Stimulus di Tengah Korona

Kita berada dalam dunia yang tak mudah. Ini adalah bencana kemanusiaan. Artikel di ”The Guardian” soal dilema dokter di Italia memang pahit, tetapi di sisi lain kita melihat harapan.

REUTERS/MANUEL SILVESTRI

Pemandangan Grand Kanal di Venesia, Italia, yang kosong tanpa pengunjung dan aktivitas warga, Senin (9/3/2020).

Ada sebuah artikel pahit di harian The Guardian, 14 Maret 2020. Judulnya ”Coronavirus may force UK doctors to decide who they’ll save”, ditulis Jonathan Ives. Ia mencatat: Italian College of Anesthesia, Analgesia, Resuscitation and Intensive Care, membuat sebuah petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan ketika pasien yang terinfeksi virus korona sudah melampaui kapasitas medis yang ada.

Dengan pilu ia menulis: prioritas harus diberikan kepada mereka yang memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup — dan untuk mereka yang memiliki potensi umur panjang (potential years of life).

Mereka yang belajar filsafat bisa menduga, ide ini diinspirasikan filsuf Inggris Jeremy Bentham yang bicara: greatest good for the greatest number. Kita bisa berdebat soal ini. Namun, inilah dilema moral yang terjadi. Wabah Covid-19 telah menjadi problem kemanusiaan. Ia tak lagi sekadar wabah. Ia adalah dilema moral, dilema kemanusiaan.

Wabah Covid-19 telah menjadi problem kemanusiaan. Ia tak lagi sekadar wabah.

Namun, kondisi saat ini menunjukkan: Covid-19 sudah melampaui SARS. Karena itu, menarik membaca risalah yang ditulis ekonom Warwick McKibbin dan Roshen Fernando dari The Australian National University dalam buku Economics in the Time of Covid-19 yang diedit Richard Baldwin dan Beatrice Weder di Mauro (2020).

Dampak ”social distancing”

McKibbin dan Fernando melakukan estimasi dampak ekonomi dari Covid-19. Perhitungan mereka menunjukkan: dalam skenario di mana dampak wabah bukan lagi terbatas di China, melainkan sudah berskala global, bersifat sementara, dengan tingkat keparahan (severity) rendah, di mana tingkat serangan (attack rate) untuk China 10 persen dan tingkat kematian di China 2 persen, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun 1,3 persen jika tak dilakukan mitigasi. Artinya, jika 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 persen, ada risiko—dengan skenario ini—pertumbuhan ekonomi turun menjadi 3,7 persen.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Kemacetan arus lalu lintas di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2020). Pemprov DKI mencabut sementara aturan pembatasan kendaraan pelat nomor ganjil genap di Jakarta berkaitan dengan upaya untuk mencegah penyebaran virus korona.

Dalam skenario yang parah, McKibbin dan Fernando menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun 4,7 persen dari kondisi awal. Artinya, dalam kondisi yang paling parah, ekonomi kita hanya akan tumbuh 0,3 persen apabila tak dilakukan mitigasi. Tentu kita bisa berdebat soal akurasi angka dan analisis ini. Namun, ia mengingatkan kita: dalam situasi pandemi global, dampak terhadap ekonomi Indonesia bisa sangat besar.

Baldwin dan di Mauro menunjukkan bahwa ada tiga hal yang perlu diantisipasi dari kejutan ekonomi (economic shock) ini. Pertama, dampak kesehatan (medical shock). Karena sakit, orang tidak dapat bekerja. Implikasinya: produksi terganggu.

Kedua, dampak ekonomi terjadi akibat berbagai pembatasan, termasuk karantina, social distancing (pembatasan sosial). Ketiga, dampak psikologi, di mana akibat ketakutan atau kekuatiran, orang akan menunda aktivitas ekonominya.

