Diplomasi Perubahan Iklim Indonesia

Kalau suhu bumi memanas naik empat celsius, kita tidak bisa menurunkannya lagi. Ini akan menjadi malapetaka permanen untuk seluruh generasi Indonesia ke depan. Bagaimana diplomasi perubahan iklim Indonesia selanjutnya?

TOFIK ROZAQ UNTUK KOMPAS

Anak-anak mengikuti aksi jeda untuk iklim dengan membawa poster di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu, (23/2/2020). Mereka melakukan long march dari FX Sudirman hingga skate park Sudirman. Peserta aski terdiri dari berbagai organisasi seperti Greenpeace, Climate Ranger, dan Youth For Our Planet. Aksi yang diikuti sekitar 150 orang ini untuk mendeklarasikan darurat iklim sebagai bentuk imbauan terhadap terjadinya perubahan iklim secara global. Aksi ini dilatar belakangi dari keresahan terhadap isu-isu perubahan iklim yang terjadi namun belum ditanggapi secara serius oleh pemerintah.

Di tengah badai Covid- 19 yang terus melanda dunia, kita tidak boleh lengah menghadapi satu isu besar lain yang akan jadi ajang pertarungan global: perubahan iklim.

Tahun 2021 adalah tahun strategis bagi masa depan planet bumi dan umat manusia. Di tahun 2021 inilah akan ditentukan apakah bangsa-bangsa dunia dapat secara praktis menjaga suhu bumi agar tak naik melebihi 1,5 derajat celsius sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perubahan Iklim Paris lima tahun lalu.

Diplomasi perubahan iklim akan tancap gas di 2021 karena sudah cukup lama jadi agenda yang tertunda. Sejak Perjanjian Paris 2015, banyak negara yang lamban menepati komitmen mereka. AS di bawah Presiden Trump bahkan menarik diri.

Baca juga: Langkah Cepat Biden Utamakan Perubahan Iklim

Sampai saat ini, baru sekitar 50 negara yang sudah menyampaikan target penurunan emisi yang ambisius ke PBB. Yang bergerak jauh lebih cepat dibanding pemerintah-pemerintah dunia justru perusahaan, ormas, LSM, dan generasi muda. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena peluang untuk mencapai stabilitas iklim semakin mengecil.

Menurut penelitian, untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 celsius, emisi secara global harus berkurang 50 persen selama dasawarsa 2020-an; berkurang 50 persen lagi selama 2030-an, dan terus menurun 50 persen selama 2040-an.

Umat manusia masih sangat jauh dari target itu. Dalam praktik ekonomi dan gaya hidup bangsa-bangsa dunia sekarang, suhu bumi akan naik sekitar 3-4 celsius. Untungnya, menjelang akhir 2021, timbul sejumlah perkembangan politik, diplomatik dan ekonomi yang positif bagi dinamika perubahan iklim.

Sejumlah negara produsen emisi besar telah menetapkan target untuk menjadi “carbon neutral” antara 2050-2060, antara lain, China, Jepang, Korea, Afrika Selatan. Di hari pertama Presiden Joe Biden berkuasa, AS kembali bergabung di Perjanjian Paris, yang langsung memberikan energi baru dalam diplomasi iklim. Lebih dari 1.000 perusahaan multinasional dunia juga telah menetapkan target penurunan emisi yang “science-based target initiative” (SBTI).

Lemahnya komitmen

Momentum baik ini dapat dipastikan akan terus bergulir sepanjang tahun 2021. Namun di tengah semua ini, Indonesia masih belum juga bergerak.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perkembangan menandakan perubahan iklim tak lagi jadi prioritas pemerintah. Dewan Nasional Perubahan Iklim dibubarkan, sehingga praktis tak ada lagi kebijakan tingkat nasional yang terpadu untuk perubahan iklim. Badan REDD+ yang dibentuk setelahnya kini juga tak banyak berfungsi. Isu perubahan iklim turun pangkat menjadi urusan birokratis pada level dirjen dan direktur.

Baca juga: 2020, Momentum Aksi Iklim yang Hilang

Tanpa dorongan politik, para birokrat ini tak bisa melakukan gebrakan berarti.

Pada 2015, Pemerintah Indonesia sempat mengumumkan pada dunia internasional akan menaikkan target penurunan emisi dari 26 persen menjadi 29 persen dengan patokan 2030. Namun komitmen ini tak dilanjutkan dan akibatnya tak ada cetak biru, tidak ada rencana aksi dan implementasinya tak jelas.

Sementara, antar sejumlah kementerian terkait terjadi perbedaan pandangan dan perbenturan kepentingan sehingga komitmen 29 persen hanya menjadi target di atas kertas. Konon perbedaan pendapat ini juga ada di dalam tubuh Kementerian Lingkungan Hidup sendiri.

Baca juga: Kesepakatan Paris dan Harapan dari Pandemi

Target ini juga berlawanan dengan program pemerintah menambah kapasitas listrik 35,000 MW, yang sebagian besar mengandalkan batubara (yang merupakan “energi kotor” yang justru akan mengakibatkan peningkatan emisi karbon). Target meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen di 2025 sampai kini juga masih macet di 9 persen. Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan mengaku pesimistis target bisa tercapai karena investasinya sangat minim.

Selain itu, dalam diplomasi perubahan iklim, di pentas global Indonesia tak lagi kelihatan.

Tidaklah mengherankan, Climate Action Tracker (CAT) menyatakan kebijakan perubahan iklim Indonesia “highly insufficient” (sangat tidak memadai). Selain itu, dalam diplomasi perubahan iklim, di pentas global Indonesia tak lagi kelihatan.

Dalam Climate Ambition Summit untuk memperingati lima tahun dan mengkaji ulang Perjanjian Paris bulan Desember 2020 (dihadiri lebih dari 70 kepala negara), Indonesia diwakili Menlu Retno Marsudi, yang notabene tak punya kewenangan untuk sektor-sektor terkait perubahan iklim (lingkungan, industri, energi, dan lain-lain), apalagi untuk menentukan target emisi nasional.

Karenanya, di awal 2021, Indonesia harus menjawab pertanyaan penting: mau jadi peserta saja, atau mau berperan sebagai penggerak/pelopor/pemimpin?

Kalau mau jadi peserta saja, tak usah repot-repot memang. Kita hanya perlu kirim wakil untuk hadir di sejumlah konferensi, isi daftar absen sewaktu sidang, angkat tangan kalau ada voting, dan memberikan pernyataan basa-basi.

Namun kalau mau jadi penggerak dalam perjuangan internasional akbar ini, urusannya jauh beda.

Perubahan iklim harus naik pangkat menjadi agenda strategis Istana, bukan lagi kementerian, dan dipimpin langsung oleh Presiden. Pemerintah harus membentuk suatu mekanisme nasional perubahan iklim, agar konsep dan target diterapkan dalam bentuk kebijakan yang nyata.

Opsi kebijakan yang bisa dirintis antara lain: menerapkan carbon tax (Nilai Ekonomi Karbon), transfer fiskal berbasis ekologis (Ecological Fiscal Transfer), mengkaji ulang perizinan/konsesi berbasis lahan (kehutanan, perkebunan, tambang) yang berpengaruh langsung pada bencana banjir, longsor, kebakaran, dan lainnya

Baca juga: ”Gadis Kecil” di Tengah Perubahan Iklim

Pemerintah juga harus dorong komunitas pengusaha Indonesia, termasuk Kadin dan Hipmi, untuk menghijaukan cara berpikir mereka. “Hijau” di sini tak hanya urusan kehutanan dan plastik, tapi secara sistemik menghitung dan menurunkan emisi karbon dalam praktik bisnis. Dunia usaha Indonesia harus menerapkan paradigma baru (yang mulai melanda bisnis internasional) bahwa bisnis bersih emisi akan meningkatkan — bukan mengurangi — profit.

Investasi hijau

Pemerintah juga perlu mendongkrak “investasi hijau”, yang menurut berbagai studi akan lebih banyak menciptakan lapangan kerja dibanding investasi konvensional. Program reforestasi dan penurunan deforestasi harus digenjot, demikian pula realisasi mobil listrik dan gedung nol emisi secara massal. Investasi di sektor energi baru terbarukan, yang selama ini sangat minim, harus ditingkatkan secara drastis.

Strategi Pembangunan Rendah Karbon yang dibuat Kementerian PPN/Bappenas tahun 2019 yang menyatakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 6 persen sekaligus menurunkan emisi 43 persen, perlu diimplementasikan secara serius, agar tidak menjadi konsep bagus di atas kertas.

Lihat juga: Menuntut Komitmen Pemerintah dalam Penurunan Emisi

Pemerintah juga perlu mengupayakan agar strategi pemulihan dari krisis Covid-19 — dengan anggaran stimulus Rp 695,2 triliun di 2020 dan Rp 403,9 triliun di 2021—dapat diselaraskan dengan tujuan jangka panjang pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, 30 persen anggaran pemulihan Uni Eropa dialokasikan untuk investasi hijau.

