Bekerja di Tengah Covid-19
Kita bisa berbeda pendapat tentang kebijakan. Yang jelas, Presiden Jokowi telah membuat kebijakan dengan hati-hati. Aspek kesehatan adalah paling utama, tetapi pertimbangan ekonomi juga diperhatikan.
Sejak kemunculan pertama di Wuhan, China, Desember 2019, Covid-19 dalam waktu kurang dari enam bulan menyebar ke lebih dari 200 negara.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan, hingga 15 Mei 2020, sudah 215 negara melaporkan kasus Covid-19. Total angka kasus positif Covid-19 mencapai 4,5 juta kasus, dengan tingkat kematian 7 persen.
Saat ini Indonesia menempati posisi ke-36 dunia dalam jumlah kasus positif, dengan tingkat kematian empat orang per 1 juta penduduk. Kondisi ini tergolong moderat, bahkan relatif lebih baik daripada beberapa negara lain dan rata-rata dunia.
Spanyol, misalnya, tingkat kematian mencapai 566 orang per 1 juta penduduk. Italia 503 orang per 1 juta penduduk, Inggris 465 orang per 1 juta penduduk, dan Amerika Serikat 228 kematian per 1 juta penduduk. Sementara rata-rata dunia 35 kematian per 1 juta penduduk. Di ASEAN, kita sama dengan Singapura. Yang tertinggi adalah Filipina, 7 kematian per 1 juta penduduk.
Hal ini penting disampaikan agar kita optimistis, tetapi tetap berusaha melawan pandemi Covid-19. Pemerintah menangani wabah virus korona secara serius. Sejak awal tahun telah menyiapkan 100 lebih rumah sakit rujukan, memulangkan warga negara Indonesia dari Wuhan, memperketat pemeriksaan di bandara, menguji masyarakat secara terstruktur, dan berbagai kebijakan lain terkait mitigasi penyebaran virus korona.
Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan protokol dan alokasi APBN Rp 405,2 triliun untuk jaring pengaman sosial, stimulus pelaku UMKM, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan berbagai kebijakan lain untuk memutus penularan.
Kebijakan informatika
Di bidang informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama para pemangku kepentingan berkomitmen memfasilitasi layanan koneksi internet mendukung kebijakan ”Bekerja dari Rumah”, ”Belajar dari Rumah”, dan ”Beribadah dari Rumah”, termasuk menyediakan akses internet khusus di sektor pelayanan medis. Program berupa layanan internet broadband selama kurang lebih tiga bulan, dan dapat diperpanjang jika keadaan mengharuskan.
Jadi, ada tiga hal yang dilakukan Kemenkominfo. Pertama, diseminasi informasi upaya pencegahan dan mewaspadai Covid-19. Kedua, bersama sektor komunikasi dan informatika bersinergi memutus penyebaran Covid-19. Ketiga, mendukung penuh pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial Presiden Jokowi.
Mengenai diseminasi informasi, Kemenkominfo melakukan komunikasi publik bersama Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 dengan tujuan menyosialisasikan pesan-pesan seperti ”cuci tangan pakai sabun”, ”di rumah saja”, ”dilarang berkerumun atau berdekatan”, ”isolasi mandiri dengan layanan telemedicine”, dan ”tidak mudik atau piknik”.
Kemenkominfo juga mengoptimalkan layanan akses internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) ke wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal dengan kapasitas 7,3 GB per hari selama kebijakan bekerja dari rumah sebagai kanal Covid-19 pada 2.265 lokasi. BAKTI Kominfo juga menyediakan layanan internet untuk Wisma Atlet Kemayoran sebagai RS darurat Covid-19.
Bersama pemangku kepentingan, Kemenkominfo meluncurkan portal www.covid19.go.id, berupa Chatbot Covid-19, yaitu suatu layanan berbasis platform Whatsapp Chat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul mengenai Covid-19. Perkembangan penularan hingga berapa jumlah yang sembuh dan meninggal dapat dipantau setiap hari. Kemenkominfo juga aktif menepis hoaks dan infodemi, yaitu informasi menyesatkan yang banyak beredar di media sosial.
Kemenkominfo juga bekerja sama dengan operator telekomunikasi dan penyedia jaringan internet untuk memantau kualitas layanan komunikasi selama masa pandemi Covid-19 dan PSBB.
Bersama Kementerian BUMN dan PT Telkom, Kemenkominfo menggagas Aplikasi PeduliLindungi, yaitu aplikasi untuk membantu masyarakat mengetahui keberadaan zona hijau, kuning, ataupun merah agar pengguna waspada ketika terpaksa keluar rumah. Melalui aplikasi ini, pemerintah dapat melakukan tracing, tracking, dan fencing. Aplikasi ini dilengkapi Aplikasi Bersatu Lawan Covid, berisi informasi perkembangan Covid-19, RS rujukan Covid-19, diagnosis mandiri, konsultasi, dan data pasien.
Transformasi ke digital
Kemenkominfo juga membangun ekosistem digital dan infrastruktur telekomunikasi menuju Digital Society. Pandemi Covid yang mengharuskan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah ”mempercepat” proses transformasi digital ini. Dalam hal ini Kominfo berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menghadapi industri 4.0 dengan program digital talent scholarship, yaitu sebuah program pelatihan digital skills, seperti programming, augmented reality, IOS developer, dan digital entrepreneur secara gratis. Target tahun ini 50.000-60.000 anak muda.
Pembangunan infrastruktur di wilayah 3T sangat penting untuk para petani, nelayan, petambak, peternak, dan industri rumah tangga yang selama ini berada di offline market. Namun, tidak kalah penting adalah mempersiapkan mereka masuk ekonomi berbasis digital.
Kemenkominfo mempunyai program petani Go Online, UMKM Go Online, Siberkreasi, dan Digital Talent Scholarship. Ini semua diharapkan bisa menjadikan digital space Indonesia sebagai arena bagi UMKM/UMI sehingga bisa menjadi sokoguru perekonomian rakyat masa depan.
Kita menyadari bahwa wabah Covid-19 telah menjadi tantangan bagi semua negara. Tidak satu negara pun yang siap dan punya pengalaman merespons situasi ini. Hampir setiap negara menghadapi Covid-19 dengan learning by doing. Maka, tidak ada pemimpin dunia yang bisa dikatakan lebih kompeten dibandingkan yang lain, dalam konteks krisis ini, semua saling belajar. Dalam praktiknya, setiap negara memiliki pilihan kebijakan dan strategi yang tidak sama. Setiap pemimpin memiliki kebijakan dengan kelebihan dan kekurangannya.
Kita bisa berbeda pendapat tentang pilihan-pilihan kebijakan tersebut, yang jelas Presiden Jokowi telah membuat kebijakan dengan hati-hati. Aspek kesehatan adalah paling utama, tetapi pertimbangan ekonomi juga diperhatikan.
Tidak hanya mengutamakan kecepatan, tetapi juga keakuratan. Bahwa dalam perjalanan waktu ternyata keputusan tersebut harus berubah, itu pasti karena adanya situasi yang juga telah berubah sehingga diperlukan tindak lanjut dan langkah-langkah korektif.
(Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI)