Opini Artikel Opini Obesitas PP “Omnibus Law”

Omnibus Law

Obesitas PP “Omnibus Law”

Delegasi pengaturan mestinya cukup untuk hal-hal yang bersifat jabaran dan teknis pelaksanaan belaka. Paradigma pembatasan mesti tetap dipegang guna menghadapi ide destruktif fleksibilitas dalam RUU Cipta Kerja.

Oleh Khairul Fahmi Dosen HTN, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas
· 1 menit baca
Pekan kedua Februari lalu, pemerintah secara resmi menyerahkan RUU Cipta Kerja kepada DPR. Dengan struktur perumusan yang cukup membingungkan, RUU ini terdiri atas 174 pasal induk yang tertuang dalam draf setebal 684 halaman di luar bagian penjelasan. Rancangan regulasi tersebut berisi norma pokok [...]