Menuju Tatanan Hidup dengan Covid-19
Indonesia harus segera menyusun cetak biru atau skenario tentang ”Tatanan Hidup dengan Covid-19” karena kemampuan ekonomi Indonesia sangat terbatas. Sementara itu, belum ada kepastian Covid-19 berakhir.
Pagi itu, Kamis (7/5/2020), beredar pesan yang sama di beberapa grup Whatsapp. Isinya, pembicaraan Menko Perekonomian di PII pada Rabu 6 Mei bahwa pemerintah perlahan akan membuka ekonomi. Di dalamnya ada tanggal dan jenis kegiatan ekonomi akan buka dari 1 Juni 2020 sampai Agustus 2020.
Pada dasarnya saya menyambut baik rencana ini karena telah lama mencoba merumuskan agenda yang saya sebut ”Tatanan Hidup dengan Covid-19” (THC). Wacana dan skenario tentang THC harus dipikirkan karena kemampuan ekonomi Indonesia sangatlah terbatas. Sementara itu, belum ada kepastian Covid-19 berakhir.
Berapa lama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat membiayai makan rakyat dan stimulus ekonomi saat bekerja dan sekolah di rumah saja? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memberi jawaban pasti. Ia hanya menyebut tiga, enam, dan sembilan bulan. Sembilan bulan artinya Desember 2020.
Wacana dan skenario tentang THC harus dipikirkan karena kemampuan ekonomi Indonesia sangatlah terbatas.
Kapan wabah Covid-19 benar-benar berakhir? Wabah ini baru benar-benar selesai jika vaksin telah ditemukan. Bill Gates memperkirakan paling cepat 18 sampai 24 bulan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut akhir 2021. Namun, semua itu hanya perkiraan.
Realitasnya, akan perlu waktu lebih lama untuk memvaksin seluruh dunia karena manusia berjumlah 7,8 miliar jiwa. Belum lagi temuan bahwa Covid-19 telah bermutasi menjadi beberapa tipe. Tiap tipe mungkin saja memerlukan vaksin berbeda. Maka, perjalanan menuju imunitas terhadap Covid-19 makin panjang.
Itu sebabnya, Indonesia (dan semua negara) harus menyiapkan THC. THC adalah kondisi kehidupan di mana wabah Covid-19 belum hilang, tetapi manusia kembali beraktivitas, yakni bekerja, sekolah, dan bahkan berwisata dengan protokol kesehatan Covid-19. Kita harus bekerja karena tidak mungkin pemerintah seterusnya memberi ”makan” seluruh rakyat. Jika diteruskan, negara bangkrut, orang mati kelaparan, dan terjadi kerusuhan sosial di mana-mana.
Singkatnya, cepat atau lambat, Indonesia harus move on dengan Covid-19. Ini hidup berisiko, tetapi risiko lain, yakni kelaparan dan kerusuhan, juga mengancam. Yang harus dilakukan adalah menata kehidupan sedemikian rupa sehingga aktivitas kembali berjalan, tetapi risiko Covid-19 diminimalkan. Misalnya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Sembilan langkah
Dalam skenario menuju THC, pemerintah harus menjadi dirigennya. Ada sembilan langkah penting THC yang harus diambil pemerintah pusat. Pertama, membuat gugus tugas (GT) THC. Kedua, menunjuk ketua GT yang berpengalaman menangani peristiwa atau even dalam skala superbesar. Ketiga, menyusun tim cetak biru THC. Keempat, melakukan simulasi THC dalam berbagai lini kehidupan.
Kelima, melakukan sosialisasi THC dalam skala masif. Keenam, menyiapkan infrastruktur kesehatan Covid-19 yang lebih banyak. Ketujuh, merumuskan jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi baru dalam periode THC. Kedelapan, menerapkan secara bertahap dan hati-hati. Kesembilan, mengawasi dan memperbaiki THC agar semakin efektif dan maksimal.
Ada sembilan langkah penting THC yang harus diambil pemerintah pusat.
Pertama-tama, sebaiknya pemerintah pusat membuat sebuah gugus tugas khusus untuk menyiapkan dan mengelola THC ini. Mengapa gugus tugas bukan kementerian tertentu? Sebab, THC melibatkan sangat banyak aspek kehidupan. Jika hanya kementerian tertentu, katakanlah ekonomi, perspektifnya sempit dan vertikal. Ini akan membuat THC gagal mengingat setiap aspek terkait satu dengan lain.
Jadwal Menko Perekonomian menyebut bahwa sekolah kembali buka dengan sistem shift pada 15 Juni 2020. Biasanya pertengahan Juni adalah jadwal libur akhir tahun anak sekolah. Apakah memang sekolah akan dibuka pada 15 Juni 2020?
Pertanyaan berikutnya: Apakah semua sekolah siap dan satu pemahaman tentang sistem shift? Bagaimana implementasi detail di lapangan? Bagaimana susunan kursi di kelas? Bagaimana kurikulum sekolah? Adakah perbedaan kondisi sekolah swasta dan negeri? Dan seterusnya.
Pemerintah harus menjadi dirigennya. Dirigen itu adalah ketua GT THC. Ini langkah kedua yang vital dalam THC. Presiden Jokowi wajib menunjuk seorang ketua dengan pengalaman yang teruji dalam menangani peristiwa atau event superbesar karena persiapan, transisi, dan pengelolaan THC adalah pekerjaan mahabesar sekaligus presisi karena berkaitan dengan keselamatan.
Apa peristiwa atau event superbesar yang pernah terjadi di Indonesia dalam 20 tahun terakhir? Ada dua contoh. Pertama, tsunami dan gempa Aceh akhir 2004 dan penyelenggaraan Asian Games 2018.
Dalam tsunami Aceh 2004, semua wilayah hancur dan harus dibangun dalam situasi darurat. Pada Asian Games 2018 sangat banyak arena kualitas internasional yang harus dibangun. Ditambah target kenaikan prestasi. Orang-orang kunci dalam dua peristiwa di atas layak dipertimbangkan menjadi ketua THC.
Langkah ketiga, ketua THC harus membuat cetak biru THC yang pada gilirannya akan menjadi panduan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menyusun THC di tempat masing-masing. Draf cetak biru disusun sebuah tim yang berisi setidaknya sembilan orang dengan kompetensi yang dibutuhkan mendesain THC. Pertama dokter. Kedua, arsitek. Ketiga, pakar manajemen. Keempat, psikolog. Kelima, desainer interior. Keenam, arsitek lanskap. Ketujuh, ahli administrasi negara. Kedelapan, ekonom. Kesembilan, pengusaha.
Tim ini akan membahas cetak biru yang mereka susun bersama aneka kelompok masyarakat untuk mendapatkan masukan tentang kondisi dan masalah di lapangan, kemudian merumuskan solusi atas masalah tersebut. Kelompok yang diundang harus spesifik karena THC akan membuat prosedur standar operasi (SOP) atau protokol THC. Contoh kelompok yang harus diundang: kelompok usaha properti, penerbangan, restoran, kafe dan bioskop, transportasi, sekolah, universitas, dan seterusnya.
Kelompok yang diundang harus spesifik karena THC akan membuat prosedur standar operasi (SOP) atau protokol THC.
Simulasi THC adalah langkah keempat. Cetak biru dari GT THC harus disimulasikan terlebih dulu di lapangan karena (selalu) ada jarak antara rancangan dan praktik di lapangan. Singkatnya, SOP dan protokol THC harus diujicobakan penerapannya di berbagai bidang kehidupan. Kementerian BUMN dengan ratusan BUMN dan bidang usaha mengambil peranan besar dalam simulasi karena memiliki ratusan setting kerja.
Sebagai sebuah tatanan, ada konsep dan prosedur THC yang harus disosialisasikan ke masyarakat. Ini langkah kelima. Kurangnya pemahaman masyarakat akan melahirkan masalah. Bayangkan jika THC benar-benar akan dilaksanakan di pasar, mal, sekolah, bioskop, pesawat, angkutan kota, kantor, pabrik, rumah ibadah, dan seterusnya. Konsep dan desainnya harus dipahami oleh elite dan masyarakat.
Tanda tanya besar muncul jika yang pertama didengar masyarakat tentang tatanan kehidupan dengan Covid-19 hanyalah tanggal kantor, mal, sekolah, dan rumah ibadah akan dibuka, tetapi tanpa penjelasan yang memadai tentang konsep dan cetak biru. Bagaimana implementasinya? Apa risikonya? Masuk akal atau tidak?
