Sensus Penduduk di Masa Pandemi

SP2020 merupakan kegiatan besar milik seluruh masyarakat Indonesia yang sudah sepatutnya disukseskan bersama. Kerja sama dan partisipasi aktif semua warga menjadi kunci keberhasilan sensus penduduk.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Petugas Sensus Penduduk 2020 memverifikasi data di lapangan di RW 003 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2020).

Pandemi Covid-19 masih meresahkan banyak kalangan. Selain jumlah kasus positif yang masih meningkat, virus korona jenis baru disebut-sebut juga muncul lebih mudah menyebar dan menular.

Hal ini membuat masyarakat khawatir dan lebih berhati-hati. Penerapan protokol kesehatan di berbagai kegiatan juga diperketat. Di tengah kondisi seperti ini, hajatan besar Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) harus tetap dilanjutkan demi mewujudkan Satu Data Kependudukan.

Baca juga : Manfaatkan Sensus Penduduk 2020

Adanya pandemi dan efisiensi anggaran tentu bukan tantangan ringan yang harus dihadapi. Penyesuaian atau adaptasi secara cepat dan tepat harus dilakukan BPS untuk menghadapi dinamika yang terjadi.

Berbagai mitigasi risiko harus disiapkan sebelum menjalankan SP yang dilaksanakan selama September 2020. Ditambah lagi berbagai bentuk keraguan dan keberatan masyarakat untuk menerima petugas sensus yang akan melakukan pendataan juga muncul di lapangan. Banyak yang takut terpapar virus korona jika berinteraksi dengan petugas sensus. Hal ini sangat dimaklumi melihat situasi yang sedang terjadi kini.

Adanya pandemi dan efisiensi anggaran tentu bukan tantangan ringan yang harus dihadapi.

Tahun ini, ada 54 negara lain yang menyelenggarakan SP selain Indonesia. SP2020 merupakan sensus penduduk ketujuh yang dilaksanakan sejak era kemerdekaan. Berbeda dari enam periode sebelumnya (1961, 1970, 1980, 1990, 2000, dan 2010), pada SP2020 ini BPS menerapkan combined method dalam pengumpulan data.

Untuk pertama kali, SP dilakukan secara daring (SPO). Inovasi ini dilakukan seiring perubahan yang terjadi 10 tahun terakhir dan adanya perkembangan iptek. Dalam pelaksanaannya, data administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dimanfaatkan sebagai basis data.

SPO telah berlangsung sejak 15 Februari hingga 29 Mei 2020. Sebanyak 51,36 juta jiwa atau sekitar 19 persen penduduk telah berpartisipasi. Sementara 81 persen lainnya masih perlu dicatat keberadaannya. Untuk itu, SP2020 pada 1-30 September dijalankan. Selain itu, pengecekan keberadaan penduduk yang telah berpartisipasi dalam SPO juga akan dilakukan di periode ini.

Baca juga : Menyelamatkan SP 2020

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Petugas Sensus Penduduk 2020 memverifikasi data rumah warga di RW 003 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2020). Pencatatan ini dilakukan untuk menghasilkan satu data tunggal penduduk Indonesia, yang kelak akan menjadi dasar pembuatan keputusan dalam berbagai bidang.

Tujuan pelaksanaan SP2020 ialah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan Indonesia (de facto dan de jure), dan juga parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi), serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dari tujuan inilah, manfaat dari SP2020 juga terjawab. Data hasil SP2020 akan sangat bermanfaat tak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang ke depan.

Pendataan lapangan

Data kependudukan ini sangat penting agar visi dan misi presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dapat terlaksana. Dalam pembangunan lima tahun ke depan, kualitas sumber daya manusia (SDM) jadi fokus utama pemerintah. Hal ini menunjukkan data akurat mengenai ”penduduk” akan menjadi hal yang sangat diperlukan, bahkan urgen untuk pembuatan kebijakan di segala bidang. Kebijakan yang diambil tentu akan berdampak kembali pada ”penduduk” itu sendiri.

Pandemi Covid-19 dan keterbatasan anggaran membuat SP2020 harus dilaksanakan dengan tata kelola baru. Berbagai hal dilakukan BPS agar pendataan lapangan tetap berjalan optimal dan tujuan awal tercapai maksimal. Penyesuaian penyelenggaraan SP2020 berpegang pada prinsip mengutamakan keselamatan di kala pandemi masih memprihatinkan.

Pandemi Covid-19 dan keterbatasan anggaran membuat SP2020 harus dilaksanakan dengan tata kelola baru.

Pelatihan petugas sensus yang direncanakan dilaksanakan secara tatap muka diubah dalam bentuk pembelajaran mandiri melalui media TVRI dan RRI. Semua petugas wajib menjalani tes cepat lebih dulu sebelum ke lapangan. Petugas juga dibekali masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer, serta wajib menerapkan physical distancing selama pendataan.

Pembagian zona pendataan sesuai kondisi lapangan juga diterapkan. Sensus Penduduk Wawancara harus menyesuaikan kondisi saat ini. BPS membagi wilayah Indonesia jadi tiga zona pendataan. Di zona pertama (227 kabupaten/kota), petugas akan menggunakan sistem DOPU (drop off pick up), yakni membagikan kuesioner kepada masyarakat dan nantinya akan diambil kembali setelah kuesioner diisi secara mandiri oleh responden.

Baca juga : Momentum Satu Data SP 2020

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Petugas sensus melakukan verifikasi data dan wawancara singkat kepada warga di Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (2/9/2020).

Di zona kedua (246 kabupaten/kota), petugas hanya melakukan pemeriksaan daftar penduduk dan tahap verifikasi lapangan secara door to door tanpa wawancara mendalam. Di zona ketiga (41 kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat), petugas akan tetap melaksanakan wawancara secara detail.

SP2020 ini merupakan kegiatan besar milik seluruh masyarakat Indonesia yang sudah sepatutnya disukseskan bersama. Kerja sama dan partisipasi aktif semua warga menjadi kunci pencatatan penduduk ini berhasil dan bermanfaat besar bagi negeri.

Lili Retnosari, Statistisi BPS.