Mari Bersama Menjaga KPK

Menang tanpa ”ngasorake”. Petuah dalam bahasa Jawa itu, yang diyakini dari Sunan Kalijaga, tidak mudah dilaksanakan. Menang tanpa merendahkan yang dikalahkan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi Sujanarko (tengah), mewakili pegawai KPK yang tidak lolos tes, menggelar jumpa pers seusai melaporkan dugaan maladministrasi oleh pimpinan KPK dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan ke Ombudsman RI di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (19/5/2021).

Petuah itu secara lengkap berbunyi ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji. Artinya, mendatangi lawan sendirian, menang tanpa merendahkan, dan sakti mesti tak mempunya azimat. Pesan ini penting untuk dikemukakan agar kegaduhan di Komisi Pemberantasan Korupsi  tak berlarut-larut, dan melemahkan upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), seperti diamanatkan Gerakan Reformasi tahun 1998.

Kegaduhan di KPK berawal saat pemerintah dan DPR setuju merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi UU No 19/2019. Perubahan  UU KPK ini adalah yang kedua. Tahun 2015, UU KPK juga direvisi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 1/2015, yang disahkan menjadi UU No 10/2015.

Perubahan kedua ini membuat lembaga antirasuah yang semula lembaga independen menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Pegawai KPK juga menjadi aparatur sipil negara (ASN).

UU No 5/2014 tentang ASN memang tak secara tegas menyebutkan perlu adanya tes wawasan kebangsaan bagi calon ASN. Namun, calon ASN harus memenuhi syarat setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah, dan tak terlibat organisasi terlarang.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pengumuman hasil asesmen tes wawasan kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Baca juga : Segera Tindak Lanjuti Arahan Presiden Terkait 75 Pegawai KPK

Dari 1.349 pegawai KPK diketahui, sebanyak 1.274 peserta lolos tes itu dan 75 orang tidak lolos. Pegawai KPK yang tidak lolos itu sebagian adalah penyidik dan pegawai KPK yang dikenal berkinerja baik dan berprestasi. Pimpinan KPK yang menentukan nasib mereka selanjutnya.

Sebanyak 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan sampai ada keputusan lebih lanjut. Penyelidik dan penyidik tidak bisa lagi menangani perkara korupsi. Surat keputusan pimpinan KPK yang membebastugaskan pegawai yang tidak lolos tes itu ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 7 Mei 2021 (Kompas, 12/5/2021).

Pegawai KPK yang tidak lolos itu sebagian adalah penyidik dan pegawai KPK yang dikenal berkinerja baik dan berprestasi.

Beredar kabar pegawai itu akan dipecat meskipun dibantah oleh pimpinan KPK. Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materi terhadap UU No 19/2019 menegaskan, pengalihan status kepegawaian tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Presiden Joko Widodo juga meminta  hasil tes tidak merugikan pegawai. Jika ada kekurangan, mereka masih bisa mengikuti pendidikan kedinasan lagi (Kompas, 18/5/2021).

Baca juga : Irasionalitas Hasil Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Kompas/Heru Sri Kumoro

Aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membawa topeng Ketua KPK Firli Bahuri saat unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/5/2021). Mereka, antara lain, mengundang Firli Bahuri untuk mengikuti tes wawasan antikorupsi. Selain itu, mereka juga mengkritisi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK yang dinilai tidak relevan dengan agenda pemberantasan korupsi.

Baca juga : Presiden: Hasil TWK Tak Boleh Jadi Dasar Pemberhentian Pegawai KPK

KPK adalah buah dari suara rakyat melalui gerakan reformasi. Pimpinan KPK perlu mendengarkan suara rakyat itu, yang selama ini mendukungnya. Apalagi pegawai yang tidak lolos tes sudah memberikan kinerja terbaik bagi pemberantasan korupsi di negeri ini. KKN tak bisa hilang jika KPK berjalan sendiri. Siapa pun perlu menanggalkan ego dan sikap untuk menang-menangan pula dalam mengatasi kegaduhan ini. Mari bersama menjaga KPK supaya bisa menang melawan korupsi. Bukan kita saling melemahkan.