Birokrasi Andal Lawan Covid

Keandalan birokrasi menjadi kunci mengatasi pandemi Covid-19. Pemerintah pusat dan daerah perlu segera mengatasi berbagai miskoordinasi yang masih terjadi. Kecepatan, ketepatan, dan keserentakan sangat diperlukan.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Warga melewati depan mural bertema pandemi Covid-19 yang dibuat Serikat Mural Surabaya di Jalan Stasiun Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/4/2020).

Pandemi Covid-19 sungguh menguji keandalan birokrasi di banyak negara. Melawan musuh tak terlihat ini butuh kecepatan, ketepatan, dan juga keserentakan.

Bagaimana negara-negara di dunia merespons pandemi virus korona galur baru ini terlihat jelas perbedaannya. Kesemuanya tidak ada yang melangkah pasti karena belum ada rujukannya. Namun, di tengah ketidakpastian itu, ada yang mampu mengambil langkah cepat dan serentak, ada yang lamban dan parsial, serta ada juga yang malah bertikai.

Fenomena ini bukan hanya monopoli negara berkembang. Negara maju pun banyak yang tergagap menghadapinya, bahkan sekelas negara adidaya Amerika Serikat (AS).

Baca juga : Pembatasan Tunggu Penetapan Menteri

Kompas/AGUS SUSANTO

Lalu lintas ramai lancar di Jalan Tol Jakarta-Cikampek di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020). Badan Pengelola Jalan Tol telah menyiapkan sejumlah skenario karantina wilayah dan larangan mudik di tol terkait pencegahan penyebaran pandemi Covid-19.

Indonesia memiliki tantangan sangat besar. Jumlah penduduk yang besar dan beragam, serta keluasan dan keunikan wilayah menjadi problem tersendiri. Belum lagi kekuatan ekonomi yang masih minim maupun sistem politik pemerintahan yang belum ajek, masih terus disempurnakan, mulai dari sistem otonomi daerah hingga sistem pemilihan kepala pemerintahannya.

Dalam merespons bencana banjir yang terlihat kasatmata dan bersifat lokal saja miskoordinasi masih sering kita rasakan. Tidak heran jika hal serupa terjadi dalam penanganan wabah virus korona yang tak kasatmata dan menyerang serentak.

Baca juga : Mari Patuhi Pembatasan Sosial

Terbitnya Surat Edaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor 5 Tahun 2020 tertanggal 1 April 2020, yang mengatur pembatasan penggunaan moda transportasi dari dan ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi selama masa pandemi Covid-19, adalah kasus teranyar. Sejumlah kepala daerah saja sempat dibuat bingung karenanya, terlebih lagi publik saat info beredar di Whatsapp.

KOMPAS/BAGIAN HUMAS PEMKAB MAMBERAMO TENGAH

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah menutup akses masuk ke daerah tersebut pada Selasa (31/3/2020). Kebijakan ini untuk mencegah penyebaran virus korona jenis baru atau dikenal Covid-19 di Mamberamo Tengah, Papua.

Salah satu ciri dari birokrasi modern adalah adanya struktur hierarkis yang tegas dari atas ke bawah dan juga memberikan pendelegasian wewenang yang jelas sesuai tanggung jawabnya. Regulasi jelas dan dipahami semua. Semua personel mulai dari atas hingga bawah memenuhi standar. Kasus terakhir itu menunjukkan itu semua belum tercipta.

Baca juga : Cegah Segera Meluasnya Covid-19

Max Weber mengungkapkan, di negara tradisional, kewenangan hanya ada di pusat kekuasaan. Pendelegasian pun atas dasar pertemanan, bukan atas dasar peraturan yang jelas, serta kerap mengaburkan kepentingan publik dengan kepentingan diri atau kelompok. Boleh jadi, kita pun masih di tahapan itu.

Padahal, untuk mengatasi pandemi ini kita membutuhkan keandalan birokrasi yang super modern, bahkan sudah dipadukan dengan kecanggihan teknologi. Mengingat pandemi belum mereda dan boleh jadi terus meningkat hingga titik puncak, segenap jajaran birokrasi di segala lini hendaknya segera merapatkan barisan dan berbenah.

Segenap jajaran birokrasi dari pusat hingga daerah saatnya menunjukkan pada dunia, Indonesia adalah bangsa besar. Kita punya tradisi panjang untuk bersatu, bergotong royong, rela berkorban. Rawe-rawe rantas malang-malang putung.