Lalu, apa mitigasinya? Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan serangkaian paket stimulus untuk mengatasi kondisi ini. Saya kira, kita harus memberikan apresiasi terhadap kecepatan pemerintah dan BI untuk mengeluarkan stimulus. Ini tak mudah. Namun, masalahnya situasi berubah begitu cepat. Ini tak cukup. Kita harus melihat stimulus dalam hal relevansi terhadap situasi, urutan, prioritas, dan waktu.

Namun, ia mengingatkan kita: dalam situasi pandemi global, dampak terhadap ekonomi Indonesia bisa sangat besar.

Mengapa? Coba kita lihat perkembangan berikut. Akhir pekan lalu, pemerintah menganjurkan adanya pembatasan sosial (social distancing). Intinya: sedapat mungkin hindari interaksi di keramaian. Pemerintah meminta kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Tujuannya jelas: untuk menghambat penyebaran virus Covid-19.

Ini adalah langkah baik karena kita tahu pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dan jika wabah meluas, toh perekonomian akan mandek. Keselamatan dan kesehatan harus menjadi prioritas.

Saya tak berminat masuk dalam perdebatan perlu atau tidaknya langkah ini, atau seberapa efektifnya kebijakan ini. Yang akan saya percakapkan: apa implikasi dari keputusan ini bagi ekonomi dan kebijakan ekonomi apa yang akan cocok dengan pilihan ini.

Kompas/Riza Fathoni

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menyemprotkan cairan disinfektan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020).

Langkah pembatasan sosial akan memiliki dampak pada kegiatan ekonomi. Bisa dibayangkan, orang akan menghindari tempat perbelanjaan, aktivitas produksi yang menuntut kontak langsung juga akan terganggu. Aktivitas ekonomi yang membutuhkan kehadiran fisik akan berkurang. Implikasinya: baik permintaan maupun produksi akan mengalami gangguan akibat menurunnya permintaan (demand shock) dan terganggunya pasokan (supply shock).

Seberapa besar disrupsi ini? Sangat tergantung apakah aktivitas tersebut dapat diganti dengan aktivitas melalui elektronik (online) atau tidak. Apabila ya, dampak disrupsinya kecil.

Namun, bagaimana dengan sopir ojek online (ojol), buruh, pedagang keliling, pelayan toko, pelayan rumah makan, sopir, dan sebagainya? Jangan lupa jumlah mereka cukup signifikan. Dan banyak dari mereka bekerja di sektor informal.

Kompas/Priyombodo

Pengemudi ojek daring (online) mengantar penumpang dari Stasiun Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Rizki Nauli Siregar, mahasiswa tingkat doktoral bidang ekonomi di University of California, mengingatkan saya: jika aktivitas produksi terganggu, perusahaan akan mengurangi atau menghentikan jam kerjanya. Karena sebagian besar dari mereka adalah sektor informal, relaksasi Pajak Penghasilan tak akan berdampak banyak. Atau kalaupun orang memiliki uang dari stimulus, jika ia tak bisa membelanjakannya, karena pembatasan sosial, ia tak akan efektif mendorong permintaan.

Pembatasan sosial, dalam jangka pendek, juga akan berpengaruh kepada produksi. Jika produksi terganggu, stimulus fiskal, seperti relaksasi pajak impor dan percepatan restitusi, tak cukup. Stimulus fiskal seperti ini—saat ini—akan terbatas efektivitasnya.

Contoh lain, dalam paket stimulus pertama, pemerintah memberikan potongan harga untuk penerbangan, hotel, dan sebagainya. Tujuannya agar aktivitas pariwisata bisa berjalan. Ini jelas tak lagi efektif saat ini karena justru orang akan menghindari bepergian.

Pembatasan sosial, dalam jangka pendek, juga akan berpengaruh kepada produksi.

Paket stimulus ini mungkin akan efektif setelah wabah diatasi dulu, dan pembatasan sosial berakhir. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya ingin mengingatkan sekali lagi: semua stimulus di atas berguna, tetapi harus dilihat relevansinya dengan keadaan, waktu, prioritas, dan urutan.

Fokus stimulus fiskal

Dalam kondisi diberlakukannya social distancing, dalam jangka pendek stimulus fiskal lebih baik difokuskan pada beberapa hal. Pertama, fokuskan pada kesehatan: penanggulangan wabah dan upaya menurunkan penularan.

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya. Penularan virus Covid-19 bisa begitu cepat. Kita harus membuat skenario apa yang terjadi jika wabah ini terjadi dalam skala yang luas seperti terjadi di banyak negara lain.

Mumpung jumlah kasusnya masih kecil, lebih baik bersiap sebelum kita terkejut dan terlambat. Pemerintah harus memastikan bahwa kita memiliki cukup rumah sakit atau tempat untuk merawat pasien korona. Dalam kasus China, misalnya, untuk penderita yang tak terlalu serius, Pemerintah China menyewa hotel untuk tempat karantinanya. Ini secara langsung juga memberikan pendapatan bagi hotel yang terpukul usahanya.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga menutupi hidungnya saat Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD DI Yogyakarta menyemprotkan cairan disinfektan di sekitar kawasan obyek wisata Taman Pintar, Yogyakarta, Rabu (18/3/2020).

Selain itu, kita juga membutuhkan alat uji yang cukup; tenaga medis, baik perawat maupun dokter yang banyak; begitu juga dengan obat-obatan, dan prosedur penanganan. Ini membutuhkan biaya besar. Tak hanya itu, bagi mereka yang kehilangan penghasilan akibat pembatasan sosial ini, iuran asuransi kesehatan akan menjadi beban yang memberatkan.

Saat ini biaya perawatan pasien korona ditanggung pemerintah. Ini langkah yang tepat. Namun, apabila terjadi dalam skala besar, dibutuhkan anggaran yang lebih besar.

Kedua, anggaran terbatas, kita tak mungkin membiayai semuanya. Harus ada prioritas. Mungkin lebih baik fokus pada perkotaan. Mengapa? Karena penduduk kota mungkin lebih rentan tertular virus Covid-19 karena kepadatan yang tinggi. Selain itu, intensitas interaksi sosial juga lebih tinggi.

Tak hanya itu, bagi mereka yang kehilangan penghasilan akibat pembatasan sosial ini, iuran asuransi kesehatan akan menjadi beban yang memberatkan.

Kita juga tahu, industri juga berada di perkotaan. Data menunjukkan, sekitar 55 persen penduduk Indonesia saat ini berada di perkotaan. Implikasinya: kebutuhan pasokan makanan yang paling besar juga berada di perkotaan. Artinya, stimulus perlu difokuskan untuk perkotaan.

Apabila stimulus di perkotaan tak cukup besar, mereka yang kehilangan pekerjaan akan pulang ke desa. Lalu, ada risiko penduduk kota menularkan virus ke perdesaan lebih jauh. Masih lekat dalam ingatan kita: ketika krisis keuangan Asia terjadi tahun 1998, penduduk kota kembali ke desa.

Namun, saya ingin hati-hati di sini: fasilitas kesehatan di desa lebih terbatas dibandingkan di kota, mereka juga bisa terdampak. Karena itu, pemerintah perlu memikirkan masak-masak dan membuat perhitungan yang baik mengenai hal ini.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Dalam beberapa hari ini, pusat perbelanjaan dan pasar sepi pengunjung, seperti pada penyelenggaraan pameran UMKM dan koperasi di Java Mall, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (16/3/2020).

Ketiga, kita tahu dampak ekonomi dari virus korona akan sangat signifikan. Salah satunya: akan banyak kelompok masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Untuk memitigasi itu, dan memastikan kelompok menengah bawah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pemerintah perlu meningkatkan dan memperluas program bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT).

Dalam kondisi ketika pembatasan sosial dijalankan, program BLT mungkin akan lebih efektif dibandingkan PKH. Perluas cakupan rumah tangga sasaran, berikan bukan hanya untuk yang miskin, melainkan juga hampir miskin atau menengah bawah. Di Hong Kong semua penduduk berusia di atas 18 tahun diberikan uang kas dengan jumlah tertentu. Kita jelas tak bisa meniru Hong Kong karena kapasitas fiskal kita berbeda, tetapi meningkatkan cakupan program BLT dan  PKH ini menjadi amat penting.

Keempat, hal yang amat penting adalah memastikan bahwa stok makanan terkendali. Kenaikan harga akibat tidak tersedianya stok pangan akan menimbulkan kepanikan dan keresahan sosial. Ini bukan hal mudah karena ada beberapa soal yang harus diperhatikan di sini: kecukupan pasokan dan juga distribusinya.

Dalam kondisi ketika pembatasan sosial dijalankan, program BLT mungkin akan lebih efektif dibandingkan PKH.

Jika wabah meluas dan pembatasan sosial menjadi semakin intens, siapa yang akan melakukan distribusi makanan? Di sini peran pemerintah menjadi amat penting. Hal yang sama juga untuk stok obat-obatan.

Kelima, seperti yang saya, dunia usaha akan terpukul. Ada risiko bahwa perusahaan kesulitan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, penting sekali dilakukan langkah untuk relaksasi restrukturisasi kredit.

Keenam, semua yang dibicarakan itu butuh pembiayaan. Padahal, kita tahu, penurunan harga minyak, penurunan harga komoditas, dan perlambatan ekonomi akan memukul penerimaan pemerintah. Karena itu, dalam situasi seperti ini, pemerintah harus merelokasi belanja dari aktivitas yang memiliki urgensi rendah ke belanja kesehatan untuk menanggulangi wabah Covid-19 dan perlindungan sosial. Tinjau kembali prioritas. Naikkan defisit anggaran.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kepadatan pengunjung di Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk berbelanja, Sabtu (14/3/2020). Walaupun sudah ada imbauan tidak berkumpul di tempat umum untuk membatasi penyebaran virus korona, Pasar Tanah Abang di akhir pekan masih terlihat ramai.

Itu sebabnya stimulus pemerintah perlu melihat relevansi, prioritas, urutan, dan waktu. Ia juga harus bersifat sementara. Dalam masa pembatasan sosial, stimulus fiskal lebih baik difokuskan pada sektor kesehatan dan bantuan sosial untuk menanggulangi wabah ini.

Baru, setelah penularan menurun, dan pembatasan sosial dihentikan, ”stimulus fiskal yang standar” untuk mendorong permintaan dan produksi, seperti relaksasi pajak impor, diterapkan. Setelah permintaan bergerak, kebijakan moneter untuk menurunkan bunga baru akan efektif.

Kita berada dalam dunia yang tak mudah. Ini adalah bencana kemanusiaan. Artikel di The Guardian soal dilema dokter di Italia memang pahit, tapi toh di sisi lain kita melihat harapan. Harian Xin Hua, misalnya, menurunkan pernyataan Presiden Xi Jinping: umat manusia adalah komunitas dengan masa depan bersama dan hanya melalui persatuan dan koordinasi, manusia dapat mengatasi berbagai risiko dan tantangan global. Dan China pun mengirim tim dan peralatan medisnya untuk membantu Italia dan Spanyol.

Dalam masa pembatasan sosial, stimulus fiskal lebih baik difokuskan pada sektor kesehatan dan bantuan sosial untuk menanggulangi wabah ini.

Mungkin ini tak menyelesaikan seluruh soal, tapi seperti yang ditulis Albert Camus: di tengah bencana, pada diri manusia terdapat lebih banyak sifat yang dapat dikagumi ketimbang dibenci.

(Muhamad Chatib Basri, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia)