Opini Artikel Opini ”Juristocracy”

Mahkamah Konstitusi

”Juristocracy”

MK sebagai cabang kekuasaan peradilan yang dipisahkan dari Mahkamah Agung di banyak negara demokrasi baru, termasuk Indonesia sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, adalah dalam rangka kepentingan ”juristocracy”.

Oleh AGUS RIEWANTO
· 1 menit baca
Respons negatif masyarakat dalam berbagai ekspresi terhadap RUU Cipta Kerja yang disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang oleh DPR direspons oleh Presiden Joko Widodo. Presiden mempersilakan masyarakat yang keberatan mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Sikap serupa [...]