Jaminan Kerja Korban PHK Korona

Asia diprediksi bisa pulih cepat, dengan syarat respons kebijakan yang diambil tepat. Untuk Indonesia, pariwisata dan manufaktur, yang banyak menyerap tenaga kerja, termasuk yang lama pulih.

Kompas/Priyombodo

Elma, yang mengalami pemutusan hubungan kerja,  mengikuti pelatihan keterampilan menjahit di Balai Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Mei 2020.

Pemerintah secara bertahap membuka kembali sejumlah sektor ekonomi. Meskipun demikian, tak ada jaminan pekerja yang di-PHK bisa kembali bekerja secepatnya (Kompas, 16/6/2020).

Jumlah mereka tak sedikit. Sekitar 3,06 juta menurut Kementerian Ketenagakerjaan, atau sekitar 5 juta menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), hanya separuh dari sekitar 10 juta tenaga kerja di 17 subsektor industri manufaktur padat karya bisa dipertahankan selama pandemi dan 10 juta lebih menurut Kadin Indonesia.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut yang terancam PHK di sektor properti saja 30 juta. Jumlah itu baru di sektor formal, belum yang informal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mempekerjakan sekitar 115 juta pekerja. UMKM paling terpukul oleh pandemi.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Pandemi Covid-19 membuat Novri Adi (25) mengalami PHK. Dalam foto yang diambil pada 15 April 2020 ini, Novri tak memiliki tempat tinggal dan terpaksa tidur di teras kafe, dekat Stasiun Manggarai, Jakarta.

Baca juga : Tak Ada Jaminan bagi Pekerja

Dari prediksi Dana Moneter Internasional (IMF), hanya segelintir negara bisa pulih cepat, mengikuti pola huruf V. Asia, tempat Indonesia, diprediksi bisa pulih cepat, dengan syarat respons kebijakan yang diambil juga tepat. Perlu waktu bagi ekonomi pulih sepenuhnya dan menciptakan lapangan kerja kembali. Untuk Indonesia, pariwisata dan manufaktur, yang banyak menyerap tenaga kerja, termasuk yang lama pulih.

Selain krisis kesehatan, pandemi memukul perekonomian, termasuk ketenagakerjaan. Pandemi seketika menghapus capaian angka pengangguran dan kemiskinan, serta mengancam momentum puncak bonus demografi yang diprediksi terjadi tahun 2020-2024. Pengangguran terbuka, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 6,68 juta atau 4,8 persen dari total 137,91 juta angkatan kerja per Februari 2020, terendah sejak 1990-an, diprediksi melonjak akibat korona. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan lonjakan pengangguran terbuka di kuartal II tahun ini hingga 9,35 juta orang.

Beberapa lembaga memprediksi bisa mencapai 12 persen, tertinggi dalam sejarah. Paling terkena dampak adalah pekerja bebas dan pekerja lepas atau yang berusaha sendiri berskala mikro. Wilayah paling terdampak: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan wilayah Jawa lainnya. Secara global, ILO memperkirakan sekitar 1,25 miliar pekerja terancam pemutusan hubungan kerja di seluruh dunia.

Pandemi seketika menghapus capaian angka pengangguran dan kemiskinan, serta mengancam momentum puncak bonus demografi yang diprediksi terjadi tahun 2020-2024.

Stimulus fiskal dan moneter digelontorkan untuk membantu dunia usaha bergerak kembali dan meredam lonjakan pengangguran. Banyak variasi respons kebijakan antarnegara. Seperti Inggris, memberikan subsidi kepada pelaku usaha agar tak melakukan PHK. Amerika Serikat mengucurkan stimulus fiskal, berbentuk tunjangan pengangguran bagi korban PHK, dan insentif modal atau bantuan untuk pelaku usaha terdampak.

Secara bertahap, ekonomi nasional harus pulih dan menciptakan lapangan kerja, baik bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau bagi tambahan 1,7 juta angkatan kerja baru per tahun. Inovasi dan kreativitas kebijakan diperlukan. Stimulus masa pandemi bisa diwujudkan dalam penciptaan lapangan kerja produktif sebanyak-banyaknya oleh pemerintah, seperti proyek padat karya, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan.

Selain fokus pada penyediaan bantuan segera bagi pekerja dan dunia usaha untuk melindungi keberlangsungan mereka, membantu transformasi SDM dan pelaku usaha beradaptasi dengan era normal baru juga harus dilakukan agar mampu berlari cepat begitu pemulihan dari pandemi terjadi.