlu dikembangkan.

Keenam, potensi pelemahan penegakan hukum. Pada perubahan Pasal 49 UU Kehutanan disebut bahwa pemegang hak atau perizinan berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya. Dalam Pasal 49 UU yang saat ini masih berlaku, disebut bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Isi perubahan Pasal 49 ini berpotensi melemahkan upaya penegakan hukum akibat kebakaran hutan oleh korporasi.

Hal yang sama dijumpai dalam perubahan Pasal 50 UU Kehutanan. Dalam pasal ini terdapat dua pengertian yang dibedakan, yaitu pada Ayat (1) disebut ”setiap orang yang diberikan perizinan berusaha”, sedangkan pada Ayat (2) hanya disebut sebagai ”setiap orang”. Itu berarti, dalam substansi pasal itu apabila hanya disebut ”setiap orang”, maka itu berarti orang perseorangan dan bukan pemegang izin.

Hal demikian itu punya konsekuensi pada pengertian perubahan Pasal 78 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa ”Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan diancam dengan pidana penjara…”. Maka, yang dimaksud setiap orang bukanlah pemegang izin berusaha. Itu artinya, pemegang izin berusaha dibebaskan dari ancaman pidana.

Memperhatikan kondisi lapangan saat ini, arah perlindungan hutan semestinya dijalankan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya pihak melalui peningkatan rasa memiliki (sense of belonging).

Memperhatikan keenam tinjauan di atas, tampak bahwa kandungan RUU Cipta Kerja walaupun secara normatif dapat memberikan kemudahan bagi para investor, tetapi secara bersamaan berpotensi meningkatkan ketidakadilan, ketidakpastian penjabaran pelaksanaannya, berpotensi memperburuk tata kelola, serta melemahkan perlindungan hutan maupun penegakan hukum.

”In civilized life, law floats in a sea of ethics”, demikian ungkapan Hakim Agung Amerika Serikat Earl Warren (1891-1974). Ungkapan itu sebaiknya menjadi dasar untuk lebih menjaga kehati-hatian dalam penetapan UU Cipta Kerja agar hadirnya investasi dan besarnya peluang kerja adalah juga sebagai sumber suatu standar nilai dari moto kehutanan: Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari.

(Hariadi Kartodihardjo; Guru Besar Kebijakan Kehutanan, IPB University)