Langkah keenam soal THC adalah perlunya penyiapan fasilitas kesehatan Covid-19 di atas jumlah yang ada saat ini. Sebab, di era THC diasumsikan akan terjadi kenaikan pasien positif Covid-19. Mungkin separuh rumah sakit di Indonesia harus ditransformasi menjadi rumah sakit khusus Covid-19. Atau pemerintah subsidi separuh hotel agar berubah menjadi hotel karantina. Masyarakat di era THC harus melakukan tes Covid-19 secara rutin. Idealnya, 10 hari sekali.
Saat ini tes rutin tampaknya hanya dimungkinkan dengan tes cepat. Agar tes cepat tersedia masif, ada dua cara. Pertama, memberikan gratis di puskesmas. Kedua, memberi izin edar agar dapat dibeli bebas di apotek. Atau keduanya sekaligus.
Jaring pengaman sosial
Langkah ketujuh berkaitan dengan jaring pengaman sosial (JPS) dan stimulus ekonomi pada era THC. Pada era THC, JPS dan stimulus ekonomi tetap jalan. Stimulus ekonomi karena kapasitas ekonomi hanya separuh dibandingkan dengan sebelum Covid-19. JPS tetap diperlukan, tetapi bentuknya diubah. JPS dimodifikasi menjadi bantuan makanan bergizi, vitamin, atau jamu yang dapat meningkatkan imunitas tubuh.
JPS dan stimulus ekonomi ini sebaiknya pemerintah juga membentuk gugus tugas agar perspektif horizontal lahir. Menurut Menteri Keuangan, masalah JPS Covid-19 pada saat ini bukanlah dananya, melainkan ketepatan sasaran. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menambahkan bahwa waktu menjadi masalah dalam distribusi bantuan.
Menurut Menteri Keuangan, masalah JPS Covid-19 pada saat ini bukanlah dananya, melainkan ketepatan sasaran.
Sejumlah kementerian memberi bantuan, tetapi karena waktu berbeda, itu menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Sebagian merasa tidak dapat bagian. Ridwan Kamil meminta agar bantuan sosial ini diberikan dalam satu waktu dan satu pintu.
Langkah ke delapan adalah penerapan bertahap dan hati-hati. Implementasi THC dapat meniru pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Misalnya Jabotabek atau beberapa daerah terlebih dulu. Dengan cara ini, akan terlihat masalah di lapangan.
Dapat dilihat pula dampak THC terhadap pertumbuhan ekonomi dan penularan Covid-19. Beda kebiasaan, kebudayaan, geografi atau sosial ekonomi di daerah boleh jadi berpengaruh terhadap desain THC.
Langkah kesembilan adalah evaluasi THC. Akumulasi pengalaman diharapkan akan membuat THC semakin baik. Gagasan, masukan, dan inovasi yang lahir dalam THC diharapkan membuat produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi yang tidak kalah daripada era pra-wabah.
Eksistensi gugus tugas diasumsikan lama, termasuk menyiapkan sejumlah skenario masa depan. Pertama, mengembalikan masyarakat ke hidup normal setelah vaksin ditemukan dan seluruh rakyat telah divaksinasi. Kedua, Covid-19 masih ada dan malah muncul virus lainnya, baik yang epidemik (di Indonesia saja) maupun pandemik (di seluruh dunia).
Demikianlah usulan sembilan langkah menuju era ”normal baru” yang bernama THC. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin harus menyusun sendiri karena tidak ada presedennya di Indonesia dan di dunia. THC harus kuat secara desain dan implementasi. Pengelola dan perspektif harus tepat.
Nilai dan pengaruh THC terhadap negara ini jauh lebih besar daripada Kartu Prakerja.
Satu pesan: jangan sampai THC mengalami gonjang-ganjing seperti program Kartu Prakerja. Nilai dan pengaruh THC terhadap negara ini jauh lebih besar daripada Kartu Prakerja. Bahkan, THC menjadi kunci berhasil atau gagalnya Presiden Jokowi dalam penanganan Covid 19. Sejarah akan mencatat.
(M Qodari CEO Indo Barometer)