Korupsi Masih Masif, Terus…

GAKKUM KLHK WILAYAH SUMATERA

Sebanyak 120 batang kayu gelam disita Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera, Selasa (21/7/2020). Kayu ini merupakan kayu ilegal yang ditebang dari Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Tiga tersangka ditangkap.

Komisi Pemberantasan Korupsi merilis kajian masih maraknya korupsi di sektor kehutanan. Korupsi itu merugikan keuangan negara belasan triliun rupiah per tahun.

KPK melakukan penelitian bersama UP4 Anti Corruption Resources Center. Kajian itu juga menunjukkan buruknya pengawasan di sektor kehutanan, yang mengakibatkan kian masifnya korupsi di sektor tersebut. Kajian itu hanyalah mempertegas sinyalemen publik bahwa korupsi kian merajalela dan itu terkait dengan sistem politik dan kurangnya komitmen untuk memberantas korupsi.

Baca juga: Korupsi Sektor Kehutanan Merajalela

Sebelumnya, sudah ada kajian dari KPK terkait pilkada. KPK menyatakan sebanyak 82 persen calon kepala daerah dibiayai oleh cukong atau bandar politik. Akibatnya, para kepala daerah akan membayar biaya politik dengan kebijakan yang menghamba kepada para bandar setelah mereka terpilih. Inilah korupsi kebijakan yang amat membahayakan kelangsungan pembangunan, termasuk menghancurkan lingkungan. Demokrasi menjadi hamba dari kekuatan pemodal.

Pertanyaannya, setelah dua kajian itu dirilis, terus mau apa? Apakah KPK akan menjadi lembaga pengkaji masalah korupsi, yang selama ini dikerjakan perguruan tinggi dan peneliti? Seharusnya, tentu tidak demikian.

Baca juga: Ada Asap, Ada Korupsi

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Sejumlah pimpinan dan pejabat lembaga berfoto, Selasa (23/7/2019), usai menjadi narasumber dalam pembukaan Festival Gakkum di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta. Para penegak hukum menyatakan, kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan perlu ditangani secara kolaboratif agar dapat ditangani dengan tuntas.

Meskipun sudah ”dilemahkan”, KPK masih ada kewenangan jika mau memberantas korupsi. Dukungan publik masih ada meski terus menurun. Agresivitas KPK memberantas korupsi di sektor basah akan bisa membangkitkan dukungan publik jika KPK mau melakukannya.

Kita berharap KPK jangan menjadi ormas yang berkeliling ke daerah dan hanya mengingatkan agar jangan melakukan korupsi. Cara itu tak akan menyelesaikan masalah korupsi di Tanah Air.

Baca juga: Modal Sosial KPK Semakin Tergerus

KPK era baru yang mengubah strategi penanganan korupsi ke aspek pencegahan, mengikuti keinginan pemerintah, seharusnya bisa menentukan fokus, mana wilayah yang mau dibersihkan dari korupsi. Apakah di sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor pilkada, atau belanja pemerintahan. Akan lebih baik jika KPK berani menentukan satu wilayah tertentu sebagai proyek percontohan.

Pendekatan contoh untuk pencegahan dan pembersihan korupsi mungkin perlu dicoba. Selama ini, negara Skandinavia dianggap sebagai negara bersih berdasarkan data indeks persepsi korupsi. Mengapa negara Skandinavia bisa bersih dari korupsi? Apa penyebabnya? Budaya? Kepemimpinan? Sistem pencegahan?

Baca juga: KPK Tetap Menjadi Harapan Pemberantasan Korupsi

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Kanal kuno yang diapit oleh gedung-gedung tua dengan arsitektur khas Eropa akhir abad pertengahan di Kota Gothenburg, Swedia, Rabu (17/7/2019).

Kita ingin KPK tidak berhenti pada kajian. Kajian soal modus korupsi sudah banyak. Yang justru dibutuhkan bangsa ini adalah langkah konkret untuk membersihkan korupsi dari negara ini. Bangsa ini butuh role model, seperti Bung Hatta, mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso, yang betul-betul sosok karismatik dan bersih dari korupsi.

Narasi publik yang hanya disodori banyak korupsi di sektor kehutanan, potensi korupsi di pilkada, tanpa langkah konkret, hanya akan membuat bangsa ini frustrasi dan kredibilitas KPK pun bisa kian tergerogoti. Jadi, lakukan aksi nyata.