Perjuangan dan kerja keras pemimpin adalah untuk generasi berikutnya. Jika rantai kekerasan di Papua bisa dihentikan bersama, semoga masa depan yang cerah bagi anak muda itu bisa diwujudkan. Bisa hidup lebih sejahtera.
Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (16/7/2022). Sepuluh warga meninggal.
Penyerangan tersebut diduga dilakukan KKB yang dipimpin Egianus Kogoya. Dua warga lainnya kini dalam kondisi kritis. Kejadian penyerangan itu menjadi bagian dari rantai kekerasan yang terus terjadi di Papua dan Papua Barat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, perbuatan pelaku sebagai kejahatan luar biasa. Amnesty International Indonesia mendesak tragedi itu diusut secara tuntas. (Kompas, 17/7/2022).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, perbuatan pelaku sebagai kejahatan luar biasa. Amnesty International Indonesia mendesak tragedi itu diusut secara tuntas.
Apabila melacak data di Pusat Informasi Kompas, tercatat paling tidak dalam pemberitaan di harian ini kasus kekerasan di Papua, yang dahulu bernama Irian Jaya, terjadi sejak 1968. Dua anggota Korps Komando Angkatan Laut (KKO)—kini Korps Marinir TNI Angkatan Laut—meninggal karena penyerangan di Manokwari (Kompas, 24/4/1968). Tahun ini saja, dari 1 Januari hingga 16 Juli 2022, setidak-tidaknya terjadi 45 kasus serangan oleh KKB.
Selain di Kabupaten Nduga, serangan juga terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jayawijaya, dan Kabupaten Daiyai. Korbannya tak hanya dari warga, tetapi juga anggota TNI, Polri, dan anggota KKB.
”Ini tak boleh didiamkan. Negara berkewajiban menginvestigasi pelakunya untuk kepentingan penegakan hukum,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Jakarta, Sabtu (16/7/2022). Negara, melalui aparaturnya, memang harus menegakkan hukum di Papua dengan mengungkapkan senyatanya mengenai pelaku kekerasan terhadap warga selama ini.
Kalau KKB menganggap gerakannya adalah bagian dari perang untuk memperoleh kemerdekaan, semestinya mereka tak menyerang warga yang tak terlibat dalam perang tersebut. Apalagi, Papua dan Papua Barat bukan wilayah peperangan.
Sebenarnya pelbagai upaya sudah dilakukan oleh sejumlah kalangan, terutama pemerintah dan tokoh Papua, untuk menyelesaikan akar masalah dan menghentikan rantai kekerasan di Papua, mulai dari dialog, pemberian otonomi khusus, hingga operasi militer. Bahkan di forum internasional masalah Papua sempat menarik perhatian, dan sejumlah kalangan ingin turut menyelesaikannya pula. Namun, tak juga kekerasan di wilayah itu terhenti.
Upaya terakhir, pemerintah bersama Dewan memekarkan provinsi di Papua dengan pembentukan tiga provinsi baru dan akan ditambah lagi. Harapannya, dengan lebih banyak provinsi di pulau terluas di Nusantara ini, rentang kendali pemerintah dan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat lebih mudah lagi.
Padahal, semestinya, pada siapa pun, yang dipikirkan dan diutamakan di Papua adalah perdamaian dan kesejahteraan warganya.
Namun, bagi sebagian warga Papua, upaya itu dianggap sebagai upaya memecah belah warga dan melemahkan gerakan kemerdekaan. Padahal, semestinya, pada siapa pun, yang dipikirkan dan diutamakan di Papua adalah perdamaian dan kesejahteraan warganya.
Survei Kompas terkait Papua menemukan, 65,2 persen anak muda di wilayah itu puas dan sangat puas dengan kinerja pemerintah pusat dalam membangun daerah itu (Kompas, 3/6/2022). Kepuasan paling tinggi pada bidang sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan.
Anak muda adalah pemilik negeri ini kini dan masa depan. Perjuangan dan kerja keras pemimpin adalah untuk generasi berikut. Jika rantai kekerasan di Papua bisa dihentikan bersama, semoga masa depan yang cerah bagi anak muda itu bisa diwujudkan. Bisa hidup lebih sejahtera.