Pemerintah terus mengoordinasikan langkah untuk memitigasi dampak wabah Covid-19. Langkah tersebut harus dapat cepat membangun kepercayaan masyarakat.
Oleh
·2 menit baca
Pemerintah terus mengoordinasikan langkah untuk memitigasi dampak wabah coronavirus disease 2019. Langkah tersebut harus dapat cepat membangun kepercayaan masyarakat.
Sejak diumumkan kasus pertama coronavirus disease 2019 (Covid-19) pada 2 Maret 2020, jumlah pasien positif tertular hingga kemarin 227 orang. Kemarin terjadi pertambahan 55 kasus baru. Kenaikan eksponensial telah diduga berdasarkan sifat virus yang mudah menular dari orang ke orang dan dari pengalaman negara lain.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sejak dibentuk Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2020 telah melakukan koordinasi penanganan medis dan ekonomi.
Dari sisi fiskal, pemerintah telah mengeluarkan dua stimulus ekonomi, yaitu penambahan besaran bantuan pangan nontunai menjadi Rp 200.000 per bulan selama enam bulan dan bantuan prakerja untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan miskin.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ke aras 4.330 atau turun 2,83 persen sebagai dampak wabah korona.
Untuk membantu dunia usaha, pemerintah melonggarkan pajak penghasilan karyawan, pajak impor untuk sektor usaha tertentu, dan mempercepat restitusi pajak. Pemerintah juga berencana menaikkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi 2,5 persen dari asumsi semula 1,76 persen. Pemerintah juga melonggarkan larangan terbatas untuk ekspor dan impor.
Koordinasi yang membaik itu kita harapkan akan menenangkan masyarakat dan pasar. Kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ke aras 4.330 atau turun 2,83 persen sebagai dampak wabah korona. Penurunan ini sejalan dengan merosotnya indeks bursa saham Asia.
Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, menurut kurs referensi Bank Indonesia Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, besarnya Rp 15.223, dan pada 2 Maret 2020 sebesar Rp 14.413.
Namun, kita perlu juga mawas diri mengevaluasi apakah semua langkah pemerintah tersebut telah menjawab kekhawatiran masyarakat awam dan bisnis.
Untuk menjamin ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat, misalnya, Satuan Tugas Pangan membatasi jumlah pembelian oleh masyarakat. Sinyal pembatasan ini bisa berakibat kekhawatiran terhadap stok pangan dan mendorong warga memborong bahan pangan. Yang diperlukan adalah menjaga rantai pasok dan mengintensifkan operasi pasar.
Pemerintah masih akan mengeluarkan lagi paket stimulus fiskal. Anggaran digeser dan dipusatkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan membantu dunia usaha menjaga arus kas.
Langkah pemerintah menjaga kondisi ekonomi makro dan membangun kepercayaan investor akan dinilai pasar saat pemerintah memperbesar defisit APBN. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan sinyal tegas bahwa wabah Covid-19 adalah situasi serius dan langkah mitigasi di berbagai lini sejalan dengan keseriusan situasi tersebut.