Yang paling penting, sesuai Perjanjian Paris, Pemerintah Indonesia harus segera menetapkan Nationally Determined Commitment (NDC) — istilah multilateral untuk target penurunan emisi — yang jauh lebih tinggi. Target 29 persen yang sekarang menjadi patokan pemerintah sudah tidak cukup lagi dan jauh di bawah standar ambisi dunia.

Kompas/Priyombodo

Foto udara yang memperlihatkan hunian warga di bantaran Kali Ciliwung di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (12/11/2020). Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tingkat kemiskinan di Indonesia pada akhir 2020 diperkirakan 9,7-10,2 persen atau 26,2 juta-27,5 juta orang dari jumlah penduduk di Indonesia. Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim menjadi faktor yang akan meningkatkan angka kemiskinan pada tahun 2020 dan 2021.

Kredibilitas Indonesia di sirkuit perundingan internasional tergantung dari kemampuan kita untuk menunjukkan sikap progresif dan berani untuk menurunkan emisi dalam wilayah kita sendiri (sekarang Indonesia ranking 11 sebagai penghasil emisi karbon terbesar dunia).

Ingat: tahun 2009, menjelang perundingan global COP-15 di Copenhagen, Indonesia menjadi “game-changer” dalam diplomasi perubahan iklim dunia setelah mengumumkan target penurunan emisi 26 persen, yang diumumkan pada saat negara-negara berkembang lainnya belum ada satupun yang bicara target angka.

Baca juga: NASA Sebut 2020 Tahun Terpanas

Kini, tidak mungkin kita menjadi pemain yang disegani dalam diplomasi iklim sementara target nasional hanya 29 persen. Sebagai perbandingan, China, ekonomi terbesar dan sekaligus produsen emisi terbesar di dunia, telah menyatakan akan mencapai “net nol emisi” (net zero emission) pada tahun 2060. Sebaiknya Indonesia tak menunggu didesak-desak AS, Uni Eropa, Inggris dan China, baru mulai bergerak mengumumkan target NDC yang lebih tinggi.

Pelajaran Covid-19 terpenting adalah jangan lengah membaca tanda-tanda zaman. Prediksi pandemi sudah ada sebelumnya, seruan berhati-hati sudah ada, dan bahkan peringatan mengenai ancaman pandemi virus berbahaya sudah ada dalam buku putih Kementerian Pertahanan tahun 2015, namun tidak pernah dijelmakan dalam kebijakan persiapan dan tidak pernah dianggarkan.

AFP / TOLGA AKMEN

Para aktivis kelompok Extinction Rebellion berkumpul di di Lapangan Parlemen, pusat kota London, Inggris dalam aksi krisis iklim, Selasa (1/9/2020). Aksi itu mendesak Parlemen Inggris memperhatikan komitmen menjaga lingkungan tetap hijau seperti penanaman pohon dan pembangunan infrastruktur bagi pesepeda dan pejalan kaki sebagai upaya mengurangi emisi karbon.

Dalam masalah perubahan iklim kali ini, semua tanda juga sudah ada di depan mata. Tahun 2020 adalah tahun terpanas kedua sepanjang sejarah dunia (setelah 2016). Tujuh tahun terpanas dalam sejarah umat manusia terjadi berturut-turut sejak 2014.

Greenland baru-baru ini kehilangan 580 miliar ton es, yang cair karena suhu memanas, yang kalau dihitung-hitung bisa menenggelamkan seluruh California dalam air setinggi satu meter. Di Indonesia sendiri, kita kini banyak menyaksikan intensitas bencana alam yang semakin tinggi.

Semua fenomena ini dipastikan akan semakin memburuk, mengancam sektor industri, pertanian, rantai pasokan, pemukiman, infrastruktur, kesehatan publik, air minum, kesejahteraan maritim, dan menimbulkan berbagai konflik perubahan iklim (climate conflict and wars).

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Dino Patti Djalal

Kalau suhu bumi memanas naik empat celsius, kita tidak bisa menurunkannya lagi (beda dari krisis ekonomi yang selalu bisa diperbaiki). Ini akan menjadi malapetaka permanen untuk seluruh generasi Indonesia ke depan. Dalam pertarungan besar perubahan iklim tahun ini, Indonesia hanya mau jadi peserta atau maju sebagai pelopor?

Dino Patti Djalal, Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.