Tidak terlalu masalah soal potensi gagal bayar utang ini. AS masih bisa ”memaksa” Jepang dan beberapa negara kaya dunia untuk membeli surat utangnya.
Oleh
Redaksi
·3 menit baca
AFP/NICHOLAS KAMM
Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris memberikan tepuk tangan bagi Menteri Keuangan AS Janet Yellen saat berbicara tentang pengasuhan anak di Departemen Keuangan di Washington, Rabu (15/9/2021).
Salah jika mengira sistem politik di Amerika Serikat berbasiskan prinsip tingkat tinggi. Politik dengan dominasi dua partai berjalan layaknya usaha swasta.
Kepentingan partisan jangka pendek menjadi keutamaan. Kondisi ini memperburuk keadaan. Demikian Katherine M Gehl dan Michael E Porter lewat artikel ”Fixing US Politics” di laman Harvard Business Review, Juli-Agustus 2020. Negara menjadi taruhan akibat perangai Demokrat dan Republik.
Satu masalah mendunia, tetapi tak membuat Kongres AS malu, adalah soal anggaran. Jika Kongres dikuasai Republik dan Presiden dari Demokrat, Republik bertingkah dengan menunda-nunda keputusan soal pagu utang dan sebaliknya.
Anggaran pemerintah mengalami defisit dan harus ditutupi dengan utang. Kongres berhak memutuskan kenaikan pagu utang. Hak ini menjadi alat tawar-menawar. Jika tawar-menawar mandek, risikonya adalah penutupan kegiatan pemerintah seperti tahun 1995, 2013, 2018, 2019, dan mungkin juga pada 2021 ini.
SPENCER PLATT/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP
Seorang pria menjual replika banteng Wall Street Bull di luar gedung New York Stock Exchange (NYSE), New York City, Kamis (16/9/2021).
Mengapa berutang? Sistem politik tidak mendorong pemikiran jangka panjang. Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell, 27 Februari 2019, berujar di hadapan Kongres. ”Kita ada di jalur anggaran yang tidak berkesinambungan,” katanya.
Republik doyan menurunkan tingkat pajak, satu hal yang tak disukai Demokrat. Demokrat membela pengeluaran sosial dan gemar menaikkan pajak. Ini tak disukai Republik. Kali ini masalah serupa muncul. Ada sekitar 3,5 triliun dollar AS yang dibutuhkan untuk 10 tahun ke depan, suatu proyeksi Presiden AS Joe Biden untuk pengeluaran sosial. Sebagian dana itu akan dialokasikan lewat tahun anggaran 2022, dimulai pada 1 Oktober 2021 dan berakhir pada 30 September 2022.
Anggaran pengeluaran AS 2021 sebesar 6,011 triliun dollar AS. Itu semua tak bisa ditutupi dari penerimaan. Defisit 1,873 triliun dollar AS harus ditutup lewat utang. Pagu utang 28,5 triliun dollar AS pada Agustus 2021 harus dinaikkan lagi.
Masalah muncul di tingkat Senat AS. Dibutuhkan 60 suara dari 100 anggota Senat AS untuk kenaikan pagu. Untuk itu 10 suara dari Republik diperlukan. Ketua Minoritas Senat AS Mitch McConnell mengatakan, Republik tidak mendukung kenaikan pagu utang.
Republik doyan menurunkan tingkat pajak, satu hal yang tak disukai Demokrat.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada 8 September 2021 menyurati Ketua DPR AS Nancy Pelosi bahwa pada awal Oktober 2021 pagu utang baru harus ada. Jika tidak, Depkeu AS tidak bisa membiayai pengeluaran dan gagal bayar utang.
Tidak terlalu masalah soal potensi gagal bayar utang ini. AS masih bisa ”memaksa” Jepang dan beberapa negara kaya dunia membeli surat utangnya. China berkepentingan dengan kestabilan AS dan masih mau membeli surat berharga AS.
Persoalan ada pada sistem politik yang harus diubah. Tentu permohonan Yellen tidak akan terkatung-katung. Republik dan Demokrat selalu bisa mencapai kompromi sepanjang kedua partai akhirnya saling memahami. Mereka tak peduli pamor negara. Inilah tragedi AS dari unsur domestiknya.
